Kamis, 16 Desember 2010 13:44 WIB
Jakarta
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yakni terkait dengan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi soal materi RUU (Rancangan Undang Undang) Keistimewaan Yogyakarta," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUU Keistimewaan Yogyakarta agar semua orang tahu apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta yang diusulkan pemerintah.
Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut.
"Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara," kata Gamawan.
Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Dalam draft tersebut, kata dia, pemerintah mengusulkan agar gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh anggota DPRD setempat, sedangkan masyarakat Yogyakarta menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu, kata dia, akan dibahas secara resmi di DPR RI setelah diserahkan dari pemerintah kepada DPR.
"Apapun yang diputuskan DPR RI, pemerintah akan menerimanya," kata dia.
Namun sebelum draft RUU Keistimewaan Yogyakarta itu diserahkan ke DPR RI, menurut Gamawan, dirinya memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui konsep yang disampaikan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar