DEBAT TERAKHIR KANDIDAT DI METRO TV JAKARTA 15 JUNI 19.00 WIB

Debat kandidat Gubernur dan wakil Gubernur Jambi akan di tayang kan secara lansung Oleh Stasiun Tv METRO TV secara langsung Tanggal 15 Juni jam 19.00 wib. Pascapelaksanaan pembacaan visi misi dan debat antar kandidat yang diadakan komisi pemilihan umum (KPU) tuai beragam komentar. Dua lembaga pelaksana pemilukada Gubernur Jambi justru menilai pelaksanaan harus dibenahi. Yasir Arafat, Ketua KPU Provinsi Jambi menilai, penyampaian visi misi dan debat masih harus dibenahi. Terutama sikap penghargaan terhadap kandidat lain yang sedang berbicara untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya. "Secara keseluruhan baik. Hanya saja, tim pendukung yang harus lebih ditertibkan,” ujar Yasir kepada RADAR JAMBI Kamis (3/6). Kekecewaan Yasir tersebut sangat beralasan. Sebab, selama berjalannya penyampaian visi misi dan debat kandidat, tim kampanye lebih menguasai suasana. Mereka berteriak-teriak dan saling adu tanding yel-yel yang ada. Bahkan saling sibuk sendiri dengan berfoto-foto di tempat mereka masing- masing. Ke depannya, perlu dilakukan persiapan yang matang agar substansi acara benar-benar tercapai. Kita mengadakan acara tentu punya tujuan. Tujuan itu bukan untuk mendengar teriakan tim pendukung, tapi pemikiran dan gagasan para kandidat,” ungkapnya. Salahuddin, Ketua Panwaslu yang juga secara langsung mengikuti acara tersebut jelas-jelas mengungkapkan kekecewaannya. Baginya acara tersebut harus benar-benar dipersiapkan dengan matang oleh KPU. Sebab, apabila hal tersebut terulang, maka tujuan dari acara tersebut tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Tujuan dari debat itu agar gagasan dan pemikiran mereka didengar oleh masyarakat. Tetapi bila ribut sendiri-sendiri, siapa dan apa yang bisa ditangkap,” katanya, Penilaian Salahuddin itu cukup berasalan, dalam debat yang diadakan di Ratu Convention Center (RCC) pada pukul 20.00-22.00 WIB yang memenuhi ruangan hanya teriakan dan adu yel-yel antar suporter. Bahkan, panelis, Prof Aulia Tasman sampai tiga kali menghentikan guna menenangkan superter masing-masing. Ini patut diperhatikan juga oleh tim kampanye. Hendaknya membawa mereka yang lebih intelek dan memahami berada di forum apa,” ujar Salahuddin. Ansori, salah seorang peserta yang mengaku tidak terlibat mendukung salah satu kandidat yang ikut menghadiri acara debat juga menyayangkan suasana yang penuh keributan. Baginya suasana seperti itu sangat mengganggu apa yang ingin disampaikan kandidat. Terutama dalam konsentrasi dan penciptaan suasana. Alangkah lebih bersahaja bila debat berjalan dalam suasana tenang dan harmonis. Cukup tepuk tangan saja, tidak perlu berteriak-teriak,” ungkapnya. Menurutnya, dalam situasi yang lebih tenang, masyarakat akan lebih mengetahui kemampuan diri kandidat yang akan maju tersebut. Terutama dilihat dari kecakapannya menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan. Diposkan oleh RADAR JAMBI

AGUS SETIONEGORO TERKAYA DIANTARA CAGUB DAN CAWAGUB

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI BAGAIMANA reaksi Agus Setianegoro setelah mendengar dirinya merupakan yang terkaya berdasarkan pelaporan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Saat dihubungi Jumat (4/6) malam, Agus yang tengah menyaksikan lakon wayang Semar Kembar di Muara Sabak hanya tertawa. ''Jadi saya bukan yang termiskin dong seperti yang dilansir media cetak hari ini (kemarin, Red),'' ujarnya sambil tertawa. Berdasarkan data di KPK, Agus Setianegoro mempunyai kekayaan Rp 23.624.886.951, berdasarkan pelaporan 17 Maret 2010. Agus mengakui dalam laporan kekayaan yang dimuat media cetak tersebut belum termasuk kebun sawit miliknya seluas 300 hektare. ''Jadi saya bukan yang termiskin, yah. Datanya dari mana, valid nggak,'' katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Katanya, sang istri sempat protes setelah membaca media yang melansir dirinya cawagub termiskin. ''Kan malu, Pak, kita yang termiskin,'' kata Agus menirukan protes sang istri. Namun, ia menenangkan sang istri dengan menyebut data yang dilansir media cetak itu tidak valid. Misalnya, tidak memasukkan data kebun sawit mereka. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Agus bersama Safrial komit menjadi pemimpin yang merdeka. Merdeka dari utang politik dan utang janji. ''Kalau pemimpin sudah termakan utang politik dan janji, mereka tentu tidak bisa merdeka,'' katanya sambil menekankan mereka berjanji menerapkan good government bila terpilih. Sudah kaya, kok masih mau jadi cawagub? Dengan tertawa Agus kembali menyatakan komitmen mereka bukan mencari materi, tapi ingin memberi yang terbaik bagi masyarakat Jambi. Soal lakon Semar Kembar yang dipentaskan, Agus menyebut punya kesamaan dengan jumlah peserta Pilgub Jambi yang dihelat 19 Juni mendatang. ''Intinya dalam Semar Kembar ada empat Semar, tapi hanya satu yang mendapatkan wahyu. Ini sama jumlah peserta pilgub Jambi empat kandidat,'' urainya. Diposkan oleh RADAR JAMBI

