BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 | 19:23 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, beradu cepat merebut bola saat bertanding dengan Thailand, dalam Piala Suzuki AFF 2010 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (7/12/2010). Penyerang Cristian Gonzales mencetak gol yang membawa Indonesia unggul 1-0 atas Filipina pada menit ke-32 leg pertama semifinal Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (16/12/2010).
Gol bermula dari umpan Firman Utina langsung ke jantung pertahanan Filipina. Gonzales, yang berada di tengah kotak penalti lawan, menanduk bola masuk ke sudut kanan bawah gawang, bola sempat membentur tiang gawang.
Kamis, 16 Desember 2010
SBY NONTON PANSER PUN MASUKSTADION
BERITA KERINCI by: TONI.S
Seorang pendukung timnas Indonesia tengah berpose di samping panser yang terpakir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (16/12/2010).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menyaksikan langsung pertandingan semifinal Indonesia versus Filipina, Kamis (16/12/2010). Pengamanan ketat pun diterapkan di area Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Pemantauan Kompas.com, area di sekitar stadion mulai disterilkan. Seorang petugas dari kepolisian melalui pengeras suara terus mengimbau penonton agar memindahkan kendaraan yang terparkir di sekitar area itu.
Petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pun terlihat berjaga di pintu I, pintu XII, dan VVIP. Di setiap pintu terpasang dua metal detector. Hanya pintu VVIP yang hanya terpasang satu metal detector. Sementara itu, tiga kendaraan panser terparkir di depan pintu I. Masyarakat pun memanfaatkan kendaraan tersebut sebagai obyek foto.
Seorang pendukung timnas Indonesia tengah berpose di samping panser yang terpakir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (16/12/2010).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menyaksikan langsung pertandingan semifinal Indonesia versus Filipina, Kamis (16/12/2010). Pengamanan ketat pun diterapkan di area Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Pemantauan Kompas.com, area di sekitar stadion mulai disterilkan. Seorang petugas dari kepolisian melalui pengeras suara terus mengimbau penonton agar memindahkan kendaraan yang terparkir di sekitar area itu.
Petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pun terlihat berjaga di pintu I, pintu XII, dan VVIP. Di setiap pintu terpasang dua metal detector. Hanya pintu VVIP yang hanya terpasang satu metal detector. Sementara itu, tiga kendaraan panser terparkir di depan pintu I. Masyarakat pun memanfaatkan kendaraan tersebut sebagai obyek foto.
HEBAT'' UNIVERSITAS INDONESIA (UI) PERINGKAT 15 KAMPUS DUNIA
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 15:30 WIB
Depok
Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat ke-15 (skor 6,875), dan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menempati posisi 15 besar dari 95 perguruan tinggi di dunia sebagai kampus terhijau dan ramah lingkungan dalam penilaian Green Metric Ranking of World Universities 2010.
"Pemeringkatan perguruan tinggi di dunia ini, berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup kampus, yaitu UI Green Metric Ranking of World Universities 2010," kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Kamis.
Berdasarkan hasil riset dan survei yang dihimpun secara online oleh tim UI Green Metric yang dilakukan pada Mei hingga November 2010, University of California, Barkeley, Amerika Serikat (skor 8,213), terpilih sebagai kampus hijau terbaik di dunia.
Untuk peringkat kedua diraih University of Nottingham, Inggris (skor 8,201), dan Northeastern University,USA (skor 7,909) berada di urutan ketiga.
Dikatakannya pihaknya melakukan inovasi di bidang lingkungan hidup dengan menyusun daftar pemeringkatan perguruan tinggi yang pertama dan satu-satunya di dunia dengan menggunakan komitmen pengembangan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan sebagai indikatornya.
Menurut Vishnu pemeringkatan ini menggunakan indikator pengembangan infrastruktur perguruan tinggi di dunia yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup (kehijauan kampus), pemanfaatan ruang, efisiensi energi, penggunaan air, pengolahan limbah, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan.
Vishnu menilai UI telah sukses mencanangkan program `Bike to Campus` dan pembangunan perpustakaan dengan konsep `Green Sustainable Development` di lingkungan kampus UI, dan relokasi pohon raksasa African Baobab sebagai objek kegiatan riset, maka UI Green Metric merupakan bentuk kontribusi UI dalam memberikan referensi yang berkualitas dan komprehensif terkait pengembangan sistem infrastruktur kampus di dunia yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Rektor UI, Gumilar R. Somantri mengatakan bahwa perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menghasilkan generasi pemimpin masa depan yang memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin jalan dalam menangani masalah yang sangat nyata terkait krisis energi dan pemanasan global, seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrim, peningkatan permukaan air laut, kekurangan air, tekanan pada produksi pertanian dan perpindahan penduduk.
"Melalui hasil pemeringkatan ini (UI Green Metric), UI berharap dapat membantu masyarakat dunia dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan membantu untuk membawa perubahan pola hidup masarakat dunia dalam menggunakan energi dan sumber daya alam yang semakin terbatas" ujar mantan dekan FISIP UI tersebut.
Dalam pemeringkatan metodologi yang digunakan yaitu berdasarkan definisi parameter pengukuran kampus hijau yang dilandasi oleh tiga filosofi dasar, yakni Enviroment, Economic, dan Equity (3`Es).
Bobot masing-masing indikator penilaian terdiri dari Statistik Kehijauan Kampus (24 persen), Pengelolaan Sampah (15 persen), Energi dan Perubahan Iklim (28 persen), Penggunaan Air (15 persen), dan Transportasi (24 persen).
