TUJUH PASANGAN BERTARUNG DI PILWAKO SUNGAI PENUH

Berita Kerinci Fery-Syafriadi Mendaftar di Detik Terakhir SUNGAIPENUH - Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Sungaipenuh dipastikan berlangsung ketat. Hingga hari terakhir pendaftaran calon wali kota-calon wakil wali kota (Cawako-Cawawako), tercatat sudah tujuh pasangan yang mendaftar. Mereka dipastikan akan bersaing ketat merebut suara di lima kecamatan dalam Kota Sungaipenuh. Pasangan terakhir yang melakukan pendaftaran kemarin (19/9), adalah pasangan Fery Siswadhi yang berpasangan dengan Syafriadi. Seperti diketahui, kemarin (19/9) adalah hari terakhir pendaftaran kandidat Balon Wako dan Wawako Sungaipenuh. Kedua pasangan ini mendaftar pada pukul 20.00, malam tadi, sekaligus ditetapkan sebagai pasangan yang ketujuh mendaftar. Sebelumnya, enam pasangan sudah lebih dulu mendaftar di sekretariat KPUD Kota Sungaipenuh. Keenam pasangan itu, yakni pasangan Ahmadi Zubir-Mushar, Zulhelmi-Novizon (jalur perseorangan), Dahnil Miftah-Yos Adrino, Hasvia-Amrizal Jufri, AJB-Ardinal Salim, dan pasangan Zubir Muchtar-Zamzami. Pasangan Fery-Syafriadi diusung oleh Hanura, PBB dan didukung PKB. Sebagaimana diketahui, Partai Hanura memiliki dua kursi di Kota Sungaipenuh. Sedangkan PBB satu kursi. Dengan tambahan dukungan PKB, pasangan ini sudah memenuhi persyaratan minimum, perolehan suara 15 persen. Berbeda dengan pasangan lain, Fery-Syafriadi tidak mengerahkan massa dalam jumlah banyak saat mendaftar. Mereka hanya didampingi pengurus partai pengusung ditambah keluarga serta orang-orang yang simpati. “Kita tidak akan mengerahkan massa seperti kandidat lainnya. Cukup partai pengusung, keluarga dan kalaupun masyarakat yang ikut serta itu adalah masyarakat yang simpati dengan kita,” kata Fery Siswadhi. Keikutsertaannya mencalonkan diri bersama Syafriadi, lebih didominasi keinginannya untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kota Sungaipenuh. Apalagi, kata Fery, dirinya dan Syafriadi adalah pelaku sejarah berdirinya Kota Sungaipenuh hingga seperti sekarang. “Jadi kita tahu betul hakekatnya kota dan lahirnya Kota Sungaipenuh, sebab kita adalah pelaku sejarah dari lahirnya kota ini. Lagi pula pemekaran yang dilakukan bukan memecah Kerinci dan Kota Sungaipenuh melainkan mendekatkan masyarakat pada pelayanan publik,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kerinci itu. Zubir-Zamzami Diusung PDP, PKP dan PBR Sebelumnya, pasangan Zubir Muhktar-Zamzami juga mendaftar pada hari terakhir pendaftaran, kemarin (19/9). Pasangan yang diusung PDP, PKP dan PBR ini mendatangi sekretariat KPU Kota Sungaipenuh diarak oleh massa pendukungnya, sekitar pukul 15.00. Zubir Muhktar mengatakan, motivasi dirinya maju di Pemilukada Kota Sungaipenuh adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga kota yang diketahui masih memiliki lebih dari 60 % di bawah angka kemiskinan. Selain itu, mantan Sekda Kabupaten Kerinci ini juga ingin menyumbangkan pemikirannya untuk pembangunan Kota Sungaipenuh ke depan. “Menyumbangkan pemikiran, dan bisa berbuat banyak terhadap masyarakat,” ujar Zubir. Zubir menyebutkan bahwa, kekalahannya di Pemilihan Bupati Kerinci tahun 2008 lalu merupakan titik tolak dan motivasinya untuk maju. “Tidak ada korelasinya antara kekalahan saat Pilbup 2008 dengan pemilukada wali kota, dan kita berharap masyarakat bisa cerdas dalam dalam pemilukada kali ini, dan bisa membedakan mana yang patut dan mana yang tidak,” tegas Zubir saat konferensi