DARI BESI TUA JADI JUTAWAN

Berita Kerinci Berawal dari usaha kecil yang dibantu satu orang karyawan, akhirnya berkembang dengan omzet ratusan juta rupiah. Saenun (36), pengusaha industri kerajinan kuningan dan alumunium kini telah mempekerjakan 10 orang karyawan. Hasil industrinya berupa aksesoris besi kuningan dan alumunium berbentuk cincin teralis, tombak pagar, kunci pintu, engsel, grendel pintu, hak angin, dan brass.

“Setelah itu terus berkembang dan tahun 2004, usaha telah memiliki izin. Dulu juga mendapat bantuan pinjaman dari kemitraan salah satu BUMN seperti Pertamina dan dan hibah dari pemerintah,” terangnya. Dengan usaha yang semakin berkembang pesat telah mampu membangun rumah dan gedung SD.

Ia mengatakan, untuk Pasar Jambi hampir seluruhnya toko bangunan telah dipasok. Saingan produk Saenun hanya datang dari pulau Jawa. “Usaha ini hanya satu-satunya di Jambi,” terangnya.

Persaingan produk dari luar hanya berupa grendel, kunci pintu dan engsel. Sedangkan untuk cincin teralis, tombak pagar dan aksesoris teralis hanya ia sendiri yang memasok di Jambi. “Hampir seluruh pembuat teralis dan pagar aksesorisnya buatan dari sini,” terang perajin yang juga berprofesi sebagai guru ini.

Banyaknya pembeli juga datang dari luar daerah. Untuk luar daerah, dipasok sendiri dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Cara lain dipasok agen yang membeli barang dalam jumlah besar. “Pembeli dari luar daerah pesan dahulu, bagi yang telah biasa (membelia/pelanggan), tinggal pesan nanti dikirim dengan pembayaran lewat rekening,” terangnya.

Pembelian secara langsung, cukup datang ke toko atau rumah. Menurut Saenun, pelanggannya cukup banyak datang dari kalangan pengembang perumahan. “Biasnya pengembang perumahan pesan dalam jumlah besar,” terangnya.

Bahan baku didapat dari besi tua dan bekas yang didapat dari penjual barang rongsokan. Kaleng minuman, piston kendaraan bermotor, besi kanvas rem, almunium, velg bekas, dan sebagainya. Barang-barang bekas ini diolah kembali menjadi barang yang bernilai. “Semuanya mudah didapat di penjual barang bekas, kita bisa pilih untuk diolah lagi menjadi ini,” terangnya, sambil menunjukkan kunci pintu cantik dai bahan kuningan.

Produksi sebulan mampu menghasilkan seratus buah lebih dalam berbagai bentuk. Harga aksesoris teralis mulai Rp 2.000 hingga Rp 250 ribu, sedangkan kunci pintu mulai Rp 35.000 hingga Rp 400 ribu per set. Dalam satu bulan, diakuinya omzet bisa mencapai lebih dari seratus juta rupiah.

“Kalau membeli besi bekasnya sesuai kebutuhan saja. Untuk pembuatan hiasan brass, kita jarang karena permintaannya sedikit dan kurang menguntungkan,” tandasnya.

PETANI SANGAT MENDERITA KARNA NILAI TUKAR YANG RENDAH DI JAMBI

Berita Kerinci Perlu Bantuan Pemerintah Mengurangi Biaya Produksi

Perkembangan nilai tukar petani Provinsi Jambi menurun. Ini disampaikan dalam rilis berita resmi statistik Provinsi Jambi kemarin (1/10), oleh Kepala BPS Jambi Dyan Pramono Effendi. Dibandingkan dengan bulan Agustus terjadi sedikit penurunan sebesar 0,49 persen. Penurunan ini masih sama dengan bulan sebelumnya disebabkan kenaikan harga hasil produksi pertanian relatif lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dan untuk keperluan produksi pertanian.

Nilai tukar petani diperoleh dengan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga dibayarkan petani (dalam persen). Perbandingan ini merupakan indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli masyarakat pedesaan. Perhatian pemerintah untuk mencermati ini perlu, karena sebagian besar penduduk Jambi adalah petani terutama pada sektor perkebunan yang terbesar, di samping tanaman pangan dan hortikultura.

Perkembangan nilai tukar ini merupakan hasil pantauan BPS terhadap harga di desa pada sembilan kabupaten. “Intinya, perbandingan ini terlihat petani masih besar pengeluaran dibandingkan penerimaan,” ujar kepala BPS Jambi.

Dari hal ini, dapat dilihat petani tidak menikmati kenaikan harga. Justru petani masih rugi karena menjual hasil dengan harga produsen dan membeli barang kembali dengan harga pasar.

Dilihat dalam persentase pada September, sub sektor peternakan masih mengalami kenaikan 1,83 persen dan subsektor perikanan naik 0,07 persen. Untuk nilai tukar petani pada subsektor lain mengalami penurunan, yakni subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat.

Terlihat posisi petani yang merupakan sebagian besar dipedesaan mengalami disimpastis, atau tidak beruntung. “Hal ini dikarenakan karena petani menjual dalam harga produsen, sedangkan membeli dengan harga pasar,” jelasnya.

Dengan demikian nilai tukar petani bulan September ini tercatat menurun dibandingkan Agustus sebelumnya sebesar 0,49 persen, dari 96,46 menjadi 95,98 persen pada September 2010.

Dari hasil ini, indeks nilai tukar petani yang dirilis bisa menjadi sumber kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jambi.

Selain itu, untuk membantu petani mengurangi produksi, pemerintah harus membantu atau melakukan tindakan yang pro petani. “Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mengurangi biaya produksi petani. Bantuan ini dapat berupa disediakannya sarana, subsidi pupuk, dan harga bibit yang terjangkau,” tandasnya.

JALAN KERINCI LUMPUH KARNA BUKIT BATU LONGSOR

Berita Kerinci Bukit Batu yang berada di sepanjang jalan Provinsi Sungaipenuh–Tapan, Kamis (30/9) pagi longsor. Akibatnya aktivitas jalan Sungaipenuh yang merupakan jalan ekonomi itu, menjadi lumpuh total.

Longsor terjadi sekitar pukul 06.30, di saat kendaraan mulai ramai menuju Sungaipenuh dan sebaliknya dari Sungaipenuh menuju Tapan Sumatera Barat. Longsor yang terjadi kali ini cukup parah lantaran Bukit Batu yang longsor dan menimpa badan jalan. Selain itu, lokasinya terjadi di kilometer 30 arah Tapan atau di sekitar daerah Sungai Kunyit, sehingga memacetkan dan menghambat arus lalulintas jalan raya setempat.

Berdasar keterangan sopir pick up yang ikut terjebak di lokasi longsor Kamis kemarin menyebut, longsor tersebut mulai terjadi sejak pukul 06.30, bukit batu yang longsor menutupi badan jalan sehinga mengakibatkan arus lalulintas menjadi terganggu.

“Longsor terjadi akibat hujan deras yang menguyur daerah ini, akibatnya bukit batu tersebut longsor dan menimpa badan jalan disertai pohon yang tumbang,” kata Julisman, yang membawa kelapa dari arah Pesisir menuju Sungaipenuh.

Julisman mengatakan, dirinya mulai terjebak sekitar pukul 07.00 wib, sebelumnya mobil yang membawa ikan menuju Sungaipenuh sudah bisa lewat. “Longsor ini memang baru terjadi pagi ini, sebab Subuh tadi mobil yang membawa ikan sudah bisa masuk ke Sungaipenuh dengan kata lain Subuh belum terjadi longsor,” ujarnya.

Dilokasi kemarin sekitar pukul 11.00, masih terlihat sedikitnya ratusan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang masih terjebak, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan baik dari arah Tapan maupun dari arah Sungaipenuh.

Kendaraan yang terjebak longsor, selain mobil yang mengangkut sembako, juga ada kendaraan tambang yang hendak menuju Bengkulu. Dikarenakan jalur Sungaipenuh-Tapan merupakan satu-satunya jalur yang dekat menuju Provinsi Bengkulu.

Warga masih terlihat bersama-sama membersihkan badan jalan yang tertimbun, sedangkan hingga siang kemarin hanya kendaraan roda dua saja yang bisa melintasi jalan tersebut, sedangkan untuk kendaraan roda empat yang bertonase besar belum bisa melintasi sama sekali.

Sementara Kapolres Kerinci AKBP Hastho Raharjo SIK SH melalui Kapolsek Sungaipenuh AKP Sutriono sudah mengerahkan personilnya kelokasi longsor, untuk menghindari kemungkinan hal-hal diluar dugaan terjadi.

Menurut Kapolres, pihaknya juga sudah menyampaikan perihal longsor tersebut ke Dinas PU Kota untuk segerahkan alat berat. “Kita sudah koordinasikan dengan PU kota untuk menurunkan excavator,” tambah Kapolres.

itu, warga yang berupaya membersihkan badan jalan dari timbunan batu gunung dan kayu, juga sempat memungut uang jasa kepada para pengguna jalan.

Pasalnya, sejak pagi hari terjadinya longsor warga dengan membawa peralatan seperti sinshaw, parang dan cangkul bekerja membuang batu dan kayu yang menutupi badan jalan.

Sehingga bagi kendaraan yang melintasi jalan tersebut dipungut biaya sebagai pengganti upah lelah. Khusus kendaraan roda dua dikenakan tariff Rp 10 ribu, sedangkan untuk kendaraan roda empat dikenakan tariff Rp 20 ribu. Sementara hingga siang kemarin, mobil yang bertonase besar masih terperangkap dilongosr baru lantaran badan jalan belum sepenuhnya dibersihkan

Rp .480 JUTA APBD RAIB

Berita Kerinci Baru Rp 115 Juta Dikembalikan

Hasil rapat koordinasi yang di gelar Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TP-TGR Pemkab Merangin kemarin (30/9), terkuat satu fakta menarik. Ternyata, sebanyak Rp 480 juta uang negara yang dikelola Pemkab Merangin raib tak jelas arahnya.

Beberapa nama pejabat Merangin disinyalir kuat telah “menilep” uang rakyat tersebut, hingga kini tak kunjung dikembalikan ke kas daerah. Tak hanya itu, teryata dana APBD Merangin yang dimainkan beberapa pejabat Merangin tersebut, sudah berjalan sejak 2006-2009 lalu. Fakta-fakta ini terangkum dalam hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Usai digelarnya rapat TP TGR, Kepala Inspektorat Merangin H Hendri Dunan SH mengatakan, total dana APBD Merangin 2006-2009 yang raib tak jelas senilai Rp 480 juta. ”Namun dari hasil rapat diketahui sebanyak Rp 115 Juta dana sudah disetor ke kas daerah. Artinya, dana yang terisa dan belum dikembalikan beberapa pejabat Merangin yang bermain tersisa Rp 330 juta,” ungkap Hendri, usai berlangsugnya rapat TP TGR, kemarin.

Dikatakan Hendri, lewat rapat TP–TGR ini, nantinya akan dilaporkan ke Bupati Merangin. Setelah itu dikeluarkan surat pembebanan tanggungjawab pembayaran uang negara terhadap beberapa pejabat Merangin yang bermain. Sedangkan batas waktu pembayaran akan diberikan selama 2 tahun sejak dikeluarkanya surat pembebanan pembayaran dari Bupati Merangin. “Itu, nantinya ending dari rapat koordinasi yang kita lakukan,” terangnya, lagi.

Sedangkan nama-nama pejabat yang disinyalir pembuat raib dana milik Pemkab Merangin, sesuai surat undangan rapat bernomor 003/625/inspektorat/2010 yang ditanda tangani Sekda Merangin Khafid Moein selaku Ketua Majelis TP–TGR tersebut, tercatat beberapa nama pejabat yang kuat kemungkinan berhubungan dengan raibnya uang negara. Mereka antara lain, Zakaria Ismail, Yurliani ahli waris alm Sarwo Bae (tak ada rincian dana yang digunakan). Kemudian Munzir, Murad, Martizal, Amir HS Spd, dengan keterangan belum ada surat keputusan Bupati Merangin, terkait pembebasan ganti rugi.