KERUSAKAN SURAT SUARA DI SEBAB KAN TINTA YANG KURANG BAGUS MUTU NYA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jambi menemukan ratusan surat suara rusak. Kerusakan lebih banyak disebabkan tinta yang menempel di gambar dan nomor kandidat. M Najib Husein, Anggota KPU Kota Jambi divisi logistik mengatakan, sampai saat ini pihak KPU Kota Jambi sedang dalam proses penyortiran surat suara. Dalam proses yang baru berjalan beberapa hari telah ditemukan 100 lembar lebih surat suara rusak. Kerusakan lebih banyak disebabkan tinta yang menempel di lembar gambar surat suara. Terutama pada gambar dan nomor pasangan calon,” ungkap Najib Rabu (2/6). Penyortiran sendiri hingga pukul 17.58 WIB baru mencapai 70 box dari total 141 box surat suara yang masuk. Najib mengatakan, sampai saat ini pihak KPU Kota Jambi masih menunggu pengiriman kartu pemilih dari pihak rekanan. Dari semua jenis logistik yang ditenderkan, hanya kartu pemilih itu saja yang belum sampai di KPU Kota Jambi. Untuk itu, pihak KPU Kota meminta agar pihak ketiga menyegerakan pendistribusian kartu pemilih tersebut. Semakin cepat dikirimkan, lebih cepat pula kita distribusikan ke pemilih,” ujar Najib. Alasan Najib, dengan penyegeraan pengiriman kartu pemilih kepada yang berhak akan banyak manfaatnya. Bermanfaat terutama bagi mereka yang ingin mengurus perpindahan tempat pencoblosan. Sebab, bila waktunya sudah dekat hari H bisa saja permintaan pindah akan ditolak petugas. Sementara, untuk penggantian surat suara yang rusak tersebut, KPU Kota Jambi akan mengirimkannya secara komulatif kepada KPU Provinsi. Nanti KPU Provinsi yang akan melakukan klaim kepada pihak rekanan untuk penggantian sesegera mungkin. Bunari Sag, Anggota Panwaslukada Kota Jambi divisi pengawasan mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap penyortiran surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi. Bahkan, Panwaslukada Kota Jambi memberlakukan jam piket untuk pengawasan penyortiran dan pelipatan surat suara. Kami buatkan dua shif kerja untuk pengawasan penyortiran dan pelipatan. Masing-masing ship ditugaskan dua orang,” ujar Bunari. Kendati percaya kepada kinerja KPU Kota Jambi, namun sebagai tanggungjawab profesi Panwaslukada Kota Jambi tetap melakukan pengawasan. Dikhawatirkan, apabila tidak diawasi bisa saja terjadi kelalaian. Panwaslukada mencatat ada beberapa kerusakan pada surat suara yang disortir, terutama yang disebabkan oleh tinta percetakan. Ditemukan juga beberapa surat suara yang robek. Dalam catatan Panwaslukada Kota logistik yang belum didistribusikan selain kartu pemilih juga ada gambar luar keempat pasangan calon. Untuk itu pihaknya meminta agar pengiriman dapat dilakukan tepat waktu pihak ketiga. Diposkan oleh RADAR JAMBI

SURAT SUARA BANYAK YANG RUSAK SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jambi menemukan ratusan surat suara rusak. Kerusakan lebih banyak disebabkan tinta yang menempel di gambar dan nomor kandidat. M Najib Husein, Anggota KPU Kota Jambi divisi logistik mengatakan, sampai saat ini pihak KPU Kota Jambi sedang dalam proses penyortiran surat suara. Dalam proses yang baru berjalan beberapa hari telah ditemukan 100 lembar lebih surat suara rusak. Kerusakan lebih banyak disebabkan tinta yang menempel di lembar gambar surat suara. Terutama pada gambar dan nomor pasangan calon,” ungkap Najib kepada Tribun Rabu (2/6). Penyortiran sendiri hingga pukul 17.58 WIB baru mencapai 70 box dari total 141 box surat suara yang masuk. Najib mengatakan, sampai saat ini pihak KPU Kota Jambi masih menunggu pengiriman kartu pemilih dari pihak rekanan. Dari semua jenis logistik yang ditenderkan, hanya kartu pemilih itu saja yang belum sampai di KPU Kota Jambi. Untuk itu, pihak KPU Kota meminta agar pihak ketiga menyegerakan pendistribusian kartu pemilih tersebut. Semakin cepat dikirimkan, lebih cepat pula kita distribusikan ke pemilih,” ujar Najib. Alasan Najib, dengan penyegeraan pengiriman kartu pemilih kepada yang berhak akan banyak manfaatnya. Bermanfaat terutama bagi mereka yang ingin mengurus perpindahan tempat pencoblosan. Sebab, bila waktunya sudah dekat hari H bisa saja permintaan pindah akan ditolak petugas. Sementara, untuk penggantian surat suara yang rusak tersebut, KPU Kota Jambi akan mengirimkannya secara komulatif kepada KPU Provinsi. Nanti KPU Provinsi yang akan melakukan klaim kepada pihak rekanan untuk penggantian sesegera mungkin. Bunari Sag, Anggota Panwaslukada Kota Jambi divisi pengawasan mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap penyortiran surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi. Bahkan, Panwaslukada Kota Jambi memberlakukan jam piket untuk pengawasan penyortiran dan pelipatan surat suara. Kami buatkan dua shif kerja untuk pengawasan penyortiran dan pelipatan. Masing-masing ship ditugaskan dua orang,” ujar Bunari. Kendati percaya kepada kinerja KPU Kota Jambi, namun sebagai tanggungjawab profesi Panwaslukada Kota Jambi tetap melakukan pengawasan. Dikhawatirkan, apabila tidak diawasi bisa saja terjadi kelalaian. Panwaslukada mencatat ada beberapa kerusakan pada surat suara yang disortir, terutama yang disebabkan oleh tinta percetakan. Ditemukan juga beberapa surat suara yang robek. Dalam catatan Panwaslukada Kota logistik yang belum didistribusikan selain kartu pemilih juga ada gambar luar keempat pasangan calon. Untuk itu pihaknya meminta agar pengiriman dapat dilakukan tepat waktu pihak ketiga. (dun) Diposkan oleh RADAR JAMBI

TAMPA KARTU PANGGIL MASIH BISA MEMILIH ASAL

Masyarakat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan gubernur, tak usah takut bila tidak mendapat undangan untuk memberikan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilihnya. Dikatakan Ratna Dewi, Ketua KPU Kota Jambi, undangan untuk pemilih itu sebagai penguat kalau mereka harus menggunakan hak pilihnya pada pilgub 19 Juni mendatang. "Asalkan sudah ada dalam daftar pemilih. Kalaupun tidak memakai undangan, tetap bisa memilih," katanya. Sekarang ini kata Ratna, pemilih yang tak mendapat undangan tidak perlu harus membawa bukti diri seperti KTP atau KK tempat dia berdomisili, untuk bisa mencoblos. "Pokoknya mereka (pemilih,red) tinggal datang ke TPS terdekat, asal namanya ada masuk dalam daftar pemilih di TPS tersebut, yang bersangkutan bisa dipastikan mencoblos," ujarnya. Ratna juga menjamin kalau panitia yang lainnya, seperti PPK, PPS, sudah tahu aturan tersebut, dan tidak akan berani untuk melanggarnya. "Kita kan sudah membintek PPK, menjelaskan bahwa pemilih yang tidak dapat undangan, bisa memberikan hak suaranya," katanya. Mengenai temuan dari panwaslu, soal adanya DPT ganda, atau lainnya, Ratna mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi itu semua agar tidak terjadi saat pencoblosan nanti. "Kalau DPT tidak bisa kita tambah, karena itu sudah diplenokan. Tapi kalau ada data panwaslu soal tersebut, kita akan mengantisipasinya di TPS nantinya. Karena kita akan mengecek langsung pemilih tersebut. Kalau ada yang mencurigakan tentunya kita coret," katanya. Diposkan oleh RADAR JAMBI

JANGAN LAGI BAWA PLAT MERAH KE KAMPANYE GUBERNUR JAMBI

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI Hati-hati bagi warga berstatus PNS yang hendak menghadiri kampanye kandidat calon gubernur. Segala fasilitas yang dimiliki seperti mobil plat merah tidak diperkenankan dibawa ke arena kampanye. Selain itu, identitas PNS seperti seragam juga tidak diperkenankan. Bila kedapatan, pangkat akan diturunkan satu tingkat. Tak sampai disitu, seorang PNS juga tidak diperkenankan menggunakan memakai atribut kandidat tertentu, baik berupa baju bergambar kandidat, alat peraga kampanye, bahkan pin bergambar kandidat tertentu. Sanksinya sama, karena sama-sama melanggar kode etik, yakni penurunan pangkat satu tingkat. Hal itu diungkapkan Salahudin, Ketua Panwaslukada Provinsi Jambi ketika berkunjung ke Kabupaten Batanghari, Selasa (8/6). Dikatakannya, PNS harus benar-benar bersikap netral dan hanya bisa menunjukkan keberpihakannya saat berada di bilik suara. "Tidak ada larangan PNS menghadiri kampanye. Jadi sah-sah saja bila PNS menghadiri kampanye kandidat manapun, karena memang PNS juga memiliki hak untuk pilih. Namun mereka harus bersih dari atribut kampanye," tuturnya kepada Tribun, kemarin. Ia mengatakan, bila ada masyarakat menemukan oknum PNS menggunakan atribut kampanye calon tertentu, atau membawa aset negara saat menghadiri kampanye, supaya melaporkannya kepada Panwaslukada atau kepada Panitia Pengawas Lapangan. "Nanti akan ditelusuri laporan itu. Bila memang terbukti, PNS itu akan mendapatkan sanksi,” katanya. Sementara itu, disinggung masalah banyaknya anak-anak yang ikut dalam kampanye Cagub-cawagub, Salahudin mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan untuk menghadapi hal tersebut. "Dalam peraturan memang dijelaskan tidak diperkenankan melibatkan secara aktif bagi warga negara yang tidak memiliki hak pilih, termasuk anak-anak,” ujarnya. Namun, temuan di lapangan, lanjutnya, anak-anak tersebut bukanlah diundang tim kampanye kandidat, melainkan datang sendiri atau dibawa orang tuanya. "Disitu kesulitan kita. Anak-anak itu juga tidak dilibatkan aktif dalam kampenye itu," katanya. Ia berharap supaya orang tua punya kesadaran untuk tidak membawa anaknya pada saat mengikuti kampanye, dan ada himbauan dari tim kampanye supaya pendukungnya tidak membawa yang tidak memiliki hak pilih. Diposkan oleh RADAR JAMBI

