RADAR JAMBI COM-Polda Kalbar Bongkar 40 Kasus Penimbunan BBM
Kemarin, polisi menggagalkan pengiriman 8.000 liter solar ilegal.
Jum'at, 23 Maret 2012, 20:44 WIB
Rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak pada April mendatang, dimanfaatkan beberapa oknum tak bertanggung jawab.
Setelah berhasil mengungkap penyelewengan penggunaan BBM kemarin, jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengungkap kembali kasus serupa.
Modus yang diterapkan pelaku pun hampir sama. Beberapa oknum tak bertanggung jawab ini, membawa BBM jenis solar tanpa dokumen resmi menggunakan kendaraan jenis truk bernomor polisi KB 98xx BB, atas nama sebuah perusahaan terbatas (PT) di wilayah ini.
Sebanyak 8.000 liter solar ilegal ini sejatinya akan dijual ke sebuah perusahaan industri di Kalimantan Barat.
Kepala Divisi Humas Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Mukson, menjelaskan, sopir sekaligus pemilik dibekuk petugas di Jalan Khatulistiwa, Gang Sungai Selamat, Pontianak Utara, Kota Pontianak pada Kamis sore kemarin.
“Sebanyak 8.000 liter solar ilegal mau dijual ke perusahaan industri di daerah ini. Saat ini, kami amankan dulu, karena mereka tidak mempunyai surat-surat yang sah," kata Mukson, di Pontianak, Jumat 23 Maret 2012.
Mukson menjelaskan, truk yang membawa tangki bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi itu akan dijual ke industri wilayah Kalbar dan meraih keuntungan besar. Namun, belum sempat berangkat, kendaraan tersebut langsung disergap oleh aparat kepolisian setempat.
Tanpa melakukan perlawanan, akhirnya mereka pun digiring ke Polda Kalbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut, terkait kepemilikan BBM jenis solar ilegal itu.
“Pemiliknya sudah kami tangkap. Dia berinisial JJ (30). Sopir truk berinisial MM. Para pelaku mengaku, setelah berhasil menjual solar ilegal ini ke industri akan membagi hasilnya. Karena tidak mampu menunjukkan izin operasional, terpaksa pemilik dan sopir digiring ke Polda untuk penyelidikan lebih lanjut,” katanya.
Sebelumnya, data Kepolisian Daerah Kalbar menunjukkan, sejak Januari hingga Maret 2012, telah terungkap sebanyak 22 kasus penimbunan bahan bakar minyak di bumi Khatulistiwa tersebut.
“Iya, pada 19 Maret 2012 itu jumlahnya 22 kasus penimbunan BBM ilegal. Nah, selang beberapa hari, semakin naik jumlahnya. Jadi, sekarang jumlah totalnya 40 kasus. Mulai dari penimbunan, penampungan yang diselundupkan lewat darat dan jalur air terus dilakukan oleh mereka. Untuk itu, kegiatan ini sudah menjadi program kami,” kata Mukson.
35 Juta Warga Tak Miskin Nikmati Subsidi BBM
"Yang mengkonsumsi adalah orang yang punya mobil dan punya motor."
Jum'at, 23 Maret 2012, 07:43 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brojonegoro, mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.
Menurutnya, lebih dari 35,1 juta keluarga yang masuk kategori tidak miskin justru menikmati subsidi BBM.
"Apakah strategi kita sudah tepat sasaran, karena subsidi yang diberikan itu kepada subsidi harga," kata Bambang ketika rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis malam, 22 Maret 2012.
Berdasarkan data di Kementerian Keuangan, sebanyak 37,7 juta rumah tangga di Indonesia memiliki sepeda motor. Dari jumlah itu, yang termasuk kategori tidak miskin sebanyak 35,1 juta keluarga. Sedangkan yang masuk kategori miskin hanya 2,6 juta keluarga.
Selain itu, sebanyak 4,6 juta rumah tangga memiliki mobil sebagai kendaraan. Hanya 25 ribu rumah tangga pemilik mobil yang masuk kategori miskin. Menurutnya, 25 ribu itu adalah keluarga yang mempunyai mobil, namun tidak layak dan masih digunakan sebagai kendaraan operasional.
"Maka dari data tahun 2008 saja, subsidi BBM dinikmati oleh keluarga yang tidak miskin. Yang mengkonsumsi adalah orang yang punya mobil dan punya motor," Bambang menegaskan.
Untuk itu pemerintah mengusulkan kenaikkan BBM bersubsidi Rp1.500 per liter dari sebelumnya Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Pemerintah berasumsi, jika harga BBM tidak dinaikkan maka subsidi untuk BBM bakal melonjak. Namun, DPR belum menyepakati usulan pemerintah itu.
Patroli Air Razia Kapal Tanker Pengangkut BBM
Razia dilakukan di kapal milik swasta dan Pertamina. Makin marak jelang 1 April 2012.
Jum'at, 23 Maret 2012, 16:35 WIB
Sebagai bentuk antisipasi penimbunan bahan bakar minyak jelang kenaikan harga 1 April 2012, Direktorat Polisi Air Polda Jawa Timur melakukan razia kapal tanker pengangkut BBM di perairan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat 23 Maret 2012.
Dalam razia, sejumlah kapal patroli dikerahkan melakukan penyisiran, baik di kapal milik Pertamina maupun swasta. Muatan diperiksa dengan daftar yang tertera di data pengiriman. "Ini kami lakukan, karena bukan tidak mungkin kapal milik Pertamina dan swasta juga melakukan penimbunan BBM," kata AKP Herlambang, Bagian Operasi Ditpol Air Polda Jatim.
Namun, hingga Jumat petang polisi tidak menemukan satu pun pelanggaran penimbunan BBM. "Hasilnya, kami tidak temukan modus penimbunan BBM. Meski demikian, kami akan rutin menggelar razia dan pemantauan agar tidak terjadi penimbunan BBM melalui kapal tanker di tengah laut," ujarnya.
Sementara itu, di Jakarta, puluhan aktivis yang sebagian besar didukung oleh aktivis '98 mendeklarasikan posko Ratna Sarumpaet Crisis Center, Jumat 23 Maret 2012. Pendirian posko ini terkait penolakan kenaikan harga BBM.
"Posko ini merupakan sebuah imbauan, bukan berarti mahasiswa harus berdemo. Tapi, kami harus punya kesadaran yang sama ketika pemerintah mengklaim kenaikan harga BBM demi rakyat," kata Ratna Sarumpaet di kantor LBH, Jakarta, Jumat 23 Maret 2012.
Aktivis perempuan ini menjelaskan, pendirian posko ini merupakan seruan sekaligus bantuan bagi masyarakat dalam menghadapi masalah, khususnya kenaikan harga BBM yang akan berlaku 1 April mendatang.
"Posko ini dibentuk untuk memberikan bantuan advokasi dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Posko ini juga memfasilitasi diskusi isu-isu yang terkait dengan berbagai persoalan yang tengah dihadapi negeri ini," jelasnya.
TNI Akan Diturunkan Atasi Unjuk Rasa BBM
"Ratusan sms ke saya, kenapa TNI tak dilibatkan."
Jum'at, 23 Maret 2012, 14:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, menyatakan belum ada klasifikasi siaga atau waspada terkait antisipasi pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Namun Djoko menegaskan, pihaknya akan tetap mewaspadai kemungkinan aksi menutup sarana publik, seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol.
Tentara Nasional Indonesia (TNI), kata Djoko, siap diturunkan membantu Polri untuk penanganan berbagai aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM.
"Kecuali ekskalasi meningkat, baru TNI turun. Tapi tetap sesuai dengan Undang-Undang TNI. TNI harus berada di objek vital untuk menjaganya," kata Djoko usai penutupan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Jumat, 23 Maret 2012.
Djoko mencontohkan aksi pemblokiran jalan tol Cikarang Karawang beberapa bulan lalu, banyak yang meminta agar TNI dilibatkan untuk menangani massa.
"Ratusan sms ke saya, kenapa TNI tak dilibatkan. Niat kita menjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tapi, kalau ada potensi ancaman maka TNI dan Polri tetap mewaspadai," kata mantan Panglima TNI ini.
Dia mempersilakan aksi unjuk rasa di manapun dengan jumlah berapapun. Asal tidak ada ekses anarkis dan merusak objek vital.
"TNI pun buat apa menjaga. Kalau sudah terjadi sesuatu, apa tidak boleh kita beraksi. Yang penting ada tindakan baru diserahkan ke polisi," kata Djoko.
PKS Tolak Disebut Tak Dukung Kenaikan BBM
Menurut Mustafa Kamal, PKS memberi opsi, diantaranya menaikkan BBM secara bertahap.
Jum'at, 23 Maret 2012, 13:15 WIB
Surat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berujung kontroversi. Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Jangan dibayangkan berlebihan sehingga isunya berkembang tidak proposional. Seolah-olah ini masalah dukung dan tidak mendukung. Ada yang menyebut ini jadi masalah koalisi," kata Mustafa saat dihubungi VIVAnews, Jumat, 23 Maret 2012.
Menurutnya, PKS hanya memberikan opsi bagaimana membuat postur APBN Perubahan menjadi lebih bagus terkait dengan kenaikan BBM itu. Dia juga mengungkap bahwa salah satu opsi yang mereka tawarkan kepada Presiden adalah menaikkan harga BBM secara bertahap, menaikkan harganya tidak terlalu tinggi, atau memberlakukan dua harga.
"Misalnya, harga untuk rakyat kecil yang diwakili alat transportasi umum jangan dinaikkan. Yang dinaikkan itu untuk pengguna mobil pribadi. Nah, dengan opsi semacam ini, kok, kami masih dibilang menolak kenaikan BBM. Dari mana itu?" tegasnya.
PKS bersedia menerima adu argumentasi sejauh isu yang diperdebatkan adalah substansi masalah yakni mencari solusi dan opsi yang terbaik dari keadaan yang tidak enak di mana pemerintah terpaksa menaikkan BBM. "Kalau diskursus sehat, ayo kita berdebat. Tapi, kalau isunya dibelokkan seperti sekarang ini kan, jadi tidak jelas," imbuhnya.
Sudah mendapat surat balasan dari Presiden SBY? "Prosesnya sedang berjalan," kata Mustafa tidak menjawab pertanyaan.
Demokrat sebelumnya bereaksi keras atas surat PKS tersebut. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menimbang akan mengirim surat juga kepada Presiden SBY. Demokrat ingin SBY mempertimbangkan posisi PKS sebagai koalisi.
Insentif Bagi Angkutan Agar Tarif Tetap Murah
Organda memperkirakan kenaikan tarif angkutan pasca kenaikan BBM sebesar 33-35 persen.
Kamis, 22 Maret 2012, 21:01 WIB
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan tetap memberikan insentif bagi angkutan umum terkait kenaikan BBM. Pemerintah menginginkan kenaikan tarif angkutan tidak terlalu tinggi.
"Yang jelas, Rp5 triliun yang dialokasikan, dan ini sedang dibahas dengan DPR, tapi insentif itu sudah ada dalam program dan harus diberikan. Kalau tidak tarif melonjak tinggi. Kami inginkan tarif naik tapi sangat wajar," kata Hatta di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.
Hatta menjelaskan, untuk mengkaji besaran nilai insentif, pihaknya masih harus bicara dengan para pemangku kepentingan. Kendati demikian, Hatta tetap mengingatkan jika ingin memberikan intensif, tak hanya bicara soal fiskal, tapi juga non fiskal, untuk itu diperlukan skema yang matang.
Pemerintah sendiri terbuka dengan masukan pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda), terutama terkait besaran insentif dan peremajaan kendaraan. "Memberikan insentif terhadap spare part jadi semacam subsidi kepada ban dan oli. Dulu pernah kita praktekan 2005 dan 2008, tapi tidak begitu berhasil. Oleh sebab itu dicari pola lain, agar kenaikan tarif itu tidak terlalu tinggi," ujarnya.
Hatta juga mengakui, jika sebelumnya, Organda dan Kementerian Perhubungan sudah melakukan latihan penyesuaian harga mengacu pada batas bawah dan batas atas. Namun adanya kenaikan BBM maka perlu dilakukan penyesuaian kembali.
Soal kenaikan tarif angkutan umum diprediksi sebesar 33-35 persen, seperti disampaikan Organda, Hatta menginginkan kenaikan itu lebih ditekan ke bawah. "Jadi harga diturunkan ke bawah, tapi insentif diberikan. Jadi tidak memberatkan masyarakat," ujar Hatta.