Selanjutnya, Salman Ayub yang tercatat sebagai bendahara penerima Dinas PUP Merangin 2009, tentang belum disetornya penerimaan uang daerah senilai Rp 113 Juta lebih. Terakhir Thamrin BA, mantan Kepala Pasar dan Pemadam Kebaran Merangin 2009, yang saat ini masih bertugas sebagai Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsif daerah. Thamrin tercatat belum menyetor uang negara ke kas daerah sejumlah sekitar Rp 121 juta.

Salah seoarang pejabat Merangin Thamrin BA usai berlangsugnya rapat TP TGR, enggan berkomentar kepada koran ini. ”Tanya aja Pak Sekda masalahnya, ini kan masalah interen kita, tak perlu diekspos,” ungkapnya, sembari berlalu

PENCAIRAN TUNJANGAN GURU

Berita Kerinci Dewan Minta Keterangan DPPKAD

Mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Sarolangun yang diberikan langsung kepada para guru sertifikasi melalui bendahara sekolah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), kembali dipertanyakan. Diduga, prosedur itu menyalahi aturan petunjuk teknis. Semestinya, tunjangan sertifikasi dibayarkan melalui rekening guru yang bersangkutan.

Ketua DPRD Sarolangun Susi Afriyanti kepada Jambi Independent, kemarin (27/9), mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta keterangan dari DPPKAD terkait mekanisme pembayaran tunjangan guru sertifikasi yang sebenarnya. “Insya Allah besok saya akan tanyakan persoalan ini,” ujarnya.

Susi menambahkan, DPRD bukan bermaksud untuk turut campur masalah persoalan tersebut, namun itu merupakan bentuk tugas dan fungsi pokok dewan di bidang pengawasan. “Kewajiban kita untuk mengawasi pelaksanaan birokrasi eksekutif di Kabupaten ini,” ujarnya.

Dijelaskan, terkait persoalan tersebut, pihaknya belum mengetahui secara detail persoalan yang terjadi. Namun menurutnya, jika memang dalam mekanisme pembayaran tunjangan guru sertifikasi tersebut terjadi kesalahan, maka harus segera diluruskan.

Kepala DPPKAD Sarolangun Sudirman ketika dikonfirmasi kemarin (27/9), menjelaskan, pihaknya merasa tidak melangar aturan main yang ada, sebab berdasarkan Peraturan Mendagri No 13 tahun 2006, mengenai pengelolaan APBD, maka teknis pembayaran tunjangan sertifikasi guru sudah benar.

Sudirman, mengatakan, pihaknya berpegang pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dikarenakan tunjangan guru sertifikasi untuk tahun 2010 ini dananya sudah masuk ke dalam APBD. “Berarti teknisnya, sama dengan pelaksanaan anggaran APBD yang lain,” sebutnya.

Namun, dirinya tidak mentutup mata jika ada aturan lain yang mengatur masalah tersebut, maka dirinya minta ditunjukkan agar bisa diluruskan.

Sementara itu, dari keterangan Mariana, Kasi Belanja Pegawai DPPKAD Sarolangun, diketahui jika tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Sarolangun sudah dicairkan, dimana teknisnya pihak DPPKAD menyalurkan dana tersebut ke bendahara sekolah, selanjutnya bendahara sekolah tempat para guru sertifikasi bertugas yang menyalurkan ke guru yang bersangkutan.

“Pembayaran tahap pertama ini dirapel mulai dari bulan Januari hingga Juli, pembayaran berikutnya nanti jika dananya sudah masuk,” sebutnya.(*)

DI SUNGAI PENGUH PEGAWAI NGANTOR DI LUAR GEDUNG

Berita Kerinci SUNGAIPENUH - Untuk kesekian kalinya, pegawai kantor Pepustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kerinci mengeluh. Pasalnya, hingga pukul 09.00, gedung kantor yang persis berada di depan gedung wakil rakyat itu belum juga dibuka.

Akibatnya belasan pegawai terpaksa mejeng alias ngantor di luar. Tentu saja hal ini menjadi tontonan yang tidak sedap, apalagi kantor tersebut berada di pinggir jalan protokol.

Pegawai yang berseragam lengkap itu, pada Selasa (28/9) lalu sekitar pukul 09.30, masih terlihat berkeliaran di luar kantor dikarenakan tidak ada kunci untuk masuk ke kantor.

Bukan hanya itu, malahan beberapa orang mahasiswa yang hendak meminjam buku di kantor perpustakaan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Sungaipenuh, depan gedung DPRD Kerinci mengurungkan niatnya lantaran kantor tersebut belum juga dibuka, padahal hari sudah menjelang siang.

Sejauh ini dari keterangan yang berhasil dihimpun koran ini dari sejumlah pegawai di kantor perpustakaan, tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kantor.

Ada yang menyebutkan kunci tersebut dibawa oleh kepala kantor yang diketahui bernama Sutan Gani. SAG, malah ada pula yang menyebutkan kunci dibawa oleh pegawai honorer.

Jadi informasi juga masih simpang siur, sementara sang kepala Kantor Sutan Gani. Pada Selasa lalu juga tidak kelihatan batang hidungnya dan anak buahnya terpaksa berkeliaran diluar kantor.

“Entah kemana kunci, biasanya dititip di belakang nyatanya sekarang tidak ada. Satunya lagi dibawa kepala kantor,” terang salah seorang pegawai yang enggan namanya dikorankan.

Menurut pegawai kantor perpustakaan, kemarin, kondisi seperti ini bukan hanya terjadi baru kali ini saja malahan sudah berulang kali, terkadang sudah siang baru dibuka. “Betul, bukan kali ini saja terjadi bahkan sudah berulang kali terjadi, kami juga tidak tahu kemana kuncinya,” ungkap pegawai kantor perpustakaan, kemarin.

Disamping itu, informasi yang didapatkan koran ini menyebutkan di kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi Kabupaten Kerinci, selain jarang dibuka juga dikabarkan pula jarang melaksanakan apel pagi. “Terkadang pukul 11, kantor sudah tutup,” ujarnya.

Di sisi lain, apa yang dikeluhkan oleh pegawai kantor perpustakaan ini juga sudah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Kerinci, hanya saja sekarang belum ada tanggapan.

Sementara itu, Zul, salah seorang yang peduli dengan pendidikan mengakui juga kecewa dengan kondisi perpustakaan yang seperti itu. “Perpustakaan adalah kantor layanan, seharusnya tidak seperti ini dan malah sekarang sudah pukul 10.00 juga belum dibuka, kantor apa seperti ini bupati harus berikan tindakan kepada kepala kantor seperti ini,” tegasnya.

Menurut Zul, Kepala kantor seperti ini seharusnya diganti saja. “Untuk apa dipertahankan kepala kantor seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sutan Gani, sampai berita ini diturunkan belum bisa terhubungkan.

TERMINAL PULAU TUJUH BANGKO

Berita Kerinci BANGKO - Meskipun Terminal Pulau Tujuh Bangko Merangin sudah berdiri sejak 2006 lalu, namun terminal yang menghabiskan dana miliran rupiah di era Bupati Merangin Rotani Yukata tersebut, hingga kini belum juga beroperasi.

Hasil pantauan Jambi Independent di lapangan kemarin (30/9), terminal itu baru dibangun sebatas tempat keluar masuk bus. Selebihnya sama sekali tidak ada aktivitas.

Tak heran, Terminal Pulau Tujuh jadi simbol bangunan yang keberadaannya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat Merangin. Sunyi senyap, rumput yang terus tumbuh memastikan jika terminal tersebut memang tidak pernah tersentuh aktivitas. Bahkan sebagian bangunan terminal tidak sedikit yang sudah rusak akibat dimakan rayap. Tak hanya itu, meski Pemkab Merangin tercatat sudah bebderapa kali berganti pejabat Dinas Perhubungan (Dishub), namun tetap saja keberadaan terminal tersebut, tak beraktivitas secara maksimal. Dari catatan koran ini, selain Yasi Namis, beberapa nama lain seperti Hambali, Assaduddin Aziz dan Ir Arwan, pernah pula menjabat sebagai Kadishub Merangin.

Namun, tak juga ada bentuk pengaktifan terminal tersebut. ”Memang cukup berat untuk mengaktifkan terminal Kota Bangko. Alasanya ya itu tadi, masalah ekonomis. Misal, warga Kota Bangko merasa cukup jauh untuk menuju Terminal Pulau Tujuh. Makanya, warga cenderung naik angkutan dari terminal Pasar Bawah Bangko, lantaran jarak,” ujar Ir Arwan yang baru sebulan menjabat sebagai Kadishub Merangin, kemarin (30/9).

Arwan sendiri, tidak mampu mematok target kapan Ia akan mengaktifkan keberadaan terminal pulau tujuh tersebut. ”Kalau target pastinya, saya tidak bisa bicara, yang pasti kita akan upayakan semaksimal mungkin tuk mengaktivikan keberadaan terminal pulau tujuh tersebut. Dan sampai saat ini, kita masih mencari solusi terbaik, guna mengaktifkan keberadaan terminal pulau tujuh tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, salah seoarang toko pemuda Merangin Suroso menyayangkan tidak beroperasinya Terminal Pulau Tujuh, ”Pembangunan hanya menghamburkan uang rakyat. Bayangkan, sudah bangun terminal dengan biaya tinggi, kenyataanya keberadaan terminal sama sekali tidak beroperasi sampai sekarang. Kita berharap Pemkab Merangin segera mengaktifkan terminal tersebut,” harapnya.

PEMBUANGAN LIMBAH KE SUNGAI AKIBATKAN GATAL-GATAL

Berita Kerinci Dinas ESDM Larang Operasi

PT Bumi Bara Perkasa (BBP) yang beroperasi di Kabupaten Bungo, sementara waktu dilarang beroperasi oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bungo. Pasalnya, saat Dinas ESDM Beberpa waktu lalu (28/9) melakukan inspeksi mendadak (Sidak), perusahaan itu didapati membuang air limbah ke aliran Sungai Batang Bungo, Kecamatan Rantau Pandan.

Kasi Pengawasan DESDM Anuarsyah, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, kemarin (1/10), membenarkan soal larangan itu. Anuarsyah mengatakan, pihaknya melakukan penutupan aktivitas sementara terhadap PT BBP, karena perusahaan itu telah menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kita telah melayangkan surat penutupan sementara terhadap aktivitas tambang PT BBP,” ujarnya.

Dikatakan, jika surat tersebut tidak diindahkan dan dalam waktu satu minggu pihak PT BBP masih berkeras dan tidak melakukan pembenahan, pihaknya akan bertindak tegas. Rekomendasi penutupan PT BBP serta pencabutan izin bisa diberlakukan.

Saat melakukan sidak, Anuarsyah mengatakan staf pengawas di lapangan menemukan langsung pemompaan air limbah tambang dari front kerja tambang dialirkan menuju Sungai Keruh. “Kita ada bukti atas perbuatan fatal oleh PT BBP,” tegasnya.

Penemuan lainnya adalah, sistim penambangan yang dilakukan adalah open pit. Yakni, saat di lapangan ditemukan pola penimbangan yang menyalahi aturan teknik penimbangan. Atas dasar itu, perusahaan dinilai tak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

“Banyak aturan yang tidak ditaati, bahkan perusahaan dengan sengaja membuang limbah ke sungai, hingga mengakibatkan sungai tercemar,” imbuhnya.

Kesalahan lain, PT BBP juga tidak pernah memberi laporan triwulan, tahunan atau rencana kerja dan anggaran biaya dan rencana reklamasi kepada pemerintah daerah. “Karena sudah banyak kesalahan, kita tutup untuk sementara, sampai semua masalah selesai,” ujarnya.

Anuarsay menjelaskan, PT BBP telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, soal hak dan kewajiban. Serta melanggar keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

Kasi Pengujian Kualitas Lingkungan Kantor LH Sudiarto, saat sidak mengatakan, air limbah yang dibuang oleh PT BBP telah diambil sebagian untuk dijadikan sampel. Hasil pengujian sampel, akan diketahui setelah dua minggu terhitung dari sekarang.

Humas PT BBP M Nur, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membantah air tersebut mengandung limbah. Dia mengaku, air yang dibuang ke sungai itu adalah air hujan, “itu air hujan kemarin. Kita siap bertanggung jawab jika itu dapat mencemarkan air sungai,” tegasnya.

Soal penutupan operasi perusahaan, M Nur mengaku tidak terima. Menurutnya, pihaknya akan menolak. “Dampaknya akan luas, jika aktivitas ditutup, akan berpengaruh terhadap banyak buruh yang bekerja, mereka bisa kehilangan nafkah,” tegasnya, sembari meminta agar pemerintah tidak melakukan penutupan terhadap aktivitas tambang.

M Nur berjanji akan lakukan pembenahan dan tidak akan membuang air tersebut ke sungai, ”kita akan lakukan pembenahan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Bungo Sudirman Zaini saat dikonfirmasi sejumlah wartawan kemarin (1/10), mengatakan, akan mengeluarkan tindakan tegas jika memang terbukti. Disamping berniat mencabut izin PT BBP, wabup juga berencana membawa PT BBP ke ranah hukum, ”kita akan bawa ke ranah hukum kalau benar-benar terbukti buang limbah ke sungai,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Bupati Bungo Zulfikar Achmad Saat ditemui di rumah dinasnya, kemarin (1/10). Bupati menyatakan sikap tegas, yakni, akan menutup tambang dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT BBP jika memang benar terbukti telah mencemari sungai.

Menyikapi permasalahan ini, Bupati Bungo H Zulfikar Achmad merasa telah dipermainkan oleh PT BBP. Katanya, perusahaan tambang yang ada di Dusun Leban Rantau Pandan Bungo itu, semakin menjadi-jadi. Selain sering ribut dengan warga sekitar dan tidak memberi kontribusi untuk masyarakat, ternyata kini telah merusak ekosistem alam dan sungai.

PILBUP TUNGKAL DANA YANG BERBICARA

Berita Kerinci Adu Kekuatan pada Kampanye

KUALATUNGKAL - Jelang pelaksanaan kampanye terbuka terhitung 5 hingga 17 Oktober mendatang, semua kandidat telah mempersiapkan nama-nama jurkamnas untuk mencuri perhatian dari masyarakat. Pasangan kandidat nomor urut 1, Safrial-Yamin (SbY) direncanakan akan menghadirkan sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat.

Menurut, Sekretaris Tim kampanye SbY Muchtar, bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, para petinggi tersebut, yakni Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, H Qomar serta Ruhut Sitompul.

“Kehadiran para petinggi Demokrat tersebut merupakan wujud keseriusan untuk memenangkan pasangan kandidat kami,” sebutnya, kemarin (27/9).

Selain dari Partai Demokrat, Muchtar juga mengaku akan hadir beberapa tokoh dari partai politik (Parpol) pengusung lainnya dan juga sejumlah artis ternama, yakni Rano Karno, dan Dyah Pitaloka. “Yang pasti kami sudah komitmen dan akan tampil all out untuk memenangkan pertarungan ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Muchtar juga mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan jatah kampanye yang diberikan oleh KPUD yakni sebanyak 13 kali. “Semua wilayah merata dan waktu kampanye akan kami gunakan semua, terutama saat kampanye akhir,” sebutnya.

Selain Safrial, pasangan kandidat nomor urut 2, Usman-Katamso (Utama) juga akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional yang merupakan petinggi dari parpol pengusung. Dan bahkan, ada tiga nama yang menjabat sebagai menteri untuk hadir dalam jurkamnas mendatang. Ketiga menteri tersebut, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga merupakan Ketua Umum DPP PKB Muaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua DPD PAN Tanjab Barat Suhatmeri, mengaku dengan kedatangan Menteri Kehutanan tersebut, diharapkan bisa memberi solusi kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lahan yang tidak kunjung selesai.

“Insya Allah kita juga bakal mendatangkan Menteri Kehutanan yang notabene Ketua DPP PAN sebagai jurkam kandidat kita,” katanya.

PENGGANTI RATU MUNAWAROH DI DPR RI

Berita Kerinci

Gantikan Ratu di Kursi DPR RI

AKHIRNYA, DPP PAN melalui rapat pleno internal, telah memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ratu Munawwaroh dari kursi anggota DPR RI. Kepastian penetapan tersebut langsung disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) wilayah Jambi dan Bengkulu, DPP PAN H Bakri, kemarin (30/9).

“DPP sudah putuskan proses PAW Ratu Munawwarah. Dalam putusan itu, sudah ditunjuk Chairul Naim untuk menggantikan Ratu selama 2 tahun, setelah itu juga dilakukan proses PAW, dimana diangkat Herman Kadir dengan waktu juga selama 2 tahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Bendahara DPW PAN Provinsi Jambi itu mengatakan, bahwa hasil rapat internal itu, pihaknya sudah melaporkan secara tertulis ke KPU Pusat untuk ditindaklanjuti. “Sekarang kita tinggal menunggu proses dari KPU Pusat. Karena, dari KPU tersebut akan diteruskan lagi ke Presiden untuk dikeluarkan surat keputusan (SK),” terangnya.

Terkait pembagian jatah antara mantan Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi Chairul Naim M Anik dan Wasekjen DPP PAN Herman Kadir tersebut, Bakri mengaku bahwa hal itu sudah menjadi putusan DPP dan kesepakatan bersama. “Keputusan DPP dilakukan secara mupakat. Yang jelas, dengan sisa waktu 4 tahun tersebut, diputuskan dibagi sama yakni , sama-sama menjabat 2 tahun,” sebutnya.

Untuk diketahui, bahwa proses PAW tersebut dimana atas keinginan, dari istri mantan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Zulkifli Nurdin itu. Hal tersebut terbukti, dengan melayangkan surat pengunduran diri langsung ke DPP PAN dengan alasan untuk fokus mengurus keluarga.

Terpisah, Anggota KPU Pusat yang juga Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Jambi Abdul Aziz mengaku hingga kini pihaknya belum mengcek semua berkas, khususnya terkait masalah proses PAW. “Memang ada berkas yang masuk dari DPP PAN. Tapi untuk isi surat atau berkas tersebut saya belum mengecek. Nantilah saya informasikan lagi apakah sudah atau belum,” ungkapnya ketika dikonfirmasikan melalui via ponselnya.

Jika memang berkas tersebut sudah ada, lanjut dia bahwa pihaknya akan segera mengkaji dan dalam proses tersebut tidak ada kesalahan, maka akan diteruskan ke presiden untuk dikeluarkan SK. “Itu butuh proses, Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita urus dan diajukan ke presiden,” sebutnya.

Ketika disinggung apakah PAW tersebut akan diisi dengan pemegang nomor urut suara terbanyak. “Itu harus dilakukan, karena jika tidak kita dari KPU bisa dituntut. Akan tetapi, jika dari partai bersangkutan mengusulkan nama lain, tentunya akan kita kaji ulang dan berkoordinasi dengan partai tersebut. Yang jelas, harus diisi dengan suara terbanyak selanjutnya setelah yang diganti,” terangnya.

Sementara, Chairul Naim ketika dikonfirmasikan mengaku belum bisa untuk berkomentar banyak. Pasalnya, hingga kini dirinya masih posisi menunggu dari KPU. “Memang DPP sudah memutuskan, namun itu masih diproses. Saya mohon doanya saja,” sebutnya singkat.

BERKAS CPNS YANG GAGAL

Berita Kerinci Pengembalian Berkas CPNS yang Gagal

BANGKO - Meskipun tahap pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 Merangin sudah di depan mata, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin masih belum bisa memastikan bagaimana proses administrasi para pelamar CPNS tahun ini.

Kepala BKD Merangin Suhaibi melalui Kabid Mutasi dan Pengangkatan Satria Efendi, kemarin (1/10), menuturkan, secara umum pihaknya memang belum mendapat petunjuk dari pusat dan provinsi terkait tertibnya proses administrasi pelamar CPNS 2010 mendatang.

Namun, jika berkaca pada tahun sebelumnya, maka sistem perekrutan CPNS diperkirakan masih memakai jasa PT Pos. “Sehingga para pelamar di mana pun berada, tidak perlu mendatangi kantor BKD Merangin. Mereka (para pelamar, red) cukup mendatangi kantor pos terdekat dan mengirimkan berkasnya lewat kantor pos. Itu dilakukan untuk mempermudah pelamar mengirim surat lamarannya,” ungkap Satria.

Lalu, bagaimana pelamar yang tidak lolos tes administrasi apakah berkas lamarannya akan dikembalikan, seperti yang dilakukan provinsi lain wilayah Sumatera? Mensikapi pertanyaan itu, Satria mengaku belum dapat menjamin hal tersebut. ”Memang pengembalian berkas bagi pelamar yang tidak lolos administrasi itu cukup bagus demi tertibnya administrasi,” jelasnya.

Beberapa pelamar CPNS yang tahun sebelumnya gagal menembus tes administrasi, berharap ada perbaikan dalam tahapan tes CPNS. Terutama bagi pelamar yang gagal dalam pelaksanaan tes administrasi, diharap pihak BKD Merangin melalui PT Pos dapat mengembalikan berkas yang gagal kepada pelamar.

Untuk diketahui, sejak tiga tahun terakhir, jumlah pelamar CPNS Merangin meningkat tajam. Pelamar mencapai lima ribu orang, sedangkan formasi yang disiapkan hanya berkisar 400 kursi.

MUSDA PARTAI DEMOKRAT JAMBI BAKAL SERU

Berita Kerinci November Pelaksanaan Musda

PERSAINGAN perebutan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi belum begitu mencuat. Pasalnya, dua nama yang merupakan kader internal Partai Demokrat, masing-masing Effendi Hatta dan Cornelis Buston masih menunggu sikap resmi Hasan Basri Agus (HBA) yang menjabat Gubernur Jambi untuk maju pada musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi yang direncanakan berlangsung November mendatang.

Ketika dikonfirmasikan, Cornelis Buston yang menjabat pelaksana harian (Plh) DPD Partai Demokrat itu mengaku belum memastikan apakah maju atau tidak. “Kita tunggu saja perkembangan kedepannya,” ungkapnya, kemarin (28/9).

Akan tetapi, maju atau tidak tersebut dirinya masih melihat sikap resmi yang langsung disampaikan oleh HBA, apakah maju sebagai posisi ketua atau dewan pembina. “Artinya, pilihan atau sikap HBA itu sangat menentukan apakah maju atau tidak. Tapi yang jelas, saya masih melihat perkembangan kedepannya,” sebutnya.

Bagaimana dengan soal penjadwalan musda, Cornelis menyebutkan direncanakan akan berlangsung awal November mendatang. “Insya Allah jadwal tersebut tidak akan berubah. Kita kini masih persiapan segala kebutuhan dalam musda tersebut,” sambungnya.

Sementara, Effendi Hatta yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi juga enggan untuk berkomentar panjang. Menurutnya, bahwa maju atau tidak dirinya masih mempertimbangkan dan melihat kondisi kedepannya.

Ketika disinggung, jika HBA maju apakah siap juga untuk maju. “Kita lihat saja. Yang jelas saya mendukung siapa saja yang akan maju, termasuk dengan HBA,” sebutnya.

Terkait adanya wacana keinginan kader Partai Demokrat agar posisi HBA ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pembina. “Wacana itu sah-sah saja. Saya pribadi mendukung apakah posisi dewan pembinan atau ketua DPD,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, HBA ketika diminta komentarnya masih belum mau untuk memberikan komentar banyak. “Kita lihat saja nantinya,” sebutnya, kemarin.