KANDIDAT GUBERNUR JAMBI SIAPA YANG PALING KAYA

Ami Taher Termiskin Laporan Ada Kejanggalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi mengumumkan hasil pemeriksaan daftar kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur, Kamis (10/6). Pengumuman harta kekayaan ini, KPU tidak mampu menghadirkan para kandidat pemilik rekening tersebut. Dari empat calon Gubernur Jambi, hanya Madjid Muaz (MM) yang menyempatkan diri hadir. Tiga kandidat lainya mewakilkan kepada tim kampanye. Sementara Cawagub tidak satu pun yang menghadiri undangan KPU tersebut. Pembacaan jumlah harta kekayaan yang dimiliki kandidat gubernur dan wakil gubernur dilakukan Daniel Miftah, Sekretaris KPU Provinsi. Total harta kekayaaan dari para kandidat antara lain, Zulfikar Achmad, Rp. 16.241.912.519, Ami Taher, Rp 1.168.700.000 dan USD 2.700. Hasan Basri Agus, Rp 2.96.396.513, Fahrori, 1.589.807.977. Madjid Muaz, Rp. 3.878.356.205, Abdulah Hich, 4.322.267.664. Safrial, Rp. 6.533.742.477, Agus Setyonegoro, Rp 23.624.886.951. Dari total kekayaan tersebut, Agus Setyonegoro sebagai kandidat terkaya, sementara kandidat termiskin adalah Ami Taher. Pengumuman harta kekayaan dalam lampiran KPK tersebut terdapat beberapa kejanggalan. Terutama terkait dengan data harta bergerak yang tercantum dalam rekap hasil pemeriksaan KPK. Pada kolom harta bergerak, dengan tiga pembagian yakni alat transportasi dan mesin lain, peternakan dan pertanian, dan harta bergerak lain. Untuk Zulfikar Achmad (ZA) pada kolom alat transportasi dan mesin lain tertera Rp. 0. Sebelumnya, dimana-mana ZA selalu mengaku merupakan seorang pelayar dan memiliki kapal yang berlayar ke Thailand. Ini tentu menjadi pertanyaan, dan tidak ada yang bisa menjawab, baik KPU dan sekretaris tim kampanye. "Bukan kewenangan saya untuk menjawab hal tersebut. Saya menduga bisa saja kepemilikan bukan atas nama kandidat secara langsung. Sebab, sepengetahuan saya beberapa dari kekayaannya sudah dibalik nama atas nama anak-anaknya," ungkap Harri Suwarno sekretaris ZA Center. Dalam rekap harta milik MM di kolom alat transportasi dan mesin lain, hanya tertera angka Rp 80 juta. Sementara khalayak mengetahui kemana-mana MM pergi suka menggunakan Nissan Trail, dan mobil mewah lain. Jika dinilai harganya jauh melebihi angka yang tertera. Lebih menonjol lagi, pada kolom peternakan dan pertanian serta harta bergerak lainnya tidak tercantum nilai harta MM melainkan Rp 0. Sebagai seorang bupati yang menjabat dua periode, hal itu seolah merupakan data yang disembunyikan. Saya tidak bisa menjawab tentang apa dan mengapa data kekayaan ini. Jika memungkinkan, akan kita jadwalkan diskusi langsung dengan kandidat,” ungkap A Khoiri, Sekretaris MM-Hich Center. Ketua KPU Provinsi, Yasir Arafat memintaa maaf tidak bisa menghadirkan pihak KPK untuk menjelaskan hasil pemeriksaan mereka. Sebab, dalam lampiran yang diberikan, tidak tertera tanda tangan pengesahan dari pihak KPK dan bagaimana pola pembagian dari sistem laporan yang diberikan. "Karena tidak ada perwakilan KPK di Jambi, maka kita tidak bisa menghadirkan mereka disini untuk memberikan penjelasan," katanya, Diposkan oleh RADAR JAMBI

MOBILISASI PEMILIH WASPADA TAPAL BATAS

Intensif di Tapal Batas Panitia pengawasan pemilihan Umum (Panwaslu) provinsi Jambi mulai petakan wilayah pengawasan. Empat daerah tapal batas masuk dalam daftar intensif pengawasan. Dikhawatirkan terjadi mobilasi massa untuk mencoblos di Jambi. Itu yang akan kita crosscek lagi sebab takutnya mereka terdaftar di DPT,” ungkap Salahuddin, Ketua Panwas Prov Jambi Kamis (10/6). Keempat daerah tapal batas yang bakal diintensifkan antara lain Jangkat, Lubuk Linggau dan Sarolangun, Damasraya dan Pulau Berhala. Untuk daerah Jangkat (Sungai Lisai) yang berbatasan dengan Bengkulu Utara saat ini daerah tersebut sudah tidak bergabung lagi dengan provinsi Jambi. Tapi pada pemilu sebelumnya, Sungai Lisai masuk daerah teritorial Provinsi Jambi. "Pada Pileg dan Pilpres masyarakat setempat ikut memilih untuk suara Jambi, namun setelah lepas dari wilayah provinsi Jambi, otomatis masyarakatnya tidak lagi memilih untuk gubernur ini," katanya, Dikhawatirkan adanya eksodus pemilih dari provinsi tetangga yang dimanfaatkan untuk mencoblos pada pemilukada 19 Juni mendatang. Panwaslu setempat sudah dipesan untuk mengecek ulang status DPT masyarakat tersebut. Selain daerah Sungai Lisai, daerah lubuk linggau yang berbatasan dengan Sarolangun juga menjadi sorotan. "Damasraya dengan Bungo dan Pulau Berhala dengan Kepulauan Riau," ujarnya. Mustaqim, Ketua KPU Tanjab Timur saat dikonfirmasi terkait kemungkinan eksodus warga provinsi lain ke pulau berhala membantahnya. Sebab, untuk sampai ke pulau Berhala warga kepulauan Riau harus melalui laut lepas dan jarak yang ditempuh juga cukup jauh dengan kapal atau speedboat. "Mustahil mereka mau mempertaruhkan nyawa hanya untuk memilih kandidat yang ada di Jambi. Disamping itu, transfortasi ke pulau tersebut juga sangat sulit," kata Mustaqim. Diposkan oleh RADAR JAMBI

BAGAIMANA CARA TUNA NETRA MENENTUKAN PILIHAN NYA

Ketua KPU Provinsi, Yasir Arafat menyerahkan persoalan template tuna netra yang dipersoalkan Erna Rahim Ketua PPAC (Penderita Penyandang Catat) kepada panitia lelang. Ia mengatakan, pengelolaan dan pengerjaan terhadap seluruh logistik pemilukada diserahkan kepada panitia lelang. "Itu bukan kewenangan KPU. Tanyakan saja kepada ketua panitia lelang," ujar Yasir. Sementara itu, Muhammad, tim teknis panitia lelang KPU mengatakan, apa yang dikerjakan rekanan memang ada perbedaan dengan template yang dilihatkan Erna. Sebelumnya, panitia dalam aanweizing (pengarahan.red) sudah memberikan gambaran terhadap model template yang di anjurkan. "Kami mengambarkan kepada peserta lelang, bahwa template berbentuk seperti map, yang terlipat dua. Sementara libatan tertutup ada pada posisi kiri dan bawah," ujar Mamad. Dirinya mengaku ketika itu tidak bisa memberikan contoh template yang digambarkan tersebut. Sehingga, ketika sudah ditunjuk siapa pemenang tender, pemenang harus mengikuti acuan Rencana Kerja Syarat (RKS) yang ada saja. "Namanya perusahaan dan bisnis, tentunya secara ekonomis diperhitungkan dengan matang untuk mendapatkan keuntungan," katanya. Mamad menjelaskan, ketika sudah ditunjuk pemenang tender logistik untuk template pencoblosan bagi masyarakat penyandang cacat atau tuna netra tersebut, panitia memberikan akses kepada Inti Grafika dan Erna saling berkomunikasi. Tetapi, apakah komunikasi tersebut terjadi atau tidak, panitia dan KPU tidak sampai sejauh itu. "Tujuannya agar terjadi kesepahaman. Bila seperti ini, berarti ada komunikasi yang tidak menemukan kesepakatan," katanya. Direktur Inti Grafika, Amin mengatakan, percetakan template surat suara tuna netra kalau untuk cetak huruf latin yang ada di template surat suara tersebut memang urusan pihaknya Inti Grafika. "Tapi kalau untuk huruf braille, itu kita serahkan ke Centra Braille di Jakarta," katanya. Menurutnya, apa yang dikerjakannya sudah sesuai dengan rencana kerja syarat (RKS). Dirinya justru mempertanyakan dasar penolakan yang dilakukan Erna. Amin mengatakan, semestinya yang berhak melakukan keberatan dan protes adalah KPU sebagai pemberi proyek. Bahkan untuk pengerjaan template surat suara tersebut pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sekolah Luar Biasa Tuna Netra (SLB-A) Negeri Pembina Tingkat Nasional di Cilandak Jakarta. Pihak SLB-A tersebut membuatkan surat pernyataan bahwa pengerjaan yang mereka lakukan tersebut sebagaimana pesanan dan surat suara yang asli. Pihaknya dalam pencetakan template tersebut menyuplai sebanyak 6000 ekspemplar. Hal tersebut melebihi dari ketentuan yang ditentukan oleh KPU. Sebab, dirinya berusaha untuk mengantisipasi apabila ada kerusakan dan kesalahan pada template yang sudah dikirim. Salahuddin, ketua Panwaslu Provinsi Jambi menyebutkan, pihaknya sebagai pemantau dan pengawas pemilukada berwenang mengawasi termasuk juga dalam hal logistik khususnya template surat suara untuk tuna netra. Akan tetapi pihaknya belum bisa memberikan keputusan apapun terhadap pengaduan tersebut. "Kami masih mempelajari, dan akan meminta klarifikasi langsung dari KPU terkait pembuatan template yang sudah dikerjakan rekanan tersebut. Kami berharap tidak ada yang dirugikan atau disesatkan," katanya. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 01:38:00

ANGGOTA DEWAN BERUSAHA MENGGAGAHI WANITA

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Jambi, menurunkan tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran atas pengakuan Susi (23), warga Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro, yang mengatakan Dedi Irawan, anggota DPRD Kerinci, mencoba memerkosa dirinya Minggu (30/5) lalu. Empat pengurus teras DPD Gerindra yang diutus untuk mencari fakta adalah Yanti Maria SE, Mukhri Soni Msi, Muhammadiyah SH dan Eka Darma Afriadi SE. "Kami turun hanya untuk mengumpulkan informasi, sementara untuk mengeluarkan hasilnya tetap melalui DPD," kata Yanti Maria, yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi, kepada Tribun, Minggu (6/6). Pemeriksaan terhadap Dedi Irwan dan Susi oleh tim pencari fakta DPD Gerindra Provinsi Jambi, dilakukan secara terpisah. Susi dan Dedi dimintai keterangannya, Sabtu (5/6) oleh empat orang anggota tim. Mereka mendatangi kediaman keluarga Dedi dan Susi. Muhammadiyah SH, anggota tim pencari fakta DPD Partai Gerindra, mengakui DPD Gerindra Provinsi Jambi terlah menurunkan tim pencari fakta. "Ya, kami sudah memintai keterangan Dedi dan Susi. Hasilnya akan disampaikan ke DPD sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan," kata Muhammadiyah, di kediaman Sofdjan Hasyim, anggota DPRD Kerinci dari Partai Gerindra, di Pondok Tinggi. Menurut Muhammadiyah, setelah pihaknya menemui Susi dan Dedi secara terpisah, terdapat perbedaan keterangan. "Poin satu sampai lima keterangannya sama, sementara poin lima sampai sepuluh keterangan berbeda," tegasnya. Disebutkannya, berdasarkan keterangan Susi bahwa dia bersama Dedi naik motor jenis Mio milik Susi. Lalu, tepat di daerah kebun teh Desa Sungai Jambu, Kecamatan Kayu Aro, motor ditinggalkannya dan ditemukan di kebun teh di daerah itu karena sebelumnya dia kabur. Demikian pula soal Hp menurut keterangan Susi direbut oleh Dedi. Sedangkan Dedi menerangkan, dia tidak pernah mengambil HP Susi. Bahkan dia membantah kalau mereka berboncengan sampai ke Sungai Jambu. Berdasarkan keterangan yang berbeda tersebut, kata dia, tim pencari fakta selanjutnya akan meminta keterangan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Mereka mengaku kesulitan untuk mencari data yang valid. "Bila terbukti bersalah, sanksi terhadap Dedi tentu akan diberikan. Namun, perlu bukti dan data yang valid. Kerja tim hanyalah sebatas mencari fakta di lapangan dan hasilnya dibawa ke Jambi lagi guna dilakukan penggodokan," jelasnya Sofdjan Hasyim, mengakui empat orang tim pencari fakta turun menyelidiki terkait kasus Dedi anggota DPRD Kerinci dari Partai Gerindra. "Empat orang ini dari DPD Partai Gerindra. Mereka bertugas untuk mencari bukti terkait adanya laporan Susi yang mengaku ada percobaan pemerkosaan terhadapnya," ujar Sofdjan Hasyim. Diposkan oleh RADAR JAMBI