pers, kemarin. Ditanya soal trik pemenangan atas banyaknya bakal calon wali kota yang mendaftarkan diri ke KPU. Zubir belum mau buka kartu. “Itu rahasia perusahaan jadi tidak bisa dibuka di sini,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Zubir yang baru belakangan menentukan pasangannya untuk maju di Pemilukada Wali Kota Sungaipenuh saat ditanya alasan memilih Zamzami sebagai wakilnya mengatakan bahwa dirinya memiliki alasan yang rasional dan objektif. Menurut Zubir, salah satu alasannya adalah Zamzami memiliki track record yang baik dan berpengalaman dalam berbagai jabatan yang pernah diamanahkan kepadanya. “Pernah menjadi camat, kasat Pol PP, berpengalaman dan mengerti dengan berbagai persoalan di masyarakat,’’ imbuhnya

KONSEKWENSI YANG HARUS DI TERIMA YOS ADRINO LANTARAN NEKAD MAJU TIDAK DENGAN PARTAI SENDIRI ( PAN )

Berita Kerinci Nasib Yos Adrino di PAN akan ditentukan hari ini. Rencananya, hari ini (18/9), DPW PAN Provinsi Jambi akan menggelar rapat membahas nasib ketua DPD PAN Sungaipenuh tersebut. Rapat dilakukan karena Yos Adrino ikut mencalonkan diri pada ajang pilkada di Sungaipenuh. Sementara PAN sudah memutuskan mengusung kandidat lain, yakni Hasvia-Amri. “Insya Allah besok (hari ini, red) kita akan rapat. Apapun keputusan rapat tersebut akan kita tindaklanjuti nantinya,” kata Ketua Tim Pilkada DPW PAN Provinsi Jambi Hasan Ismail, kemarin (17/9). Menurut Hasan, keputusan apakah Yos Adrino akan dipecat atau tidak, semuanya tergantung hasil rapat tersebut. Namun, dia memastikan PAN akan mengganti posisi Yos Adrino sebagai Ketua DPD PAN Sungaipenuh. “Termasuk dalam rapat itu kita juga akan bahas siapa sebagai pelaksana tugas (Plt) nantinya. Kita tunggu saja hasil rapat itu,” sebutnya. Sebagai kader, dan apalagi pengurus partai, seharusnya, kata dia, Yos Adrino mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh partai. Terkait hal tersebut, sanksi terberat bisa saja langsung pemecatan. “Itu yang belum bisa saya sampaikan. Yang jelas keputusan nanti atas kesepakatan bersama. Kita tunggu dan mohon bersabar,” kata bendahara DPW PAN Provinsi Jambi itu. Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) untuk wilayah Bengkulu dan Jambi, DPP PAN, H Bakri, mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Dia mengaku hingga kini belum mengetahui pendaftaran Yos Adrino sebagai kandidat di KPUD Kerinci, Kamis (16/9) lalu. “Sampai sekarang saya belum tahu soal pendaftaran tersebut. Makanya saya akan berkoordinasi dengan DPW. Jika sudah nanti akan saya komentar,” kata Bakri yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dari Provinsi Jambi. Ketika disinggung soal sanksi yang akan diberikan, Bakri lagi-lagi enggan berkomentar. “Semestinya apa yang diputuskan partai harus diikuti. Makanya untuk peristiwa ini akan dipelajari dulu, dan saya akan mencari informasi sekaligus koordinasi dengan DPW,” jelasnya. Apakah ini merupakan tanggung jawab dirinya dalam rangka untuk memenangkan Pemilu 2014 mendatang dengan salah satu strategi memenangkan setiap ajang pilkada? “Memang betul itu. Tapi, kita juga perlu mempertimbangkan apa keputusan yang harus diputuskan. Makanya saya juga perlu berkoordinasi. Saya juga berterima kasih atas informasinya,” katanya. Seperti diberitakan, Yos Adrino mendaftar sebagai calon wakil Wali Kota Sungaipenuh berpasangan dengan Dahnil Miftah pada Kamis (16/9) lalu. Ketika itu Yos sempat menyatakan kekecewaannya kepada PAN yang tidak mengusung dirinya.

YOS ADRINO MUNDUR DARI KETUA DPD PAN KOTA SUNGAI PENUH NEKAT MAJU DI PILWAKO

Berita Kerinci Maju Pilwako, Mundur dari Ketua DPD SUNGAIPENUH - Yos Adrino bakal calon Wali Kota Sungaipenuh yang berpasangan dengan Dahnil Miftah mengaku sangat kecewa dengan PAN, partai yang telah membesarkan dirinya. Dia mengaku sudah 12 tahun berkecimpung di partai berlambang matahari terbit itu dan sudah dikenal oleh masyarakat selaku politisi di partai tersebut. Namun, saat akan maju di Pemilukada Kota Sungaipenuh, PAN sama sekali tidak melirik dirinya sebagai kader murni. ‘’Ini kali keduanya PAN tidak mengusung kader murni di Pemilukada. Tahun 2008 di Pilbup Kerinci, dan kali ini di Pemilukada Kota Sungaipenuh,’’ ungkap Yos Adrino sembari meneteskan air mata di hadapan sejumlah wartawan, kemarin (16/9). ‘’Bukan hanya PAN yang besarkan saya, namun saya juga sudah membesarkan PAN. Apalagi di Kerinci dan Kota Sungaipenuh, ‘berdarah’ tangan saya membesarkan PAN. Ada sebuah goresan dan kesedihan ketika PAN meninggalkan kader murninya. Apalagi saya sangat merasa dihormati di parpol lain,’’ ungkapnya. Ditanya tentang dirinya yang diminta mundur dan tidak boleh mempengaruhi kader PAN untuk mendukungnya, Yos Adrino menyebutkan bahwa dirinya yang saat ini menjadi ketua DPC PAN Kota Sungaipenuh dan wakil ketua DPD PAN Provinsi Jambi belum mengetahui soal permintaan mundur dari jabatan. Namun, kata dia, dari komunikasinya dengan ketua Bappilu DPP PAN untuk wilayah Provinsi Jambi dan Bengkulu, H Bakrie, diambil kesimpulan bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk mundur. ‘’Baik itu dari kepengurusan ataupun dari kader. Rugi PAN kalau saya mundur. Ini bukan berarti karena saya menganggap saya kader potensial,’’ katanya. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi itu mengaku siap untuk menerima risiko apapun dari Partai pimpinan Hazrin Nurdin itu. Sementara itu, dari DPW PAN memastikan Yos Adrino mundur dari ketua DPD PAN Kota Sungaipenuh. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan dirinya dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Sungaipenuh. Dia maju sebagai calon Wakil Walikota berdampingan dengan Dahnil Miftah. Pasangan Dahnil-Dino maju bukan diusung PAN. Mareka diusung PPP, Patriot dan Gerindra. Dan bahkan, Yos sendiri juga dikabarkan telah menandatangani surat keputusan (SK) penetapan dukungan kepada Hasvia-Amri yang merupakan pesaingnya dalam pilwako mendatang. “Yos mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD PAN Sungaipenuh, dan akan ada pelaksana tugas. Namun sebelum mundur, dia sudah menandatangani SK untuk Hasvia yang memang resmi diusung PAN,” ungkap Ketua Tim Pilkada DPW PAN Provinsi Jambi, Hasan Ismail, kemarin (16/9). Namun, dia mengakui bahwa DPW PAN sudah memberikan izin kepada Yos Adrino maju di pilwako, meski hal itu bertentangan dengan keputusan partai yang sudah lebih dulu mengusung Hasvia-Amri. “Namun, Yos dipastikan tetap kader PAN, hanya dia dilarang memakai atribut dan membawa gerbong PAN dalam tim suksesnya,” sebut Hasan. Hasan Ismail juga menegaskan bahwa seluruh kader dan pengurus PAN di Sungaipenuh, harus memenangkan pasangan yang secara resmi diusung PAN, yakni Hasvia-Amri. “Semua kader kecuali Yos, harus memenangkan Hasvia-Amri,” tegasnya. Apakah dengan majunya Yos tidak membuat suara PAN terpecah? “Saya rasa tidak. Bahkan, majunya Yos menunjukkan PAN punya banyak kader potensial,” jawabnya. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris DPW PAN Khusaini. Menurut dia, majunya Yos tidak akan mempengaruhi peta kekuatan yang ada di Sungaipenuh. “Semua kader dan simpatisan PAN tetap akan solid mendukung pasangan yang resmi diusung,” ungkapnya.