Soal posisi apakah ketua DPD atau dewan pembina, lagi-lagi HBA belum mau berkomentar. “Kita tunggu pada saat musdanya,” jawabnya sambil tertawa. (*)

AS'AD SYAM ISMA DI DUKUNG DEMOKRAT

Berita Kerinci Lakukan Pertemuan dengan Petinggi DPP

JAMBI - Posisi As’ad Isma, Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sarolangun untuk didukung oleh Partai Demokrat terbuka lebar. Hal ini terbukti, dari pertemuan singkat yang dilakukan dirinya bersama Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Achmad Mubarak yang didampingi Pelaksana Harian DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Cornelis Buston.

“Ini hanya silaturahmi saja, kebetulan As’ad Isma merupakan sahabat saya,” ungkap Achmad Mubarak, ketika ditemui di Ruang Tunggu VIP Bandara Sulthan Thaha, Kota Jambi, kemarin (28/9).

Lebih lanjut, dia berkomentar dimana karakter Partai Demokrat pada proses demokratisasi atau ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap berpedoman dengan politik santun, sehingga masyarakatnya bisa cerdas. “Untuk diketahui, bahwa Demokrat itu tidak kenal dengan uang. Kita berpedoman dengan hasil survei, jika tinggi itulah yang kita dukung,” sebutnya.

Dijelaskannya, bahwa budaya politik santun itu, dimana sangat memberikan pendidikan politik yang sehat dan cerdas bagi masyarakat. Tradisi politik uang, setiap ajang pilkada itu harus dihapuskan dan segera diformat untuk menuju proses demokratisasi yang murni.

“Masyarakat hanya dibohongi untuk kepentingan sementara. Sementara, permainan politik uang tetap dimanfaatkan oleh kandidat. Makanya, kita sangat berpedoman dengan hasil survei, bukan karena kandidat tersebut banyak uang, lantas memiliki peluang untuk didukung. Itu bukan prinsip partai kita,” sebutnya.

Bagaimana dengan posisi As’ad Isma, kata dia, hal tersebut bisa saja memiliki peluang untuk didukung. Dan bahkan, dirinya sudah mengetahui hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang berpusat di Jakarta.

“Yang jelas kita akan serahkan dengan daerah masing-masing. Kita di DPP itu tidak mengetahui peta dan kondisi daerah tersebut. Prinsipnya, sekali lagi kita tetap berpedoman dengan hasil survei,” cetusnya.

Sementara, Pelaksana Harian DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Cornelis Buston menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya belum sama sekali memberikan keputusan kepada kandidat yang bertarung, khususnya di Sarolangun.

“Proses penetapan itu ada mekanismenya. Dan hingga kini masih dalam proses. Dan tidak benar kalau kita sudah menetapkan salah satu kandidat,” sebutnya.

Dan bahkan, kata dia bahwa dalam penetapan tersebut, pihaknya tetap akan mengacu dengan hasil survei. Dia mencontohkan, dimana salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada, begitu hasil survei tinggi, maka kandidat tersebut langsung diputuskan untuk diusung.

“Selain hasil survei, kita juga akan mempertanyakan sejauh mana komitmen untuk Partai Demokrat. Untuk saat ini kita masih fokus mempersiapkan musda,” ujarnya.

Terpisah, Cabup As’ad Isma menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan ajang silaturahmi. “Saya hanya silaturahmi saja,” jawabnya singkat.

Apakah memiliki peluang untuk didukung partai yang didirikan oleh SBY itu. “Insya Allah, kita lihat kedepannya. Mudah-mudahan dari silaturahmi ini memberikan jalan yang terbaik. Kita mohon doanya,” sebutnya.

SUMBANGAN DANA KAMPANYE BATAS MAKSIMAL YANG DI PERBOLEHKAN

Berita Kerinci Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati

KPUD Batanghari membahas pelaporan dana kampanye dengan tim sukses calon bupati dan wakil bupati (Cabup-Cawabup). Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk bimbingan tekhnis (Bintek), terungkap dimana untuk sumbangan perorangan maksimal Rp 50 juta. Sementara sumbangan dari lembaga sebesar Rp 350 juta.

Koordinator Pokja Kampanye KPUD Batanghari M Aris, mengatakan, periode pelaporan pembukuan dana kampanye ini dimulai sejak tiga hari penetapan calon oleh KPUD yakni dari 1 September hingga 20 Oktober mendatang. ”Kita berharap para tim bisa membuat pelaporan sesuai dengan aturan. Makanya bintek ini digelar. Kami juga menghadirkan dari IAI untuk memberikan penjelasan,” katanya, kemarin (27/9).

Lebih lanjut, katanya bahwa dalam peraturan KPU No 69 tahun 2009 yang berbunyi, sumbangan dari perorangan maksimal Rp 50 juta dan lembaga sebesar Rp 350 juta. Bagi pemberi sumbangan di atas Rp 2,5 juta harus mencantumkan identitas yang jelas. Sementara, untuk mengaudit dana tersebut, pihaknya akan menunjuk kantor akuntan publik independen. ”Saat ini masih dalam proses. Kalau dalam aturan maksimal kantor akuntan yang mengauditnya,” sebutnya.

Selanjutnya, para calon juga harus memperhatikan asal dana kampanye. Karena dalam aturan, dana kampanye tidak boleh berasal dari APBD atau APBN, lembaga asing, BUMN atau BUMD. ”Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat, dari perorangan, kelompok, perusahaan dan badan hukum swasta non pemerintah,” terangnya.

Ketika disinggung paling lambat penyerahan laporan dana kampanye, Aris menegaskan bahwa diharapkan setiap tim kampanye pasangan kandidat, harus melaporkan paling lambat tiga hari setelah pemungutan suara. Setelah itu, pihaknya akan menyampaikan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lambat dua hari setelah menerima laporan. ”Nantinya audit dilakukan sekitar 15 hari dan kemudian kita akan mengumumkan kembali hasil audit tersebut setelah tiga hari menerimanya,” sebutnya

PILBUP TANJUNG JABUNG BARAT

Berita Kerinci Pilbup Tanjab Barat Diprediksi Ketat dan Seru

KUALATUNGKAL - Pada 21 Oktober mendatang, 195.480 masyarakat Tanjab Barat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan memilih pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan. Masyarakat hanya dihadapkan pada dua pilihan, pasangan nomor urut 1, Safrial-Yamin (SbY) dan pasangan nomor urut 2, Usman-Katamso (Utama).

Persaingan keduanya pun diprediksi bakal seru dan ketat untuk meraih suara. Keduanya sama-sama populer. Sebab, Safrial masih menjabat Bupati Tanjab Barat. Sementara, Usman juga pernah menjadi Bupati Tanjab Barat, yang saat menjabat itu, Safrial menjadi wakil bupatinya. "Untuk Safrial yang masih berkuasa bisa memegang di kalangan birokrasi, sementara Usman di luar birokrasi," ujar pengamat politik Unja, Thabrani M Saleh, akhir pekan lalu.

Bagaimana kekuatan dan kelemahan kedua kandidat tersebut? Dosen Fakultas Hukum ini mengatakan keduanya sama-sama memiliki dukungan massa yang jelas. "Sekarang tinggal peranan calon wakil mereka, apakah bisa diterima masyarakat atau tidak. Sebab, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara," ujarnya.

Selain dukungan figur dan massa yang seimbang, lanjut Thabrani, keduanya memiliki dukungan parpol yang juga seimbang. "Hanya persoalannya, apakah peranan parpol tersebut bergerak atau tidak," ujar mantan Ketua Panwaslu Provinsi Jambi ini.

Terkait politik uang, Thabrani memprediksi tetap ada, tapi tidak terlalu banyak. Alasannya, mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat harus memilih antara kedua pasangan tersebut. “Sekarang tinggal peranan pengawas dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Pengamat politik dari IAIN STS Jambi, Sayuti Una juga memprediksi proses demokrasi di Tanjab Barat bakal seru. Sebab, keduanya pernah sama-sama menjabat dan berkuasa di Tanjab Barat. "Keduanya pernah sepaket (berpasangan) dalam memimpin daerah tersebut," katanya.

Soal kekuatan dan kelemahan, Sayuti mengatakan hanya Safrial yang diuntungkan, karena posisinya masih menjabat bupati. Kedua tokoh juga merupakan figur politisi sekaligus akademisi.

Pengamat politik Tanjab Barat, Erdianto mengatakan hal sama. Mantan anggota KPUD Tanjab Barat yang kini menjadi dosen Universitas Riau ini mengatakan kedua pasangan memang sama-sama kuat dan sulit diprediksi siapa yang akan menang. “Sekarang tinggal bagaimana kedua pasangan ini bisa berebut pengaruh untuk meyakinkan pemilih,” ujarnya.

Secara umum, kata Erdianto, kantong-kantong suara di Tanjab Barat dipetakan menjadi dua kelompok, yakni Tanjab Barat Ulu dan Tanjab Barat Ilir. Di wilayah Ulu, menurut Erdianto, kans pasangan Safrial-Yamin untuk mendulang suara lebih terbuka, meski penilaian ini bersifat dinamis. Kalaupun pasangan Usman-Katamso meraih suara di wilayah Ulu ini, besar kemungkinan tidak jauh lebih besar daripada perolehan suara Safrial-Yamin.

Sementara di wilayah Ilir yang masyarakatnya heterogen, lanjutnya, bila menggunakan logika matematika, pasangan Usman-Katamso akan berhasil mendulang suara signifikan. “Kedua pasangan itu sama-sama berpeluang, tergantung pemanfaatan waktu yang tinggal sedikit ini,” ujarnya.

Bila dihitung berdasarkan kursi di parlemen, pasangan Safrial-Yamin diusung PDI-Perjuangan, Demokrat, PPP, dan PPRN atau 14 kursi. Sedangkan pasangan Usman-Katamso didukung oleh partai PAN, Golkar, PKB, PBB, PKPB, Gerindra, PDK dan partai pendukung lainnya atau 15 kursi. Sementara dukungan PKS masih mengambang.

Tim sukses Safrial-Yamin, Mukhtar AB mengklaim secara umum suara mereka tersebar dan unggul di seluruh desa dan 13 kecamatan di Tanjab Barat. Dukungan terbesar, kata dia, terdapat di beberapa kecamatan di wilayah Ulu. Yakni, Kecamatan Merlung, Renah Mendaluh, Muara Papalik, Batangasam, dan Tebing Tinggi. “Insya Allah kita optimis dapat meraih 70 persen di wilayah Ulu ini,” ujarnya usai menggelar apat koordinasi jelang pemilukada di Mapolres Tanjab Barat, akhir pekan lalu.

Sementara di wilayah Ilir, kata Mukhtar, kantong suara pasangan Safrial-Yamin berada di antaranya di Kecamatan Pengabuan, Betara, dan Tungkal Ilir. “Kalau hitungan kita sekitar 55 sampai 60 persen Insya Allah bisa kita raih. Ini didukung data evaluasi terakhir kita,” katanya.

Secara terpisah, tim pasangan Usman-Katamso, Ahmad Jahfar mengklaim secara umum suara mereka juga tersebar di seluruh desa. Namun bila dihitung secara matematis, lanjutnya, kantong unggulan suara Usman-Katamso di antaranya di wilayah Ilir seperti Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bramitam, Betara, dan Kuala Betara. “Jumlah dukungan diperkirakan sekitar 65 sampai 70 persen dengan margin error 0 sampai 5 persen,” katanya.

Sedangkan di bagian Ulu, tim Usman-Ermulan hanya menargetkan 40 persen suara. Hal senada dikatakan ketua tim kampanye pasangan Usman-Katamso, Syaifuddin. Anggota DPRD tiga periode itu menyebut kantong suara terbesar pasangan Usman-Katamso akan terlihat di Tanjab barat wilayah Ilir yang jumlahnya diperkirakan mencapai 65 persen. Sedangkan di wilayah ulu pihaknya hanya menargetkan dukungan 40-45 persen suara.