PROBLEM IBU KOTA KABUPATEN KERINCI PENUH PRO KONTRA

SUNGAI PENUH, Rencana penentuan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci menimbulkan polemik. Adanya upaya sejumlah elemen masyarakat, yang menginginkan penempatan ibu kota kabupaten di daerah mereka masing-masing. Beberapa wilayah menyatakan bersedia membebaskan lahan untuk bangunan perkantoran. Untuk meredakan polemik berkepanjangan Bupati Kerinci H Murasman meminta sejumlah elemen masyarakat untuk tidak mempersoalkan lokasi ibukota kabupaten yang renacananya di Bukit Tengah Kecamatan Siulak. Persoalan lahan yang disampaikan oleh Bupati Kerinci di Siulak, rupanya ditanggapi dingin oleh sejumlah kalangan masyarakat. Malah sebagian tokoh masyarakat di berbagai daerah sudah menyiapkan lahan untuk lokasi ibukota Kabupaten Kerinci. Selain di Bukit Tengah Siulak, dikabarkan saat ini tokoh masyarakat Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, dan tokoh masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur sudah menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Kepala Desa Penawar, Ahmadi, saat dikonfirmasi, Selasa (8/6) mengatakan pada saat ini di wilayahnya telah tersedia lahan 350 hektare yang diperuntukkan untuk Ibukota Kabupaten Kerinci. "Kita juga sudah menyiapkan lahan yang cukup luas untuk digunakan sebagai lokasi ibu kota Kabupaten. Penyerahan tanah tersebut, sudah mendapat persetujuan dari semua elemen masyarakat di Desa Penawar," ujar Ahmadi. Penyerahan tanah tersebut kata Ahmadi, telah disepakati oleh tiga Kepala Desa, tiga lembaga adat, dan tiga BPD, yakni Desa Tanjung Mudo, Desa Pendung Tengah, dan Desa Pendung Hilir. "Kami sepakat tanah itu dihibahkan ke pemerintah, sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Kerinci," tegas Ahmadi. Sementara Wahab Karimi, mantan anggota DPRD Kerinci, tetap berkomitmen untuk menjadikan kawasan tanah cogok sebagai ibu kota Kabupaten Kerinci. "Perbukitan Tanah Cogok adalah lokasi yang memiliki nilai tertinggi dari hasil survey ITB, seharusnya hasil tersebut jangan di pungkiri," tegas Wahab. Persoalan lahan katanya, jangan dijadikan alasan untuk memindahkan lokasi ibu kota Kabupaten. "Kita kan bisa melakukan perundingan dengan masyarakat. Jika memang ada keinginan dari pemerintah, hal tersebut tentunya bisa terlaksana," tambahnya. Sementara itu Mat Ramawi, tokoh masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur yang juga anggota DPRD Kerinci dua periode, mengatakan sebaiknya persoalan penentuan Ibukota Kabupaten Kerinci dikembalikan pada konsep awal yakni di kawasan Renah Pemetik. Mat Ramawi sendiri mengakui jika Bupati Kerinci H Murasman telah mengetahui hal itu, lantaran H Murasman waktu itu menjabat sebagai ketua Pansus. "Kalau kita mau jujur sebaiknya dikembalikan ke konsep awal saja dan di Renah Pemetik dan sekitarnya adalah titik nol," ungkapnya. Kemudian terkait dengan persoalan tanah katanya, di kawasan Renah Pemetik dan Air Hangat Timur tersedia lahan yang cukup untuk dijadikan areal perkantoran atau lokasi Ibukota Kabupaten. "Harapan kita pemerintah daerah bisa mengundang seluruh tokoh masyarakat untuk membahas dan menerima masukan soal Ibukota Kabupaten jangan hanya sekelompok tokoh masyarakat saja," urainya. Bupati Kerinci, Murasman, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengatakan dipilihnya Bukit Tengah Siulak sebagai ibu kota kabupaten, karena warga setempat mau menyerahkan tanah seluas 300 hektare. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

PENGERJAAN JALAN ASAL JADI WALIKOTA SUNGAI PENUH ENGAN BERSUARA

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI SUNGAI PENUH, Proyek jalan yang dikerjakan asal jadi dalam wilayah Kota Sungai Penuh sejauh ini belum dibongkar. Padahal sebelumnya Walikota Sungai Penuh Hasvia, dan pihak Dinas Pekerjaan Umum berkomitmen akan melicinkan jalan dalam Kota Sungai Penuh. Bahkan, warga menuding mereka tidak menepati janji. "Ya, saat ini kami menagih janji walikota. Sampai saat ini janji mereka belum terbukti, karena masih banyak jalan yang dinilai tidak layak namun belum juga dibongkar kontraktor," ujar warga Pondok Tinggi yang enggan namanya disebutkan. Ia menilai, Pemkot Sungai Penuh tidak tegas terhadap kontraktor yang mengerjakan jalan dalam kota. Padahal, saat meninjau jalan di lapangan, mereka sudah perintahkan pembongkaran jalan, namun sampai saat ini perintah tersebut tidak diindahkan kontraktor. "Sepertinya perintah walikota tidak didengarkan kontraktor. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya perintah wako yang dituruti kontraktor. Jalan-jalan yang dinilai tidak layak belum juga dibongkar," katanya. Pantauan di lapangan, beberapa titik yang harus dilakukan pembongkaran, antaranya Jalan M Koehkoeh, Jalan Desa Aur duri wilayah Depati Payung dan Jalan Sisinga Mangaraja, pasar Sungai penuh. Namun sampai sekarang jalan tersebut belum dibongkar. Sementara beberapa titik yang sudah dibongkar dan dilakukan pengaspalan ulang, di antaranya beberapa jalan di wilayah desa Sungai Jernih dan jalan Simpang Raya, Sungai Penuh. Toni Efrial, Kades Pondok Agung, saat dikonfirmasi mengungkapkan, masyarakat wilayah Depati Payung tetap akan memantau pelaksanaan pengerjaan jalan. "Tokoh masyarakat telah sepakat untuk menuntut janji yang dilontarkan oleh Walikota," ungkap Toni. Terkait masalah pembangunan jalan dalam wilayah Kota Sungai Penuh, Ikhsan M Daraqtuni, Direktur LSM Jamtosc juga telah melaporkan dugaan-dugaan ketimpangan di lapangan yang dilakukan oleh rekanan pelaksana. Menurut Ikhsan, dirinya telah menyurati Walikota Sungai Penuh, untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan pembangunan dalam wilayah kota Sungai Penuh. "Dalam laporan kita, bidang irigasi hampir 80 persen tidak mempergunakan papan merk, sehingga kuat dugaan pelaksana sengaja untuk menutupi dari pantauan massa dan hasil pengerjaannya terkesan asal-asalan,"jelasnya. Selain bidang irigasi, LSM Jamtosc juga melaporkan tentang dugaan ketimpangan pengaspalan jalan, "Khusus Jalan Sisinga Mangaraja, yang harus dibongkar ulang, karena aspal yang dihamparkan, suhunya di bawah 90 derajad.Wakil Ketua DPRD Kota Sungai penuh, Yuzarlis, juga sudah sepakat dengan apa yang kami laporkan," tambah Ikhsan. Untuk itu, pihaknya berharap kepada walikota dan dinas PU untuk lebih tegas terhadap kontraktor pelaksana. "Inikan demi pembangunan dalam wilayah kota Sungai penuh, dan hasil yang maksimal", pungkas Ikhsan Hardizal, Ketua Komisi III, DPRD Kota Sungai Penuh, saat dihubungi diruang kerjanya kemarin, menegaskan, pihaknya tetap komit dengan apa yang telah kita sampaikan. "Kita tetap komit, kalau dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, kita akan perintahkan kontraktor untuk membongkar dan pengaspalan ulang", tegas Hardizal. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

ASET KOTA SUNGAI-PENUH BELUM DISERAH KAN OLEH PEMKAB KERINCI

SUNGAI PENUH, Sebanyak delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh, sampai saat ini masih ngontrak kantor untuk tempat kerja. Karena lambannya proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Delapan dinas yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan, PMPPKB, PU, DPKKAD, dan empat SKPD lainnya di kota. "Sampai sekarang masih ada delapan SKPD yang masih ngontrak karena belum punya kantor sendiri," ujar Sekda Kota Sungai Penuh, Arfensa, di hadapan anggota DPRD Provinsi Jambi, Kamis (10/6). Masih mengontraknya delapan SKPD tersebut kata Sekda, lantaran penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum dilakukan. "Tidak jarang program yang dilakukan oleh SKPD kerap terkendala lantaran belum memulai kegiatan malah sudah diusir oleh pemilik kantor yang menyewakan," kata sekda. Sekda Kota Arfensa berharap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi khususnya Dapil Kerinci untuk bisa memfasilitasi proses penyerahan aset sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. "Selama ini kami terkendala dengan belum adanya penyerahan aset oleh Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk. Kami minta DPRD Provinsi Jambi bisa memfasilitasi penyerahan aset yang ada," jelasnya. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal, mengatakan pihaknya akan mencoba dan memfasilitasi penyerahan aset sebagaimana yang dikeluhkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Ia prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Pemkot di mana masih banyak SKPD menyewa kantor. "Kita akan upayakan untuk memfasilitasi penyerahan aset. Nanti kita akan bertemu langsung dengan pihak kabupaten untuk mempertanyakan masalah tersebut," katanya. Hal senada disampaikan anggota dewan lainnya, Yanti Maria. Menurutnya, persoalan aset antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci harus diperjelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Diposkan oleh RADAR JAMBI

PKL ENGGAN PINDAH KE KINCAI PLAZA

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Kota Sungai Penuh, yang biasa mangkal di sepanjang Jalan Hos Cokroaminoto dan di Jalan Agus Salim, menolak dipindahkan ke Kincai Plaza. Pasalnya mereka tidak mau berjualan di Kincai Plaza karena sepi, dan fasilitas tidak mendukung. Informasi yang didapat di lapangan, sejak Senin (7/6) lalu, mereka distop untuk sementara berjualan di Jalan Hos Cokroaminoto menjelang jalan diaspal. Setelah diaspal mereka meminta untuk perjualan kembali, namun pihak pengelola tetap memindahkan pedagang tersebut ke Kincai Plaza. "Kami tidak mau pindah ke Kincai Plaza, kami tetap berjualan di sini (Jalan Hos Cokrominoto Red)," ujar Marni seorang PKL di hadapan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, saat sidak Rabu (9/6). Beberapa pedagang juga mendatangi DPRD Kota Sungai Penuh untuk membatalkan pedagang dipindahkan oleh Pemerintah ke Kincai Plaza. "Ya, kami datang ke dewan ini untuk membantu supaya tetap menempati jalan ini.Kami berharap dewan mencari jalan lain supaya pedagang tetap berjualan,"ujarnya. Fedri Yunaldi Ketua Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh, saat dikonfirmasi mengakui pedagang kaki lima di Jalan Hos Cokroaminoto menolak dipindahkan ke Kincai Plaza. "Semua pedagang menolak dipindahkan ke Kincai Plaza," ujar Fedri. Pihaknya akan melaporkan kepada DPRD untuk dibatalkan PKL dipindahkan ke Kincai Plaza. "Saya dan beberapa pedagang lainnya sudah melaporkan ke DPRD Sungai Penuh untuk membatalkan dan mencari solusi lain,"tegasnya. Anggota Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh, Mulyadi Yacub, mengakui telah menerima laporan dari PKL untuk membahas penolakan pedagang dipindah ke Kincai Plaza. "Kami sudah menerima laporan dari beberapa pedagang. Mereka meminta dicarikan alternatif lain sebagai tempat mereka berjualan," jelasnya. Mulyadi yang juga anggota Pansus I ini mengatakan, dewan dengan beberapa pedagang serta dinas Perindagkop akan melakukan hearing untuk membahas laporan dari padagang tersebut. "Besok kita hearing dengan pedagang. Nantinya Dinas Perindagkop dan dinas instansi lainnya akan kita minta datang, membahas dan mencari jalan lain, supaya pedagang tidak dipindah," jelas Mulyadi seusai Sidak di Kincai Plaza. Diposkan oleh RADAR JAMBI

POLRES MUARO BUNGO BERHASIL MENANGKAP PUPUK BERSUBSIDI 17 TON

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI MUARO BUNGO, Pihak Polres Mura Bungo, Jumat (11/6) berhasil menyita 17 ton pupuk bersubsidi yang diduga diselewengkan. Selain pupuk, polisi juga mengamankan pemiliknya, Safrudin (44), berserta satu unit truk Hino nomor polisi BD 8546 AQ. Penangkapan pupuk bersubsidi milik pemerintah tersebut terjadi setelah anggota intel Polres Muara Bungo, Jumat (11/6) sekitar pukul sekitar pukul 09.00 melihat dua unit mobil truk melintas di depan Polsek Limbur Lubuk Mengkuang. Polisi lalu menghentikannya untuk memeriksa kelengkapan. Namun satu di antara mobil tersebut berisikan pupuk subsidi jenis NPK, yang akan dibawa ke KUD SP6 (Sekar Mengkuang). Setelah dilakukan pengecekan ternyata pupuk tersebut, seharusnya dialokasikan untuk CV Usaha Tani, Kabupaten Damasraya (Sumatera Barat). Kapolres Muara BUngo, AKPB Yasir Sik melalui Kasat Reskrim Yuce Marten membenarkan adanya penangkapan tersebut. "Ya, mereka ditangkap saat membawa pupuk dari Damasraya, untuk dijual kembali kepada petani di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang," ujar kasat saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (12/6). Dia mengatakan, pupuk bersubsidi tersebut didatangkan dari Gudang Teluk Bayur, Padang, yang diperuntukkan bagi Kabupaten Damasraya. Kenyataannya pupuk tersebut dibawa ke Kacamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Pemesannya adalah Safrudin, warga Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, tanpa ada RDKK keperuntukannya. Katanya, kasus tersebut masih dalam proses lidik, untuk pengembangan labih lanjut. Sementara dua orang sopir dan kenek truk tersebut telah diminta keterangan, dan truk serta 17 ton pupuk disita pihak polres. Lanjutnya, terhadap tersangka kepemilikan pupuk tersebut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf F jo pasal 1 sub3E tahun 955 tetang pengusutan peradilan tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

APA PENYEBAB PERCERAIAN DI MUARO BUNGO

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI MUARO BUNGO, Angka perceraian di Kabupaten Bungo meningkat. Hingga awal Juni, 104 perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Muara Bungo. Sedangkan pada 2009, perkara yang masuk dan sudah diselesaikan hanya 153 perkara perceraian. Dari Januari hingga Juni 2009 perkara perceraian hanya 65 kasus. "Jika kami lihat dari tahun lalu, jelas ada peningkatan, karena hingga hari ini, Senin (7/6) perkara yang masuk sudah 104," kata Drs Rusdi, Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, Senin (7/6) di ruang kerjanya. Katanya, dari angka perceraian itu yang paling banyak adalah kasus cerai gugat yang mencapai 74 perkara, dan diteruskan dengan cerai talak sebanyak 25 perkara, dan 5 lain-lain," ucap Rusdi Ia mengatakan, selama 2010 ini sebanyak 104 perkara yang masuk, 67 sudah dikabulkan atau telah diselesaikan, sedangkan 40 masih proses. Disinggung tentang alasan pasangan suami istri bercerai, Rusdi mengatakan, pada umumnya alasan ekonomi, dan masalah perselisihan. "Tapi ada juga karena perselingkuhan, pada 2010 ada sekitar 10 orang dengan alasan perselingkuhan yang masuk, tapi pada umumnya banyak karena masalah ekonomi," ujarnya. Adanya kenaikan angka perceraian, karena pada tahun 2010 ini, pihak PA Muara Bungo telah membuat program pelayanan hukum dengan melakukan sidang keliling. "Mungkin selama ini banyak yang tidak melapor, jadi setelah adanya sidang keliling yang dilakukan baru mereka melapor. Mungkin juga karena adanya penyuluhan hukum yang kami lakukan," katanya. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 02:31:00

POLISI BERHASIL MENANGKAP PENYELUNDUP BBM

JANGAN ANDA LUPA TANGGAL 19 JUNI PILKADA JAMBI PILIALH NOMOR 1 ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER CALON PEMIMPIN TERBAIK PROVINSI JAMBI BBM DI BUNGO LANGKA PADA KEMANA YA Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Kabupaten Bungo. BBM jenis solar sudah habis di SPBU pada pukul 13.00 meski pasokannya normal. Pengelola SPBU yang ada di Kota Lintas ini membenarkan kondisi tersebut. Menurut mereka, solar memang lebih cepat habis dibandingkan bensin. "Pasokan solar kita normal seperti biasa, 28 ton. Biasanya pukul 13.00 telah habis, tapi hari ini pukul 14.00 baru habis," kata Yudi pengelola SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Sabtu (12/6). Ia mengatakan, walau ada pembatasan pengisian BBM dan dan dilarang mengisi jeriken, tapi BBM jenis solar tetap paling cepat habisnya dibandingkan dengan bensin. "Kita pernah mengajukan untuk menambah pasokkan tapi sampai sekarang belum dikabulkan," jelasnya. Dari pantuan tribun, sekitar pukul 16.30, di SPBU milik Yudi, BBM jenis solar telah habis pada pukul 14.00. Sementara untuk jenis bensin, dari tiga tempat pengisian, hanya satu yang beroperasi. Di satu tempat pengisian yang ada di SPBU tersebut, terjadi antrean motor dan mobil. Antrean tersebut tidak begitu banyak, namun tiap hari antrean tetap saja terjadi. "Sampai BBM datang lagi malam nanti sekitar pukul 19.00 biasanya bensin yang tersisa ini masih ada," ujarnya. Di SPBU Cendika yang mendapat pasokan 20 ton per harinya, solar juga sudah habis pukul 17.00. Pasokan di sana juga normal seperti biasanya. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 02:35:00