Organda Minta Insentif Rp8,7 Triliun
Anggaran insentif untuk kendaraan umum Rp4,8 triliun.
Kamis, 22 Maret 2012, 18:54 WIB
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Organda Andriyansah menilai dana insentif akibat kenaikan BBM di RAPBN-P sebesar Rp4,8 triliun masih kurang. Pasalnya saat ini pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp8,7 triliun.
"Nanti dari situ kita hitung dengan insentif Rp4,8 triliun maka berapa sebenarnya berapa tarif ideal yang bisa disesuaikan agar pelayanan bisa tetetap terjaga supaya kesinambungan pelayanan bisa tetap terjaga," kata Andriyansah di Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.
Menurut Andriyansah, jika pemerintah menyetujui kenaikan insentif dana sebesar Rp8,9 triliun, maka kenaikan tarif akibat kenaikan BBM hanya berkisar antara 20 hingga 25 persen.
"Untuk itu harus ada evaluasi jadi kalau Rp8,9 triliun disetujui maka kenaikan tarif paling tidak berkisar 20 hingga 25 persen hanya diakibatkan oleh multiple effect angkutan umum," tegasnya
Selain, melakukan evaluasi dana insentif di RAPBN-P, untuk peremajaan angkutan umum diperlukan dana Rp4 triliun. Sementara untuk suku cadang kendaraan membutuhkan Rp2,4 triliun, ditambah bantuan pajak dan retribusi Rp1,4 triliun. "Tapi nanti kita lihat pemerintah akan memberikan insentif apa, berapa yang disetujui dan besarannya," kata Andriyansah.
Ia mencontohkan jika pemerintah memberikan insentif, maka kenaikan BBM tidak akan sebesar 33 hingga 35 persen. Akan tetapi semuanya kembali pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan insentif.
PAN: Tolak BBM Naik, Jangan Ikut Bahas APBNP
Ada partai koalisi menolak kenaikan harga BBM, tapi ikut membahas APBNP.
Kamis, 22 Maret 2012, 12:47 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Viva Yoga Mauladi mengatakan partai koalisi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak sebaiknya tak ikut pembahasan APBNP 2012.
"Mestinya kalau menolak kenaikan BBM, maka menolak pembahasan. Karena tidak konsisten dan kurang patut," kata Viva di Gedung DPR, Kamis 22 Maret 2012.
Namun, kata dia, pada kenyataannya, ada partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM, tapi ikut juga dalam pembahasan APBNP 2012. "Buktinya mereka juga terlibat dalam pembahasan seperti di Komisi IV," kata Viva.
Viva meminta kenaikan harga BBM ini tak dijadikan kesempatan oleh partai tertentu untuk meningkatkan citranya di mata publik. "Jadi, politik itu juga harus hitam-putih, jangan sampai kenaikan ini digunakan untuk meningkatkan pencitraan masing-masing partai," kata dia.
Salah satu partai koalisi yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta mengatakan partainya menyatakan menolak kenaikan harga BBM. PKS juga telah mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap ini.
Tak hanya menolak, dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, kata dia, dalam opsi itu, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
PKS juga menyoroti rencana pemberian kompensasi setelah kenaikan harga tersebut. PKS juga tak setuju dengan langkah ini. "Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri," kata Anis.
"Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi. Jadi secara fiskal menurut kami masih bisa untuk menaikkan."
Anis menambahkan, untuk mengurangi beban APBN, pemerintah bisa menghemat pengeluaran. Pemerintah harus menghemat belanja pegawai.
Selain itu, serapan anggaran harus dimaksimalkan. Selama ini, kata dia, serapan anggaran masih sangat rendah, sehingga kebanyakan dana hasil utang tidak terpakai. "Ini jadi gangguan dalam fiskal karena ada beban bunga, uangnya juga tidak dipakai," kata Anis.
Mahasiswa Papua Sandera Tangki Pertamina
Anggota DPR menilai pemerintah kurang sosialisasi rencana kenaikan harga BBM.
Ratusan mahasiswa Jayapura dari berbagai elemen menyandera sebuah tangki Pertamina pengangkut BBM saat melintas di Jalan Raya Abepura-Jayapura, Papua. Mahasiswa ini sedang berdemo menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), April mendatang.