PILWAKO SUNGAI PENUH DI PREDIKSI DUA PUTARAN

Berita Kerinci SUNGAIPENUH - Pertarungan tujuh pasangan kandidat Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota (Cawako-Cawawako) Sungaipenuh diperkirakan akan berlangsung ketat. Apalagi, ketujuh pasangan kandidat tidak memiliki basis massa pendukung yang fanatik. Kalau ada kandidat yang mengklaim memiliki basis suara, itu dinilai bohong belaka. Pasalnya, semua kecamatan di Kota Sungaipenuh memiliki calon lebih dari satu orang. Dengan kata lain, suara di lima kecamatan ditengarai akan pecah. Seperti diketahui, tujuh pasang kandidat yang sudah mendaftar di KPUD Kota Sungaipenuh adalah orang-orang pilihan dari lima kecamatan tersebut, meskipun tidak seluruhnya mengambil posisi orang pertama dan kedua. Meski kandidat tidak berdomisili di satu kecamatan tertentu, namun mereka memiliki hubungan emosional, hubungan kekeluargaan dan juga hubungan kepentingan dengan daerah atau kecamatan tertentu. Kondisi inilah yang diprediksi membuat basis suara pecah. “Jadi, kemungkinan besar pilwako akan dua putaran. Lagi pula sekarang ini basis suara sudah pecah dan sudah menjadi rebutan,” kata Ivan Fauzani, pengamat politik dari Universitas Jambi (Unja). Menurut Ivan, baik di Kecamatan Sungaipenuh, Pesisir Bukit, Kumun Debai, Tanah Kampung dan Hamparan Rawang, semuanya pecah. Lebih rinci, kata dia, di Sungaipenuh terdapat banyak calon yang maju. Yakni Hasvia, Yos Adrino, Syafriadi, Ardinal Salim dan Amrizal Jufri. “Ini jelas suara di Sungaipenuh sekitar 25 ribu akan terbagi-bagi kepada lima kandidat ini. Belum lagi hubungan dengan kandidat lain,” ulasnya. Demikian pula dengan empat kecamatan lainnya. Kecamatan Pesisir Bukit, misalnya. Menurut Ivan, dari daerah itu juga ada dua calon yang maju. Yakni Ahmadi Zubir dan Zamzami. Di Rawang, ada Dahnil Miftah, Mushar Azari dan Novizon. Lalu dari Tanah Kampung, ada Zubir dan AJB. Sedangkan dari Kumun Debai, ada Ferry Siswadhi dan Zulhelmi. “Makanya kita sampaikan tidak ada basis massa yang jelas dan semuanya sudah menjadi daerah rebutan,” ungkap Ivan. Menurut dia, kandidat yang tampil sebagai pemenang pilwako adalah kandidat yang bisa menarik simpati masyarakat dengan program-program yang nyata yang dituangkan ke dalam visi dan misi. “Ini tugas tim pemenangan kandidat, bagaimana menjelaskan itu semua ke pemilih. Jika itu yang dilakukan maka kandidat yang didukungnya akan menang,” kata mantan anggota KPUD Kerinci itu. Yang paling penting lagi, kata dosen Fakultas Hukum Unja itu, ada pesan moral yang harus dihayati dan dipahami oleh kandidat, bahwa pilwako Sungaipenuh adalah barometer atau tolak ukur dari pemekaran kota itu. “Bisa jadi DOB yang sudah didapatkan akan ternoda jika pilwakonya ricuh. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah pusat melalui Depdagri bisa saja meleburkan kota. Apa artinya jika ada kandidat yang menang, tapi daerahnya sudah ditarik. Itu sama artinya pemimpin yang tidak memiliki wilayah,” jelasnya. Sementara itu, anggota KPU Kerinci Heri Setiawan, mengatakan, kemungkinan daftar mata pilih yang akan diperebutkan tujuh pasangan calon berkisar sekitar 67 ribu atau naik sekitar dua persen dari pilgub lalu. Kalau DPT pilgub untuk lima kecamatan di kota berjumlah 65.728. Rinciannya, Kecamatan Sungaipenuh 25.813, Pesisir Bukit 14.010, Rawang 10.520, Tanah Kampung 7.937 dan Kumun Debai 7.448 pemilih.

PILBUP DUA DAERAH RAWAN KONPLIK

Berita Kerinci Aparat Keamanan Diminta Lakukan Antisipasi Sejak Dini JAMBI - Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Tanjab Barat dan Batanghari tinggal sebulan lagi. Suhu politik di kedua daerah ini diperkirakan makin memanas jelang pelaksanaan kampanye awal Oktober nanti. Jika tidak diantisipasi sejak dini, pesta demokrasi di dua daerah yang akan digelar 21 dan 23 Oktober nanti sangat rawan terjadi konflik. Ketua Panwaslu Tanjab Barat Rusli Tarigan, tidak menampik soal kerawanan pemilukada di wilayahnya. Dia pun sudah memetakan beberapa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi pada pelaksanaan kampanye hingga hari pencoblosan dan pasca pencoblosan nanti. Menurut dia, potensi konflik sangat rawan terjadi di wilayah Kota Kualatungkal. Karena hanya dua pasangan calon sehingga rentan terhadap gesekan-gesekan politik. “Namun, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi,” jelasnya. Kemudian, potensi pelanggaran juga bisa terjadi di seluruh kecamatan. Makanya, sejak dini panwaslu bersama pihak terkait terus memantau dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilukada. Jika dilihat dari segi geografis wilayah, kata dia, daerah yang termasuk dalam kategori rawan pelanggaran meliputi daerah-daerah yang jauh dari pusat Kota Kualatungkal. Seperti Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Batangasam, Senyerang dan beberapa daerah lainnya. “Persoalannya lebih karena daerahnya jauh dari pantauan kita. Tapi, kita tidak mau berprasangka buruk. Selain itu kita juga intensifkan seluruh personil panwas dan pihak terkait lainnya,” kata Rusli kepada Jambi Independent di ruang kerjanya, kemarin (20/9). Selain itu, Rusli juga sudah memetakan daerah rawan dalam hal pendistribusian logistik. Yakni daerah-daerah yang jalur transportasi menuju ke sana menggunakan jalur air. Seperti Kuala Betara, Pengabuan, Senyerang, dan Tungkal V. Sedangkan daerah daratan meliputi Kecamatan Renah Mendaluh, Muara Papalik, dan Batangasam. “Kalau yang melalui jalur transportasi air dianggap rawan karena untuk menuju ke sana harus disesuaikan dengan suhu pasang surut air. Selain itu, kekhawatiran logistik tercebur ke sungai ataupun basah. Tapi kalau yang darat hanya persoalan jarak tempuh yang jauh dan akses yang relatif kurang bersahabat,” jelasnya. KPUD tanjab Barat Hadi Siswa juga menyadari potensi konflik sangat besar terjadi di Pemilukada Tanjab Barat. Apalagi, suhu politik menjelang pemilihan makin panas, sehingga rentan terhadap segala kemungkinan. “Langkah antisipasi kita yakni berkoordinasi dengan semua pihak,” katanya. Tidak jauh beda, suhu politik di Kabupaten Batanghari menjelang pemilukada juga semakin memanas. Para tim sukses masing-masing kandidat berlomba-lomba menggalang dukungan dengan berbagai cara. Jadi kondisi inilah yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan. Anggota Panwaslu Kabupaten Batanghari Supri Panigoran mengatakan, menjelang hari H semua pihak perlu mewaspadai hal-hal yang tak diinginkan. Dia juga meminta agar tim kampanye kandidat mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan pemilukada di Kabupaten Batanghari bisa berjalan kondusif dan lancar sesuai dengan harapan. Menurut dia, ada beberapa tingkat kerawanan yang mungkin saja terjadi selama menjelang pilbup digelar dan kemungkinan sulit terdeteksi. Antara lain, panwas kesulitan mendeteksi orang-orang yang masuk dalam tim kampanye masing-masing kandidat. Untuk itu, masing-masing kandidat diminta menyampaikan daftar nama-nama tim kampanye dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa ke KPU dan panwas. “Untuk mengantisipasinya, kita sudah menyampaikan kepada masing-masing kandidat agar menyampaikan nama-nama tim kampanye mereka ke KPU dan panwas sebelum tanggal 15 September,” katanya. Selain itu, pengerahan massa pegawai negeri sipil (PNS) dalam kegiatan pemilukada juga dianggap cukup rawan dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat. Pasalnya, banyak cara yang bisa mereka lakukan dan itu sulit terdeteksi oleh pihak panwas. Sebagai langkah antisipasi dari panwas, pihaknya sudah menyurati semua tim kampanye supaya tidak melibatkan PNS dalam kegiatan kampanye menjelang pilbup nanti. “Yang terlibat mungkin banyak dan yang bergerak juga mungkin banyak. Tapi nama mereka tidak dimasukkan ke dalam tim dan tidak ada masyarakat yang melapor. Sehingga kita juga kesulitan menemukan pelanggaran tersebut,” katanya. Menurut Supri Panigoran, selain dua kerawanan itu, daerah yang baru bisa dicapai dengan jarak tempuh yang jauh dan susah diakses karena berada di kawasan terpencil juga menjadi kawasan rawan yang perlu diwaspadai. “Biasanya di daerah seperti itu menjadi ladangnya para kandidat untuk mencari massa,” jelasnya. Sementara itu, kalangan pengamat menilai, jadwal pelaksanaan pemilukada yang hanya selisih hari juga menjadi faktor pemilukada di dua daerah ini rawan. Karena konsentrasi pihak keamanan terpecah. Makanya, pihak keamanan disarankan untuk lebih berkonsentrasi dalam pembagian keamanan dan jumlah personel. Pengamat Politik dan Hukum dari Universitas Jambi (Unja) Thabrani M Saleh, menilai jadwal tersebut tidak jadi masalah. Sekarang itu tergantung pihak kepolisian yang mana sebagai ujung tombak dari masing-masing daerah tersebut untuk lebih berkonsentarasi dalam pengamanan pilkada tersebut. Apakah kemungkinan adanya arah tindak kekerasan dengan pengaruh jadwal tersebut? “Saya mengamati sepanjang tahapan yang ada tersebut, untuk tingkat kerawanan sangat kecil. Namun, pihak kepolisian tetap waspada dan jangan dianggap aman, hingga akhir pelaksanaan pilkada,” katanya. Menurut Thabrani, pengaruh selisih waktu atau jadwal tersebut sedikit. Namun, konsentrasi terutama bagi kalangan yang mempunyai kepentingan akan terbelah. Disamping itu, pihak keamanan juga diminta untuk mengantisipasi daerah-daerah yang menjadi skala prioritas dalam pengamanan, sesuai dengan potensi kerawanan. “Memang kini sudah ada sedikit beberapa gejolak yang terjadi. Tapi semuanya masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian,” katanya. Terpisah, pengamat politik dari IAIN STS Jambi Sayuti Una, memprediksi daerah yang berpotensi bakal bergejolak terjadi di Tanjab Barat. Karena, dengan dua pasangan kandidat jelas akan ada perlawanan yang seru. “Semua kandidat jelas menggunakan berbagai cara atau instrumen dalam melakukan sosialisasi. Apalagi indikasi politik uang sangat tinggi,” sebutnya. Sementara, di Batanghari, dengan banyaknya jumlah kandidat, dia menilai nomor urut jelas akan berpengaruh. Karena, kandidat yang berdekatan tersebut umumnya merupakan wajah-wajah lama yang sudah pernah memimpin di Batanghari. “Namun, ini beda dengan di Tungkal. Karena kandidat tersebut sama-sama ngotot untuk bisa menjadi pemenang, dan masyarakat pun tidak ada pilihan lain terkecuali dengan kedua kandidat tersebut. Makanya ini saya melihat sangat rawan timbul gejolak,” katanya. Polda Sebarkan Intel Pemilukada Tanjab Barat 21 Oktober dan Batanghari 23 Oktober menjadi skala prioritas pengamanan polda dalam waktu dekat ini. Kemudian, disusul Pilwako Sungaipenuh 11 Desember. Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, mengatakan polda telah mengatur kekuatannya di tiga wilayah itu. “Kita tidak kerepotan untuk mengamankan pilkada di sana,” kata Almansyah. Menurut dia, di Pilkada Tanjab Barat, Polda Jambi menurunkan 102 personel. Selain itu, ada dua per tiga kekuatan Polres Tanjab Barat sebanyak 237 personel, ditambah dua pleton Dit Samapta Polda untuk antisipasi huru hara, dua pleton Sat Brimob Polda untuk pemukul. Kemudian, ada juga bantuan dari polres tetangga, seperti Tanjab Timur sebanyak satu pleton, Muarojambi satu pleton, dan 1.208 linmas. “Ada 11 perwira pengendali yang akan berada di lapangan,” katanya. Lalu, untuk Kabupaten Batanghari dan Kota Sungaipenuh, menurut dia, kekuatan yang diturunkan tidak akan jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak pada bantuan dari polres tetangga. Misalnya Kabupaten Batanghari, akan dibantu dari Polresta Jambi, Polres Muarojambi. Menurut Almansyah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai rencana untuk mengacaukan pilkada di tiga wilayah tersebut. “Kerawanan di sana sementara ini hanya dilihat dari segi geografisnya saja. Seperti di Tanjab Barat yang memiliki wilayah perairan,” katanya. Anggota, kata dia, juga telah diturunkan untuk memantau perkembangan situasi menjelang pilkada. Baik anggota berseragam, atau yang berpakaian sipil. Ada tiga pola yang diterapkan pada tiap TPS. Pertama pola aman, yaitu pola 184, rawan I 142, dan rawan II 121. “Maksudnya, misal pola aman, satu polisi dan delapan linmas, menjaga empat TPS,” katanya. Mengenai jumlah TPS yang dianggap paling rawan, Almansyah belum bisa menjawab. Rencananya, kata dia, akan digelar rapat koordinasi untuk kesiapan pengamanan di Tanjab Barat, Batanghari, dan Sungaipenuh di Mapolda Jambi, Kamis (23/9) mendatang. Sementara itu, Calon Wakil Bupati Tanjab Barat M Yamin menilai tidak ada daerah yang dianggap rawan pada pemilukada nanti, jika semua sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Dia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan permasalahan itu dan tidak melakukan kiat-kiat khusus untuk mengantisipasinya. “Karena semua sudah jelas dan memiliki fungsi tersendiri. Selagi hal itu berjalan optimal Insya Allah pemilukada ini akan berjalan dengan baik. Meski demikian, secara internal tim kita tentunya memiliki langkah antisipasi,” kata pria yang berpasangan dengan Safrial itu. Sementara itu tim pemenangan Usman-Katamso, Suhatmeri, juga mengaku tidak ada daerah yang mereka anggap rawan. Alasannya, karena tim sukses Usman-Katamso menyebar di seluruh desa di Kabuapten Tanjab Barat. Namun, saat ini tetap membentuk tim khusus untuk memantau segala gejala kecurangan pemilukada. Mereka bertugas untuk melaporkan bila ada gejala pelanggaran yang dapat merugikan pasangan Usman-Katamso dengan berkoordinasi dengan anggota DPRD Tanjab Barat yang telah ditunjuk. “Mereka menyebar di seluruh desa dikoordinir oleh para anggota dewan yang telah ditunjuk. Bila ada pelanggaran, tim khusus kita ini langsung memberikan laporan untuk selanjutnya kita tindak lanjuti,” jelasnya.

ARIFIEN BATAL, ZAKI DAN SYAHRONI MENGGEBRAK

Berita Kerinci Berpeluang Diusung Golkar di Pilkada Sarolangun JAMBI - Peluang Arifien Manap maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sarolangun tampaknya bakal tertutup. Pasalnya, dari peraturan KPUD dan statement Mendagri Gamawan Fauzi, Arifien Manap tidak diperbolehkan maju pada Pilkada 2011 mendatang. Meski demikian, Partai Golkar tidak kehilangan kader atau figur. Menurut kabar, nama Abdul Zaki yang kini menjabat Balitbangda Provinsi Jambi dan Syahroni, mantan Kadis Disperindag Kota Jambi mencuat dan berpeluang diusung partai berlambang pohon beringin tersebut. Koordinator Tim Survei DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi Kemas Farouq, mengatakan, Zaki dan Syahroni sangat berpeluang diusung Golkar. “Yang jelas dari hasil survei sudah diumumkan dan kita serahkan kepada Ketua DPD I Zoerman Manap. Apapun keputusan semuanya tergantung dengan dia (Zoerman). Bisa saja dukungan Golkar ke Syahroni atau ke Zaki atau ke kandidat lain,” kata Farouq kepada wartawan, kemarin (20/9). Menurut dia, politik selalu saja berubah dan bisa saja terwujud. Soal Pilkada Sarolangun tersebut, kata dia, awalnya Arifien Manap sangat memiliki kans didukung Golkar. Namun, dengan adanya peraturan dan komentar dari Mendagri, maka kita harus mempertimbangkan dan mencari figur lain. Dengan munculnya nama Zaki dan Syahroni tersebut, dikabarkan keduanya semakin gencar melakukan sosialisasi. Salah satunya dengan melakukan penyebaran atribut atau baliho di setiap kecamatan. “Memang kita beri kesempatan kepada siapa saja, termasuk kedua nama tersebut untuk terus bersosialisasi. Tapi, soal didukung atau tidak itu tergantung mekanisme partai yang diperankan oleh DPD I. Kami dari tim survei sudah melaksanakan tugas dan itulah hasilnya,” terangnya sambil memperlihatkan berkas-berkas hasil survei. Apakah ada kemungkinan Golkar mengusung Maryadi-Syahroni atau Zaki-Syahroni? “Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Yang jelas kita akan melaksanan sesuai prosedur partai. Kita tunggu saja keputusan dari DPD I setelah melakukan koordinasi dengan DPP nanti,” terangnya. Kemas Farouq juga mengungkapkan, selain nama Syahroni, nama Abdul Zaki juga masuk dalam hasil survei. “Posisinya juga sama-sama memiliki peluang untuk didukung Golkar. Makanya semuanya tergantung dengan keputusan DPD I,” sebutnya. Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi Zoerman Manap, mengatakan, penetapan kandidat harus sesuai dengan mekanisme dan aturan partai. “Nama-nama survei sudah kita terima dan sekarang masih dalam proses,” katanya. Ketika disinggung Pilkada Sarolangun, “kita lihat nanti, karena waktu pilkada di Sarolangun masih lama,” ujarnya.