Penentuan kriteria pemeringkatan ini juga didasari pada komitmen perguruan tinggi dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan baik dari segi kebijakan dan pengembangan infrastruktur kampus, profil perguruan tinggi dan profil zonasi lokasi perguruan tinggi tersebut, serta dipengaruhi oleh bagaimana perguruan tinggi tersebut memberdayakan energi, sumber daya alam, pengelolaan limbah secara tepat guna.
Setelah memperoleh kriteria mendasar, penilaian dari tiap kampus kemudian dikonversikan dalam bentuk angka yang kemudian akan dijadikan skor final bagi tiap kampus.
Kamis, 16 Desember 2010 15:30 WIB
Depok
Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat ke-15 (skor 6,875), dan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menempati posisi 15 besar dari 95 perguruan tinggi di dunia sebagai kampus terhijau dan ramah lingkungan dalam penilaian Green Metric Ranking of World Universities 2010.
"Pemeringkatan perguruan tinggi di dunia ini, berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup kampus, yaitu UI Green Metric Ranking of World Universities 2010," kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Kamis.
Berdasarkan hasil riset dan survei yang dihimpun secara online oleh tim UI Green Metric yang dilakukan pada Mei hingga November 2010, University of California, Barkeley, Amerika Serikat (skor 8,213), terpilih sebagai kampus hijau terbaik di dunia.
Untuk peringkat kedua diraih University of Nottingham, Inggris (skor 8,201), dan Northeastern University,USA (skor 7,909) berada di urutan ketiga.
Dikatakannya pihaknya melakukan inovasi di bidang lingkungan hidup dengan menyusun daftar pemeringkatan perguruan tinggi yang pertama dan satu-satunya di dunia dengan menggunakan komitmen pengembangan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan sebagai indikatornya.
Menurut Vishnu pemeringkatan ini menggunakan indikator pengembangan infrastruktur perguruan tinggi di dunia yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup (kehijauan kampus), pemanfaatan ruang, efisiensi energi, penggunaan air, pengolahan limbah, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan.
Vishnu menilai UI telah sukses mencanangkan program `Bike to Campus` dan pembangunan perpustakaan dengan konsep `Green Sustainable Development` di lingkungan kampus UI, dan relokasi pohon raksasa African Baobab sebagai objek kegiatan riset, maka UI Green Metric merupakan bentuk kontribusi UI dalam memberikan referensi yang berkualitas dan komprehensif terkait pengembangan sistem infrastruktur kampus di dunia yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Rektor UI, Gumilar R. Somantri mengatakan bahwa perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menghasilkan generasi pemimpin masa depan yang memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin jalan dalam menangani masalah yang sangat nyata terkait krisis energi dan pemanasan global, seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrim, peningkatan permukaan air laut, kekurangan air, tekanan pada produksi pertanian dan perpindahan penduduk.
"Melalui hasil pemeringkatan ini (UI Green Metric), UI berharap dapat membantu masyarakat dunia dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan membantu untuk membawa perubahan pola hidup masarakat dunia dalam menggunakan energi dan sumber daya alam yang semakin terbatas" ujar mantan dekan FISIP UI tersebut.
Dalam pemeringkatan metodologi yang digunakan yaitu berdasarkan definisi parameter pengukuran kampus hijau yang dilandasi oleh tiga filosofi dasar, yakni Enviroment, Economic, dan Equity (3`Es).
Bobot masing-masing indikator penilaian terdiri dari Statistik Kehijauan Kampus (24 persen), Pengelolaan Sampah (15 persen), Energi dan Perubahan Iklim (28 persen), Penggunaan Air (15 persen), dan Transportasi (24 persen).
Penentuan kriteria pemeringkatan ini juga didasari pada komitmen perguruan tinggi dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan baik dari segi kebijakan dan pengembangan infrastruktur kampus, profil perguruan tinggi dan profil zonasi lokasi perguruan tinggi tersebut, serta dipengaruhi oleh bagaimana perguruan tinggi tersebut memberdayakan energi, sumber daya alam, pengelolaan limbah secara tepat guna.
Setelah memperoleh kriteria mendasar, penilaian dari tiap kampus kemudian dikonversikan dalam bentuk angka yang kemudian akan dijadikan skor final bagi tiap kampus.
Polisi Tangkap 16 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 12:26 WIB
Batam
Direktorat Kepolisian Perairan Markas Besar Polri menangkap 16 kapal asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna.
"Kapal-kapal itu kami tangkap pada hari Minggu, 12 Desember 2010 tengah malam, di timur Pulau Matak dan Pulau Bunguran," kata Komisaris Polisi Sigit N. Hidayat, komandan Kapal Polisi Bisma-520, Kamis.
Dia mengatakan keenambelas kapal itu ditangkap berkat laporan yang diterima oleh Kapal Polisi Bisma. Dan saat dilakukan penangkapan bersama dengan Kapal Polisi Jalak-635 kapal-kapal itu sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal Vietnam itu dilakukan dengan menggunakan berbagai alat tangkap seperti jaring trawl, pancing rawai, bubu maupun pukat harimau.
"Keenambelas kapal itu saat ditangkap menggunakan bendera Indonesia sebagai upaya untuk mengelabui aparat keamanan laut Indonesia," kata dia.
Saat ditangkap, lanjut dia, awak keenambelas kapal itu tidak bisa menunjukkan surat izin berlayar baik dari Indonesia maupun Vietnam.
16 kapal yang diamankan itu rata-rata memiliki ukuran 50 GT hingga 100 GT yang beberapa diantaranya mengangkut ikan curian dengan total seberat 20,5 ton.
Selain 16 kapal yang diamankan, Kepolisian juga mengamankan 157 orang anak buah kapal yang kesemuanya hanya menguasai bahasa Vietnam.