Pendemo kemudian menggiring truk ke halaman gedung DPRD Papua di Jalan Samratulangi Jayapura, Kamis 22 Maret 2012.
Aksi demo itu sempat ricuh, saat mahasiswa yang berada di atas tangki pengangkut BBM turun, polisi kemudian mengeluarkan truk dari halaman gedung DPR Papua. Kontan aksi polisi itu memicu kemarahan mahasiswa. Sempat adu tegang dengan aparat polisi. Meski kemudian mahasiswa pasrah melepas tangki dan kembali berorasi.
Mahasiswa membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan antara lain: menaikkan harga BBM sama dengan mencekik; menyengsarakan dan membunuh rakyat maka kami berteriak lawan; menyatakan dengan tegas menolak kenaikan BBM; BBM Naik sama dengan SBY turun; stop BLT tuntaskan kasus korupsi; dan, SBY Boediono mana janjimu sejahterakan rakyat.
Mahasiwa juga menggelar teatrikal sembari berorasi. Teatrikal menggambarkan rakyat semakin menderita jika BBM dinaikkan.
Sementara di Jakarta, aksi menolak kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga disuarakan ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bundaran Hotel Indonesia.
Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto menilai kenaikan BBM sebenarnya bukan bertujuan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan justru menyengsarakan rakyat.
Selain itu, lanjut Ismail, HTI juga mengingatkan pemerintah bahwa menaikan BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini, bisa mendorong timbulnya gejolak sosial. Gejolak itu bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah.
Selain orasi, dalam unjuk rasa damai yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu, massa juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan harga BBM.
Namun, aksi ini tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan di sekitar Bundaran HI. Meski begitu, sejumlah petugas kepolisian terus bersiaga guna mengantisipasi dan mengamankan aksi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai banyaknya demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM disebabkan minimnya sosialisasi rencana kebijakan pemerintah itu.
Dia mengakui kenaikan BBM itu kebijakan yang berat sebab menurut hitung-hitung ekonomi, BBM memang harus naik. Viva pun mengakui kebijakan ini tidak populer tapi harus dilakukan.
Viva pun meminta menteri koordinator dan menteri terkait lainnya harus menjelaskan teknis kenaikan ini kepada publik sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. "Berat bagi pemerintahan SBY," kata anggota Komisi IV DPR itu.
Hanura Bersikukuh Tolak Kenaikan Harga BBM
"Sebetulnya bisa tanpa menghilangkan subsidi BBM. Masalahnya banyak kebocoran."
Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Saleh Husein, mengatakan partainya tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski pemerintah akan menaikkan harga BBM per 1 April 2012.
“Hanura masih tetap berpegang pada ucapan ketua umum kami, bahwa kami menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak,” kata Saleh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.
Menurutnya, pemerintah sebetulnya dapat menjaga APBN tanpa harus menaikkan harga BBM, misalnya dengan melakukan negosiasi ulang atas penjualan gas ke China yang harganya sangat rendah. Selain itu, kata Saleh, pemerintah juga dapat melakukan efisiensi impor minyak yang kebocorannya banyak sehingga membebani anggaran.
“Kami punya analisis angka, bahwa tanpa menghilangkan subsidi BBM, kita bisa dapat dana sekitar Rp40 triliun. Tapi sekarang banyak kebocoran yang tak perlu. Oleh karena itu kami tegas menolak kenaikan BBM,” ucap Saleh.
Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono sempat menyatakan kebocoran BBM sulit untuk ditanggulangi. “Saya setuju pengeluaran yang tidak terlalu mendesak kita potong. Tapi itu tidak cukup. Bocornya masih ada,” kata Boediono, 20 Maret 2012.
Terlalu Dini Sebut Setgab Tak Kompak Soal BBM
Forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, hanya bersifat konsultasi dengan parpol.
Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy, menilai Demokrat tidak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi keberatan anggota Sekretariat Gabungan Koalisi lainnya terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, Presiden SBY selaku Ketua Setgab Koalisi sudah menegaskan bahwa forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, tapi hanya bersifat berkonsultasi dengan para elit parpol. Sehingga, komentar Demokrat mengenai sikap Setgab lainnya tidak perlu dilontarkan terlalu dini.