Kamis, 16 Desember 2010 12:26 WIB
Batam
Direktorat Kepolisian Perairan Markas Besar Polri menangkap 16 kapal asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna.
"Kapal-kapal itu kami tangkap pada hari Minggu, 12 Desember 2010 tengah malam, di timur Pulau Matak dan Pulau Bunguran," kata Komisaris Polisi Sigit N. Hidayat, komandan Kapal Polisi Bisma-520, Kamis.
Dia mengatakan keenambelas kapal itu ditangkap berkat laporan yang diterima oleh Kapal Polisi Bisma. Dan saat dilakukan penangkapan bersama dengan Kapal Polisi Jalak-635 kapal-kapal itu sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal Vietnam itu dilakukan dengan menggunakan berbagai alat tangkap seperti jaring trawl, pancing rawai, bubu maupun pukat harimau.
"Keenambelas kapal itu saat ditangkap menggunakan bendera Indonesia sebagai upaya untuk mengelabui aparat keamanan laut Indonesia," kata dia.
Saat ditangkap, lanjut dia, awak keenambelas kapal itu tidak bisa menunjukkan surat izin berlayar baik dari Indonesia maupun Vietnam.
16 kapal yang diamankan itu rata-rata memiliki ukuran 50 GT hingga 100 GT yang beberapa diantaranya mengangkut ikan curian dengan total seberat 20,5 ton.
Selain 16 kapal yang diamankan, Kepolisian juga mengamankan 157 orang anak buah kapal yang kesemuanya hanya menguasai bahasa Vietnam.
Dokumen Wikileaks Tak Ganggu Hubungan RI-China
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 14:43 WIB
Semarang
Sejumlah informasi pada dokumen yang dirilis situs Wikileaks tidak mengganggu hubungan bilateral Republik Indonesia dengan beberapa negara tetangga, termasuk China.
"Sampai saat ini tidak ada informasi yang krusial untuk ditanggapi dan hubungan Indonesia dengan China tetap berjalan baik," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Semarang, Kamis, usai mengikuti upacara pelantikan perwira polisi du sana bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah menjaga komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara yang disebutkan dalam dokumen Wikileaks, agar tidak berakibat buruk terhadap hubungan antarnegara.
"Kita percaya pemerintah kedua negara tetap saling mengedepankan komunikasi langsung yang bersahabat dan mengutamakan kepentingan kedua belah pihak," ujarnya.
Wikileaks melansir sebuah kawat rahasia dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing, tertanggal 5 Maret 2007, berisi percakapan aWakil Menteri Luar Negeri China, Cui Tiankai dan Direktur Jenderal Urusan Asia Kementerian Luar Negeri China, Hu Zhengyue, dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Eric John.
Materi percakapan di antaranya menyinggung pandangan pemerintah China terhadap Indonesia termasuk isu peningkatan gesekan horizontal antaretnis dan pemeluk agama serta mendorong sekulerisasi muslim di Indonesia.
Kamis, 16 Desember 2010 14:43 WIB
Semarang
Sejumlah informasi pada dokumen yang dirilis situs Wikileaks tidak mengganggu hubungan bilateral Republik Indonesia dengan beberapa negara tetangga, termasuk China.
"Sampai saat ini tidak ada informasi yang krusial untuk ditanggapi dan hubungan Indonesia dengan China tetap berjalan baik," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Semarang, Kamis, usai mengikuti upacara pelantikan perwira polisi du sana bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah menjaga komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara yang disebutkan dalam dokumen Wikileaks, agar tidak berakibat buruk terhadap hubungan antarnegara.
"Kita percaya pemerintah kedua negara tetap saling mengedepankan komunikasi langsung yang bersahabat dan mengutamakan kepentingan kedua belah pihak," ujarnya.
Wikileaks melansir sebuah kawat rahasia dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing, tertanggal 5 Maret 2007, berisi percakapan aWakil Menteri Luar Negeri China, Cui Tiankai dan Direktur Jenderal Urusan Asia Kementerian Luar Negeri China, Hu Zhengyue, dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Eric John.
Materi percakapan di antaranya menyinggung pandangan pemerintah China terhadap Indonesia termasuk isu peningkatan gesekan horizontal antaretnis dan pemeluk agama serta mendorong sekulerisasi muslim di Indonesia.
Gamawan Fauzi: "Kenapa Saya Dilarang Bicara"
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 13:44 WIB
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yakni terkait dengan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi soal materi RUU (Rancangan Undang Undang) Keistimewaan Yogyakarta," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUU Keistimewaan Yogyakarta agar semua orang tahu apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta yang diusulkan pemerintah.
Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut.
"Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara," kata Gamawan.
Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Dalam draft tersebut, kata dia, pemerintah mengusulkan agar gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh anggota DPRD setempat, sedangkan masyarakat Yogyakarta menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu, kata dia, akan dibahas secara resmi di DPR RI setelah diserahkan dari pemerintah kepada DPR.
"Apapun yang diputuskan DPR RI, pemerintah akan menerimanya," kata dia.
Namun sebelum draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu diserahkan ke DPR RI, menurut Gamawan, dirinya memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui konsep yang disampaikan pemerintah.
Kamis, 16 Desember 2010 13:44 WIB
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yakni terkait dengan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi soal materi RUU (Rancangan Undang Undang) Keistimewaan Yogyakarta," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUU Keistimewaan Yogyakarta agar semua orang tahu apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta yang diusulkan pemerintah.
Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut.
"Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara," kata Gamawan.
Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Dalam draft tersebut, kata dia, pemerintah mengusulkan agar gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh anggota DPRD setempat, sedangkan masyarakat Yogyakarta menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu, kata dia, akan dibahas secara resmi di DPR RI setelah diserahkan dari pemerintah kepada DPR.
"Apapun yang diputuskan DPR RI, pemerintah akan menerimanya," kata dia.
Namun sebelum draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu diserahkan ke DPR RI, menurut Gamawan, dirinya memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui konsep yang disampaikan pemerintah.
ARIA BIMA ANGGOTA DEWAN ITU MENYATAKAN MENDAGRI MEMPEKERUH SUASANA
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 13:49 WIB
Jakarta
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menilai, pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Yogyakarta tidak bijaksana dan justru memperkeruh suasana Yogyakarta.
"Sebagai pejabat negara, Menteri Dalam Negeri seharusnya memberikan pernyataan yang bijaksana dan membuat suasana menjadi kondusif bukan malah memberikan pernyataan yang memperkeruh suasana," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Menurut Aria Bima, pernyataan Menteri Dalam Negeri soal Yogyakarta yang menyebutkan, Keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada hubungannya sama sekali draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, itu tidak benar.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri itu, kata dia, dinilai arogan dan melukai perasaan masyarakat Yogyakarta.
Bima meminta Gamawan Fauzi bisa memberikan pernyataan soal Yogyakarta secara diplomatis dan tidak melukai perasaan siapapun.
"Kalau Gamawan ingin memberikan pernyataan soal substansi draft RUU Keistimewaan Yogyakarta sialakan saja, tapi diplomatis dan bijaksana, bukannya normatif dan arogan," katanya.
Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini sangat menyayangkan pernyataan Gamawan Fauzi yang dinilai tidak menghargai aspirasi masyarakat Yogyakarta yang bersama-sama meminta agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Menurut Bima, pernyataan Gamawan Fauzi tidak netral seperti pernyataan ketua partai politik yang memiliki kepentingan.
"Kalau Gamawan ketua partai politik, saya hargai pernyataannya. Tapi Gamawan itu Menteri Dalam Negeri, dia pejabat negara, sehingga memberikan pernyataan yang bijaksana," kata Bima.
Sebagai pejabat negara, kata dia, hendaknya Gamawan Fauzi berdiri di atas seluruh kepentingan dan mengakomodasi semua aspirasi yang berkembang, bukannya malah menafikan aspirasi.
Menurut dia, pernyataan Gamawan Gauzi membukan situasi di Yogyakarta makin keruh, membuat situasi antara Kementerian Dalam Negeri dan masyarakat Yogykarta saling berhadap-hadapan seperti dalam ring tinju.
"Saya kecewa dengan pernyataan menteri Dalam Negeri," kata Gamawan.
Kamis, 16 Desember 2010 13:49 WIB
Jakarta
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menilai, pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Yogyakarta tidak bijaksana dan justru memperkeruh suasana Yogyakarta.
"Sebagai pejabat negara, Menteri Dalam Negeri seharusnya memberikan pernyataan yang bijaksana dan membuat suasana menjadi kondusif bukan malah memberikan pernyataan yang memperkeruh suasana," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Menurut Aria Bima, pernyataan Menteri Dalam Negeri soal Yogyakarta yang menyebutkan, Keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada hubungannya sama sekali draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, itu tidak benar.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri itu, kata dia, dinilai arogan dan melukai perasaan masyarakat Yogyakarta.
Bima meminta Gamawan Fauzi bisa memberikan pernyataan soal Yogyakarta secara diplomatis dan tidak melukai perasaan siapapun.
"Kalau Gamawan ingin memberikan pernyataan soal substansi draft RUU Keistimewaan Yogyakarta sialakan saja, tapi diplomatis dan bijaksana, bukannya normatif dan arogan," katanya.
Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini sangat menyayangkan pernyataan Gamawan Fauzi yang dinilai tidak menghargai aspirasi masyarakat Yogyakarta yang bersama-sama meminta agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Menurut Bima, pernyataan Gamawan Fauzi tidak netral seperti pernyataan ketua partai politik yang memiliki kepentingan.
"Kalau Gamawan ketua partai politik, saya hargai pernyataannya. Tapi Gamawan itu Menteri Dalam Negeri, dia pejabat negara, sehingga memberikan pernyataan yang bijaksana," kata Bima.
Sebagai pejabat negara, kata dia, hendaknya Gamawan Fauzi berdiri di atas seluruh kepentingan dan mengakomodasi semua aspirasi yang berkembang, bukannya malah menafikan aspirasi.
Menurut dia, pernyataan Gamawan Gauzi membukan situasi di Yogyakarta makin keruh, membuat situasi antara Kementerian Dalam Negeri dan masyarakat Yogykarta saling berhadap-hadapan seperti dalam ring tinju.
"Saya kecewa dengan pernyataan menteri Dalam Negeri," kata Gamawan.
Gamawan Fauzi: "Kenapa Saya Dilarang Bicara"
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 13:44 WIB
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yakni terkait dengan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi soal materi RUU (Rancangan Undang Undang) Keistimewaan Yogyakarta," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUU Keistimewaan Yogyakarta agar semua orang tahu apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta yang diusulkan pemerintah.
Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut.
"Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara," kata Gamawan.
Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Dalam draft tersebut, kata dia, pemerintah mengusulkan agar gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh anggota DPRD setempat, sedangkan masyarakat Yogyakarta menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu, kata dia, akan dibahas secara resmi di DPR RI setelah diserahkan dari pemerintah kepada DPR.
"Apapun yang diputuskan DPR RI, pemerintah akan menerimanya," kata dia.
Namun sebelum draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu diserahkan ke DPR RI, menurut Gamawan, dirinya memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui konsep yang disampaikan pemerintah.
Kamis, 16 Desember 2010 13:44 WIB
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yakni terkait dengan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi soal materi RUU (Rancangan Undang Undang) Keistimewaan Yogyakarta," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUU Keistimewaan Yogyakarta agar semua orang tahu apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta yang diusulkan pemerintah.
Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut.
"Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara," kata Gamawan.
Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Dalam draft tersebut, kata dia, pemerintah mengusulkan agar gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh anggota DPRD setempat, sedangkan masyarakat Yogyakarta menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu, kata dia, akan dibahas secara resmi di DPR RI setelah diserahkan dari pemerintah kepada DPR.
"Apapun yang diputuskan DPR RI, pemerintah akan menerimanya," kata dia.
Namun sebelum draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu diserahkan ke DPR RI, menurut Gamawan, dirinya memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui konsep yang disampaikan pemerintah.
Presiden Ceritakan Pengalaman Bertemu TKI Pacitan
BERITA KERINCI by: TONI.S
Rabu, 15 Desember 2010 18:36 WIB
Surabaya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan pengalaman bertemu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam sambutan peluncuran kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk TKI.
"Ketika baru dilantik menjadi Presiden pada bulan Oktober 2004, saya prihatin mendengar informasi TKI kita dideportasi dari Malaysia," katanya mengawali cerita di depan para menteri dan tamu undangan lain yang memadati Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu.
Kepala Negara bersama Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono kemudian berinisiatif mendatangi lokasi pemulangan TKI dari Malaysia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, enam tahun lalu.
"Begitu turun dari kapal, ada seorang TKI yang langsung ngomong, mana Presiden, saya ingin berbicara dengannya," kata Presiden, menirukan ucapan seorang TKI itu.
TKI itu kemudian menyampaikan keluhannya bahwa sudah tiga kali bolak-balik ke Negeri Jiran untuk mencari nafkah, namun tiga kali pula dipulangkan secara paksa.
"Kepada saya, dia menceritakan bahwa dia berangkat secara ilegal. Begitu pulang, dia kembali lagi ke Malaysia. Itu dilakukan berkali-kali," kata Presiden Yudhoyono, yang kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949.
Presiden pun kemudian memotong pembicaraan TKI itu. "Sebentar, saudara dari mana? Dia menjawab, dari Pacitan," kata Presiden. Kepala Negara pun mengatakan bahwa saat itu sempat tertunduk malu mendengar jawaban dari TKI yang satu kampung dengannya.
"Sudah, sekarang pulang. Urus yang benar persyaratannya, kalau mau berangkat lagi ke Malaysia. Jangan malu-maluin orang Pacitan," kata Presiden, menirukan perintahnya kepada TKI tersebut. Cerita ini langsung disambut tepuk tangan diiringi derai tawa dari tamu yang memadati Grahadi.
Peristiwa itu, lanjut Presiden, terus diingatnya. "Saya dan istri ingat betul kejadian itu," kata Presiden.
Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk mengecek keberadaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan tidak segan-segan memberikan sanksi, kalau kedapatan mengirimkan TKI ke luar negeri tidak prosedural.
Dalam peluncuran KUR khusus TKI itu, Kepala Negara juga menggelar dialog dengan tiga calon TKI di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur melalui telekonferensi dari Grahadi.
Rabu, 15 Desember 2010 18:36 WIB
Surabaya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan pengalaman bertemu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam sambutan peluncuran kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk TKI.
"Ketika baru dilantik menjadi Presiden pada bulan Oktober 2004, saya prihatin mendengar informasi TKI kita dideportasi dari Malaysia," katanya mengawali cerita di depan para menteri dan tamu undangan lain yang memadati Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu.
Kepala Negara bersama Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono kemudian berinisiatif mendatangi lokasi pemulangan TKI dari Malaysia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, enam tahun lalu.
"Begitu turun dari kapal, ada seorang TKI yang langsung ngomong, mana Presiden, saya ingin berbicara dengannya," kata Presiden, menirukan ucapan seorang TKI itu.
TKI itu kemudian menyampaikan keluhannya bahwa sudah tiga kali bolak-balik ke Negeri Jiran untuk mencari nafkah, namun tiga kali pula dipulangkan secara paksa.
"Kepada saya, dia menceritakan bahwa dia berangkat secara ilegal. Begitu pulang, dia kembali lagi ke Malaysia. Itu dilakukan berkali-kali," kata Presiden Yudhoyono, yang kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949.
Presiden pun kemudian memotong pembicaraan TKI itu. "Sebentar, saudara dari mana? Dia menjawab, dari Pacitan," kata Presiden. Kepala Negara pun mengatakan bahwa saat itu sempat tertunduk malu mendengar jawaban dari TKI yang satu kampung dengannya.
"Sudah, sekarang pulang. Urus yang benar persyaratannya, kalau mau berangkat lagi ke Malaysia. Jangan malu-maluin orang Pacitan," kata Presiden, menirukan perintahnya kepada TKI tersebut. Cerita ini langsung disambut tepuk tangan diiringi derai tawa dari tamu yang memadati Grahadi.
Peristiwa itu, lanjut Presiden, terus diingatnya. "Saya dan istri ingat betul kejadian itu," kata Presiden.
Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk mengecek keberadaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan tidak segan-segan memberikan sanksi, kalau kedapatan mengirimkan TKI ke luar negeri tidak prosedural.
Dalam peluncuran KUR khusus TKI itu, Kepala Negara juga menggelar dialog dengan tiga calon TKI di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur melalui telekonferensi dari Grahadi.
TIBA-TIBA MENDAGRI: GAMAWAN FAUZI DIMINTA TURUN OLEH ANGGOTA DPR
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 12:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta turun dari podium oleh anggota DPRketika akan menyampaikan sambutan pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Gamawan tampil di podium pada rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan sambutan dari pemerintah sehubungan dengan telah disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pimpinan rapat paripurna, Pramono Anung, mempersilakan kepada Gamawan Fauzi sebagai wakil dari pemerintah untuk menyampaikan sambutannya.
Ketika Gamawan Fauzi tiba di podium, seorang anggota DPR memintanya untuk turun dari podium.
Pramono Anung yang memimpin rapat paripurna, berusaha menenangkan dengan menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri merupakan perwakilan pemerintah yang akan memberikan tanggapan atas disahkannya RUU tentang Perubahan Tas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
"Saudara-saudara anggota dewan, ini sidang paripurna adalah sidang yang terhormat, saya minta saudara-saudara bersikap tenang," katanya.
Saat itu, Gamawan juga berusaha memberikan penjelasan. Namun, seorang anggota DPR kembali berteriak agar Gamawan Fauzi turun dari podium
"Saudara menteri turun, tidak perlu memberikan penjelasan," teriak seorang anggota DPR.
Pramono yang memimpin rapat paripurna sekali lagi berusaha menenangkan anggota dewan.
Namun, Gamawan Fauzi sudah turun dari podium dan menyerahkan naskah sambutannya kepada Pramono Anung, berjabat tangan dan kembali lagi ke tempat duduknya.
Karena sambutan dari pemerintah merupakan bagian akhir dari agenda pengesahan RUU tentang Perubahan Tas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka setelah Menteri Dalam Negeri menyerahkan naskah sambutannya, pimpinan rapat paripurna menilai pengesahan RUU tersebut sudah selesai.
Pramono Anung kemudian menskors rapat paripurna selama dua menit untuk mempersilakan perwakilan pemerintah meninggalkan ruangan rapat paripurna.
Perwakilan dari pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, segera meninggalkan ruangan rapat paripurna untuk melanjutkan dengan agenda lainnya.
Di luar ruang rapat paripurna, Gamawan Fauzi mengatakan, dirinya mempertanyakan pihak lain yang melarang untuk memberikan pernyataan seputar draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Menurut Gamawan, dirinya menghargai perbedaan konsep dan aspirasi yang merupakan bagian dari demokrasi.
Selama draft RUU Keistimewaan Yogyakarta masih berada di pemerintah, kata dia, dirinya memberikan penjelasan soal konsep pemerintah terhadap suksesi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan melalui draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
"Kenapa saya dilarang bicara tapi orang lain boleh bicara, ini tidak adil," katanya.
Kamis, 16 Desember 2010 12:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta turun dari podium oleh anggota DPRketika akan menyampaikan sambutan pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Gamawan tampil di podium pada rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan sambutan dari pemerintah sehubungan dengan telah disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pimpinan rapat paripurna, Pramono Anung, mempersilakan kepada Gamawan Fauzi sebagai wakil dari pemerintah untuk menyampaikan sambutannya.
Ketika Gamawan Fauzi tiba di podium, seorang anggota DPR memintanya untuk turun dari podium.
Pramono Anung yang memimpin rapat paripurna, berusaha menenangkan dengan menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri merupakan perwakilan pemerintah yang akan memberikan tanggapan atas disahkannya RUU tentang Perubahan Tas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
"Saudara-saudara anggota dewan, ini sidang paripurna adalah sidang yang terhormat, saya minta saudara-saudara bersikap tenang," katanya.
Saat itu, Gamawan juga berusaha memberikan penjelasan. Namun, seorang anggota DPR kembali berteriak agar Gamawan Fauzi turun dari podium
"Saudara menteri turun, tidak perlu memberikan penjelasan," teriak seorang anggota DPR.
Pramono yang memimpin rapat paripurna sekali lagi berusaha menenangkan anggota dewan.
Namun, Gamawan Fauzi sudah turun dari podium dan menyerahkan naskah sambutannya kepada Pramono Anung, berjabat tangan dan kembali lagi ke tempat duduknya.
Karena sambutan dari pemerintah merupakan bagian akhir dari agenda pengesahan RUU tentang Perubahan Tas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka setelah Menteri Dalam Negeri menyerahkan naskah sambutannya, pimpinan rapat paripurna menilai pengesahan RUU tersebut sudah selesai.
Pramono Anung kemudian menskors rapat paripurna selama dua menit untuk mempersilakan perwakilan pemerintah meninggalkan ruangan rapat paripurna.
Perwakilan dari pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, segera meninggalkan ruangan rapat paripurna untuk melanjutkan dengan agenda lainnya.
Di luar ruang rapat paripurna, Gamawan Fauzi mengatakan, dirinya mempertanyakan pihak lain yang melarang untuk memberikan pernyataan seputar draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Menurut Gamawan, dirinya menghargai perbedaan konsep dan aspirasi yang merupakan bagian dari demokrasi.
Selama draft RUU Keistimewaan Yogyakarta masih berada di pemerintah, kata dia, dirinya memberikan penjelasan soal konsep pemerintah terhadap suksesi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan melalui draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
"Kenapa saya dilarang bicara tapi orang lain boleh bicara, ini tidak adil," katanya.
DUNIA PENDIDIKAN TERCORENG SISWA MELAHIRKAN DI SEKOLAH
Ya Ampun, Siswa Melahirkan di Sekolahnya
Kamis, 16 Desember 2010 14:49 WIB
Madiun
Seorang siswa kelas XI Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Madiun, Jawa Timur, R, diketahui melahirkan bayi perempuan di ruang UKS gedung sekolahnya, Kamis.
R yang merupakan siswa jurusan Administrasi Perkantoran ini, sebelumnya mengeluh sakit perut ke gurunya usai mengikuti ujian semester.
Oleh gurunya, ia disuruh ke ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk berobat.
"Namun, setelah yang bersangkutan berada di ruang UKS, tiba-tiba yang bersangkutan melahirkan seorang bayi perempuan secara normal. Petugas ruang UKS dan guru yang mengetahuinya langsung memanggil dokter dan bidan untuk memeriksanya," ujar Kepala SMK Negeri 2 Kota Madiun, Sumardiono, kepada wartawan.
Setelah memeriksa beberapa saat, tim medis yang dipanggil langsung membawa R dan bayinya ke RSUD dr Soedono Madiun untuk dirawat lebih lanjut.
Dokter menyatakan bayi milik R tergolong prematur karena dilahirkan dari kehamilan yang hanya berusia enam bulan.
"Berat badan bayi juga di bawah berat badan bayi secara normal, yakni hanya 600 gram lebih, tidak sampai 700 gram. Namun, saat dilahirkan hingga dibawa ke rumah sakit masih dalam keadaan hidup," kata Sumardiono.
Pihak sekolah kaget dengan kejadian ini karena tidak menyangka R dalam keadaan hamil. Selain postur tubuh yang kecil, R juga diketahui sehari-harinya mengenakan jilbab.
Selama ini, R juga terlihat aktif mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, baik di kelas maupun olahraga. Selain itu, catatan kehadiran yang bersangkutan cukup bagus dan jarang bolos.
R juga tergolong anak yang biasa di lingkungan sekolahnya, sehingga di luar dugaan guru jika gadis asal Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun ini, hamil di luar nikah.
"Sekolah kami 90 persen muridnya adalah perempuan, sehingga kami rutin mengadakan tes kehamilan. Namun tes tersebut hanya diperuntukkan bagi para siswa yang dicurigai dan memiliki catatan kenakalan di sekolah. Karena itu, setelah kejadian ini, kami berencana menggelar tes kehamilan bagi seluruh siswa," terang kepala sekolah.
Sekolah akan memberikan sanksi tegas kepada R, yakni dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolahi karena dia dinilai telah melanggar peraturan sekolah serta kesepakatan antara orang tua dengan sekolah.
4 SAKSI MENYATAKAN PRIA DALAM VIDEO PORNO HANYA MIRIP ARIEL
BERITA KERINCI by: TONI.S
Kamis, 16 Desember 2010 11:56 WIB
Bandung
Empat saksi dalam sidang kelima kasus video mesum dengan terdakwa Ariel Peterpan, menyatakan sosok pria dalam video mesum tersebut memang mirip Ariel.
"Tadi dari lima saksi yang kami dihadirkan, cuma empat yang datang sebagai saksi. Keempat saksi tersebut semuanya menyatakan bahwa sosok pria dalam video tersebut hanya mirip terdakwa Ariel Peterpan," kata Jaksa Penuntut Umum Rusmanto, usai persidangan, di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Kamis.
Keempat saksi yang menyatakan sosok pria dalam video mesum mirip Ariel Peterpan ialah tiga personil band Peterpan Reza, Uki dan Lukman serta manajer band Budi Edward Soerahman.
Rusmanto mengatakan, saksi yang tidak dapat hadir dalam sidang kelima video mesum tersebut ialah mantan istri Ariel Peterpan yakni Sarah Amalia.
"Sarah Amalia itu tidak hadir, alasannya tidak tahu," kata Rusmanto.
Sementara itu, Manajer band Peterpan, Budi Edward Seoratna, membantah jika terdakwa Ariel merupakan sosok pria yang ada di dalam video mesum.
"Aku jawabnya, saya tidak bisa memastikan bahwa pria di dalam video itu Ariel karena videonya tidak jelas," kata Budi Edward Soertna, usai menjadi saksi dalam persidangan kasus video mesum Ariel Peterpan, di Ruang Sidang Kresna, Gedung Pengadilan Bandung.
Budi menjelaskan, saat menjadi saksi dalam sidang tersebut dirinya ditanyakan mengenai pelaku dalam video mesum tersebut.
"Pertanyaannya cuma menyangkut berapa lama kenal sama Ariel. Kemudian mereka menanyakan tentang kepastian video tersebut, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan karena video tersebut sedikit kabur," kata Budi.
Selain itu, kata Budi, majelis hami juga menanyakan kepada dirinya tentang keterlibatan terdakwa penyebar pertama video mesum Ariel, yakni RJ atau Reza Rizaldy.
"Saya ditanya, sudah berapa lama kenal sama RJ, saya sendiri sudah cukup lama kenal sama dia kalau ngak salah sejak tahun 2005," ujarnya.
Dikatakannya, dirinya dan band Peterpan mengenal sosok RJ hanya sebatas untuk keperluan pekerjaan semanta.
"Saya sama anak-anak Peterpan kenal sama RJ untuk pekerjaaannya saja," katanya.
Sidang video mesum tersebut akan dilanjutkan pada Senin (20/12) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Luna Maya, Reza Rizaldy (terdakwa RJ atau Red Joy), Sarah Amalia, Riko.
Kamis, 16 Desember 2010 11:56 WIB
Bandung
Empat saksi dalam sidang kelima kasus video mesum dengan terdakwa Ariel Peterpan, menyatakan sosok pria dalam video mesum tersebut memang mirip Ariel.
"Tadi dari lima saksi yang kami dihadirkan, cuma empat yang datang sebagai saksi. Keempat saksi tersebut semuanya menyatakan bahwa sosok pria dalam video tersebut hanya mirip terdakwa Ariel Peterpan," kata Jaksa Penuntut Umum Rusmanto, usai persidangan, di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Kamis.
Keempat saksi yang menyatakan sosok pria dalam video mesum mirip Ariel Peterpan ialah tiga personil band Peterpan Reza, Uki dan Lukman serta manajer band Budi Edward Soerahman.
Rusmanto mengatakan, saksi yang tidak dapat hadir dalam sidang kelima video mesum tersebut ialah mantan istri Ariel Peterpan yakni Sarah Amalia.
"Sarah Amalia itu tidak hadir, alasannya tidak tahu," kata Rusmanto.
Sementara itu, Manajer band Peterpan, Budi Edward Seoratna, membantah jika terdakwa Ariel merupakan sosok pria yang ada di dalam video mesum.
"Aku jawabnya, saya tidak bisa memastikan bahwa pria di dalam video itu Ariel karena videonya tidak jelas," kata Budi Edward Soertna, usai menjadi saksi dalam persidangan kasus video mesum Ariel Peterpan, di Ruang Sidang Kresna, Gedung Pengadilan Bandung.
Budi menjelaskan, saat menjadi saksi dalam sidang tersebut dirinya ditanyakan mengenai pelaku dalam video mesum tersebut.
"Pertanyaannya cuma menyangkut berapa lama kenal sama Ariel. Kemudian mereka menanyakan tentang kepastian video tersebut, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan karena video tersebut sedikit kabur," kata Budi.
Selain itu, kata Budi, majelis hami juga menanyakan kepada dirinya tentang keterlibatan terdakwa penyebar pertama video mesum Ariel, yakni RJ atau Reza Rizaldy.
"Saya ditanya, sudah berapa lama kenal sama RJ, saya sendiri sudah cukup lama kenal sama dia kalau ngak salah sejak tahun 2005," ujarnya.
Dikatakannya, dirinya dan band Peterpan mengenal sosok RJ hanya sebatas untuk keperluan pekerjaan semanta.
"Saya sama anak-anak Peterpan kenal sama RJ untuk pekerjaaannya saja," katanya.
Sidang video mesum tersebut akan dilanjutkan pada Senin (20/12) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Luna Maya, Reza Rizaldy (terdakwa RJ atau Red Joy), Sarah Amalia, Riko.
Rocker John Bon Jovi Jadi Pejabat Gedung Putih
BERITA KERINCI by: TONI.S
Rabu, 15 Desember 2010 16:52 WIB
Washington
Presiden Amerika Serikat Barack Obama mencalonkan bintang rock terkenal Jon Bon Jovi sebagai anggota badan yang baru didirikan Dewan Solusi Masyarakat Gedung Putih.
Gedung Putih mengumumkan Selasa bahwa badan baru itu "akan memberikan nasihat kepada Presiden mengenai cara terbaik untuk memobilisasi warga negara, organisasi nirlaba, bisnis dan pemerintah untuk bekerja lebih efektif bersama-sama dalam memecahkan kebutuhan masyarakat tertentu."
Bon Jovi, 48 tahun, adalah vokalis grup pemenang Grammy Award Bon Jovi, yang telah menjual lebih dari 120 juta album dan melakukan lebih dari 2.600 konser yang ditonton lebih dari 34 juta penggemar.
Bintang rock, yang merupakan pendukung kuat Partai Demokrat, juga menjalankan organisasi amal miliknya, Jon Bon Jovi Soul Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu kehidupan orang miskin dan tunawisma di Amerika Serikat.
"Untuk saat ini, Bon Jovi dan Yayasan Soul telah menyediakan perumahan yang terjangkau bagi ratusan orang dan keluarga berpenghasilan rendah," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataannya.
Anggota lain dari dewan termasuk John Bridgeland, yang memimpin dewan kebijakan domestik presiden George W. Bush, Paula Boggs, seorang wakil presiden eksekutif di Starbucks Coffee Co, dan John Donahow, Presiden dan CEO eBay Inc.
Rabu, 15 Desember 2010 16:52 WIB
Washington
Presiden Amerika Serikat Barack Obama mencalonkan bintang rock terkenal Jon Bon Jovi sebagai anggota badan yang baru didirikan Dewan Solusi Masyarakat Gedung Putih.
Gedung Putih mengumumkan Selasa bahwa badan baru itu "akan memberikan nasihat kepada Presiden mengenai cara terbaik untuk memobilisasi warga negara, organisasi nirlaba, bisnis dan pemerintah untuk bekerja lebih efektif bersama-sama dalam memecahkan kebutuhan masyarakat tertentu."
Bon Jovi, 48 tahun, adalah vokalis grup pemenang Grammy Award Bon Jovi, yang telah menjual lebih dari 120 juta album dan melakukan lebih dari 2.600 konser yang ditonton lebih dari 34 juta penggemar.
Bintang rock, yang merupakan pendukung kuat Partai Demokrat, juga menjalankan organisasi amal miliknya, Jon Bon Jovi Soul Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu kehidupan orang miskin dan tunawisma di Amerika Serikat.
"Untuk saat ini, Bon Jovi dan Yayasan Soul telah menyediakan perumahan yang terjangkau bagi ratusan orang dan keluarga berpenghasilan rendah," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataannya.
Anggota lain dari dewan termasuk John Bridgeland, yang memimpin dewan kebijakan domestik presiden George W. Bush, Paula Boggs, seorang wakil presiden eksekutif di Starbucks Coffee Co, dan John Donahow, Presiden dan CEO eBay Inc.
Langganan:
Postingan (Atom)