"Karena pada akhirnya sikap final Fraksi itu ada di DPR. Dalam rapat antara Banggar dengan pemerintah yang diwakili Menkeu," kata Romy dalam perbincangan dengan VIVAnews, hari ini.
Apalagi, tambah Romy, seluruh anggota Banggar pun masih pada posisi rapat konsultasi tentang bagaimana opsi naik atau tidak naik. "Karena itu kewenangan Banggar, maka cerminan sikap seluruh fraksi, bukan hanya PKS. Kok seolah kita yang berada di pucuk pimpinan parpol ini sudah memutuskan."
PPP menolak rencana kenaikan harga BBM ini. Sebelumnya, Romy menyarankan pemerintah memikirkan ulang rencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, jika harga BBM dinaikkan maka target pertumbuhan berpotensi gagal tercapai.
Selain PPP, PKS pun menolak. PKS telah menyurati Presiden SBY untuk menyampaikan penolakan tersebut, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta.
"Kami sudah kirim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Rabu kemarin. Dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM dalam opsi itu.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
Partai Demokrat merespon keras sikap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh PKS melalui surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat, PKS tak pantas lagi menjadi partai koalisi.
Soal BBM, Golkar Tak Akan Tiru PKS Surati SBY
Golkar meminta Pemerintah menyiapkan rencana matang untuk menaikkan harga BBM.
Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan partainya tidak akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti yang telah dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Tidak ada rencana dan kami tak perlu seperti itu," kata Priyo di Gedung DPR, Kamis 22 Maret 2012.
Priyo menegaskan, yang penting pemerintah punya persiapan matang terkait rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk pemberian kompensasi untuk menanggulangi kemiskinan.
Jika semua rencana di atas sudah matang, Golkar mempersilakan dan tidak akan mengganggu kebijakan tersebut. "Tapi, kami akan ikut cari solusi meminimalkan risiko," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, mengatakan partainya tak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). PKS sudah mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap tersebut.
"Kami sudah kirim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Rabu kemarin.
Dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM dalam opsi itu.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
Partai Demokrat merespon keras sikap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh PKS melalui surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat, PKS tak pantas lagi menjadi partai koalisi.
Terlalu Dini Sebut Setgab Tak Kompak Soal BBM
Forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, hanya bersifat konsultasi dengan parpol.
Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy, menilai Demokrat tidak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi keberatan anggota Sekretariat Gabungan Koalisi lainnya terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, Presiden SBY selaku Ketua Setgab Koalisi sudah menegaskan bahwa forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, tapi hanya bersifat berkonsultasi dengan para elit parpol. Sehingga, komentar Demokrat mengenai sikap Setgab lainnya tidak perlu dilontarkan terlalu dini.
"Karena pada akhirnya sikap final Fraksi itu ada di DPR. Dalam rapat antara Banggar dengan pemerintah yang diwakili Menkeu," kata Romy dalam perbincangan dengan VIVAnews, hari ini.
Apalagi, tambah Romy, seluruh anggota Banggar pun masih pada posisi rapat konsultasi tentang bagaimana opsi naik atau tidak naik. "Karena itu kewenangan Banggar, maka cerminan sikap seluruh fraksi, bukan hanya PKS. Kok seolah kita yang berada di pucuk pimpinan parpol ini sudah memutuskan."
PPP menolak rencana kenaikan harga BBM ini. Sebelumnya, Romy menyarankan pemerintah memikirkan ulang rencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, jika harga BBM dinaikkan maka target pertumbuhan berpotensi gagal tercapai.
Selain PPP, PKS pun menolak. PKS telah menyurati Presiden SBY untuk menyampaikan penolakan tersebut, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta.
"Kami sudah kirim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Rabu kemarin. Dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM dalam opsi itu.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
Partai Demokrat merespon keras sikap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh PKS melalui surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat, PKS tak pantas lagi menjadi partai koalisi.
Demokrat Respon Keras Surat PKS ke SBY
"Kalau ada pula yang menyerang seperti PKS, itu adalah oposisi tulen."
Partai Demokrat merespon keras sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh PKS melalui surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat, PKS tak pantas lagi menjadi partai koalisi.
"Memang koalisi berseberangan sama kami, ya kawan-kawan koalisi juga gerah termasuk Demokrat. Tidak hanya Demokrat, anggota koalisi lain juga pusing. Kami minta anggota koalisi lain menyurati presiden ada anggota yang di luar sistem yang disepakati," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, di Gedung DPR, Kamis 22 Maret 2012.
Sutan mengatakan, Partai Demokrat juga akan mengirim surat kepada Presiden SBY yang berisi agar presiden mempertimbangkan posisi PKS sebagai koalisi.
"Mungkin Demokrat bikin surat juga kepada Pak Presiden bagaimana koalisi tidak sepaham sama kami, itu oposisi, itu tidak boleh di dalam koalisi. Nggak mungkin pemerintah tidak menaikkan harga minyak. Daripada terpuruk kita semua lebih baik BBM dinaikkan. Ini kebijakan terakhir yang harus dilakukan. Kalau ada pula yang menyerang seperti PKS, itu adalah oposisi tulen. Lebih bagus oposisi itu di luar koalisi," kata Sutan.
Koalisi, kata Sutan, boleh saja berbeda pandangan. Namun tak boleh sampai melawan kebijakan yang telah disepakati di Setgab.
"Berbeda boleh, tetapi ketika sudah diputuskan, suka tidak suka diputuskan bersama-sama ya dijalankan. Kepentingan bangsa dan negara lebih dijaga ketimbang kepentingan sendiri. Demokrat bisa hancur tapi bangsa negara diselamatkan. Supaya berjalan bagi negara yang ekonominya positif. Jadi keputusan ini pahit tapi makan obat pahit dosisnya persis ke depan sehat," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta menjelaskan isi surat yang ditujukan pada Presiden SBY. Dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, kata dia, dalam opsi itu, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
PKS juga menyoroti rencana pemberian kompensasi setelah kenaikan harga tersebut. PKS juga tak setuju dengan langkah ini. "Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri," kata Anis.
"Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi. Jadi secara fiskal menurut kami masih bisa untuk menaikkan."
Anis menambahkan, untuk mengurangi beban APBN, pemerintah bisa menghemat pengeluaran. Pemerintah harus menghemat belanja pegawai.
Selain itu, serapan anggaran harus dimaksimalkan. Selama ini, kata dia, serapan anggaran masih sangat rendah, sehingga kebanyakan dana hasil utang tidak terpakai. "Ini jadi gangguan dalam fiskal karena ada beban bunga, uangnya juga tidak dipakai," kata Anis.
Organda Masih Tunggu Insentif BBM Naik
Organda dan pemerintah membahas rencana kenaikan tarif angkutan umum.
Dewan Pimpinan Pusat Organda menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya bersama pemerintah masih membahas rencana kenaikan tarif angkutan umum, terkait bakal naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kenaikan tarif masih kami hitung, ini kan tergantung dari insentif pemerintah. Kami juga menunggu dari DPR. Jadi, masih menunggu kepastian mengenai mekanisme insentif, kemudian besarannya," kata Sekretaris Jenderal DPP Organda, Ardiansyah, di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.
Ardiansyah juga menjelaskan, ke depan, untuk mengurangi gejolak di lapangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengembangan angkutan di masing-masing wilayah.
"Artinya begini, pemerintah daerah memberikan insentif atau deregulasi di sektor angkutan umum, sehingga angkutan umum bisa survive jika terjadi kenaikan harga BBM," tegasnya.
Ardiansyah mengungkapkan, dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional kendaraan adalah sebesar 35 persen. Tentunya, untuk menghindari kenaikan tarif yang terlampau tinggi, pihaknya meminta pemerintah dapat memberikan insentif untuk angkutan umum.
"Jadi, perlu diketahui, tarif yang saat ini berlaku adalah tarif yang ditetapkan tahun 2009, dan hasil evaluasi dengan Menhub tahun 2011. Harusnya, sudah ada penyesuaikan tarif sebesar 18,36 persen," ujarnya.
Namun, dia melanjutkan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, tentunya penyesuaian tarif sebesar 18,36 persen secara umum tersebut tidak bisa diberlakukan bagi penumpang angkutan umum.
"Dengan adanya kenaikan harga BBM, otomatis angka 18,36 persen tidak bisa diterapkan. Ini hasil penghitungan sementara, dari 2009 dan kenaikan BBM nanti, tarif kendaraan umum bisa naik 35 persen," ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar