PILBUP DUA DAERAH RAWAN KONPLIK

Berita Kerinci Aparat Keamanan Diminta Lakukan Antisipasi Sejak Dini JAMBI - Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Tanjab Barat dan Batanghari tinggal sebulan lagi. Suhu politik di kedua daerah ini diperkirakan makin memanas jelang pelaksanaan kampanye awal Oktober nanti. Jika tidak diantisipasi sejak dini, pesta demokrasi di dua daerah yang akan digelar 21 dan 23 Oktober nanti sangat rawan terjadi konflik. Ketua Panwaslu Tanjab Barat Rusli Tarigan, tidak menampik soal kerawanan pemilukada di wilayahnya. Dia pun sudah memetakan beberapa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi pada pelaksanaan kampanye hingga hari pencoblosan dan pasca pencoblosan nanti. Menurut dia, potensi konflik sangat rawan terjadi di wilayah Kota Kualatungkal. Karena hanya dua pasangan calon sehingga rentan terhadap gesekan-gesekan politik. “Namun, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi,” jelasnya. Kemudian, potensi pelanggaran juga bisa terjadi di seluruh kecamatan. Makanya, sejak dini panwaslu bersama pihak terkait terus memantau dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilukada. Jika dilihat dari segi geografis wilayah, kata dia, daerah yang termasuk dalam kategori rawan pelanggaran meliputi daerah-daerah yang jauh dari pusat Kota Kualatungkal. Seperti Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Batangasam, Senyerang dan beberapa daerah lainnya. “Persoalannya lebih karena daerahnya jauh dari pantauan kita. Tapi, kita tidak mau berprasangka buruk. Selain itu kita juga intensifkan seluruh personil panwas dan pihak terkait lainnya,” kata Rusli kepada Jambi Independent di ruang kerjanya, kemarin (20/9). Selain itu, Rusli juga sudah memetakan daerah rawan dalam hal pendistribusian logistik. Yakni daerah-daerah yang jalur transportasi menuju ke sana menggunakan jalur air. Seperti Kuala Betara, Pengabuan, Senyerang, dan Tungkal V. Sedangkan daerah daratan meliputi Kecamatan Renah Mendaluh, Muara Papalik, dan Batangasam. “Kalau yang melalui jalur transportasi air dianggap rawan karena untuk menuju ke sana harus disesuaikan dengan suhu pasang surut air. Selain itu, kekhawatiran logistik tercebur ke sungai ataupun basah. Tapi kalau yang darat hanya persoalan jarak tempuh yang jauh dan akses yang relatif kurang bersahabat,” jelasnya. KPUD tanjab Barat Hadi Siswa juga menyadari potensi konflik sangat besar terjadi di Pemilukada Tanjab Barat. Apalagi, suhu politik menjelang pemilihan makin panas, sehingga rentan terhadap segala kemungkinan. “Langkah antisipasi kita yakni berkoordinasi dengan semua pihak,” katanya. Tidak jauh beda, suhu politik di Kabupaten Batanghari menjelang pemilukada juga semakin memanas. Para tim sukses masing-masing kandidat berlomba-lomba menggalang dukungan dengan berbagai cara. Jadi kondisi inilah yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan. Anggota Panwaslu Kabupaten Batanghari Supri Panigoran mengatakan, menjelang hari H semua pihak perlu mewaspadai hal-hal yang tak diinginkan. Dia juga meminta agar tim kampanye kandidat mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan pemilukada di Kabupaten Batanghari bisa berjalan kondusif dan lancar sesuai dengan harapan. Menurut dia, ada beberapa tingkat kerawanan yang mungkin saja terjadi selama menjelang pilbup digelar dan kemungkinan sulit terdeteksi. Antara lain, panwas kesulitan mendeteksi orang-orang yang masuk dalam tim kampanye masing-masing kandidat. Untuk itu, masing-masing kandidat diminta menyampaikan daftar nama-nama tim kampanye dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa ke KPU dan panwas. “Untuk mengantisipasinya, kita sudah menyampaikan kepada masing-masing kandidat agar menyampaikan nama-nama tim kampanye mereka ke KPU dan panwas sebelum tanggal 15 September,” katanya. Selain itu, pengerahan massa pegawai negeri sipil (PNS) dalam kegiatan pemilukada juga dianggap cukup rawan dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat. Pasalnya, banyak cara yang bisa mereka lakukan dan itu sulit terdeteksi oleh pihak panwas. Sebagai langkah antisipasi dari panwas, pihaknya sudah menyurati semua tim kampanye supaya tidak melibatkan PNS dalam kegiatan kampanye menjelang pilbup nanti. “Yang terlibat mungkin banyak dan yang bergerak juga mungkin banyak. Tapi nama mereka tidak dimasukkan ke dalam tim dan tidak ada masyarakat yang melapor. Sehingga kita juga kesulitan menemukan pelanggaran tersebut,” katanya. Menurut Supri Panigoran, selain dua kerawanan itu, daerah yang baru bisa dicapai dengan jarak tempuh yang jauh dan susah diakses karena berada di kawasan terpencil juga menjadi kawasan rawan yang perlu diwaspadai. “Biasanya di daerah seperti itu menjadi ladangnya para kandidat untuk mencari massa,” jelasnya. Sementara itu, kalangan pengamat menilai, jadwal pelaksanaan pemilukada yang hanya selisih hari juga menjadi faktor pemilukada di dua daerah ini rawan. Karena konsentrasi pihak keamanan terpecah. Makanya, pihak keamanan disarankan untuk lebih berkonsentrasi dalam pembagian keamanan dan jumlah personel. Pengamat Politik dan Hukum dari Universitas Jambi (Unja) Thabrani M Saleh, menilai jadwal tersebut tidak jadi masalah. Sekarang itu tergantung pihak kepolisian yang mana sebagai ujung tombak dari masing-masing daerah tersebut untuk lebih berkonsentarasi dalam pengamanan pilkada tersebut. Apakah kemungkinan adanya arah tindak kekerasan dengan pengaruh jadwal tersebut? “Saya mengamati sepanjang tahapan yang ada tersebut, untuk tingkat kerawanan sangat kecil. Namun, pihak kepolisian tetap waspada dan jangan dianggap aman, hingga akhir pelaksanaan pilkada,” katanya. Menurut Thabrani, pengaruh selisih waktu atau jadwal tersebut sedikit. Namun, konsentrasi terutama bagi kalangan yang mempunyai kepentingan akan terbelah. Disamping itu, pihak keamanan juga diminta untuk mengantisipasi daerah-daerah yang menjadi skala prioritas dalam pengamanan, sesuai dengan potensi kerawanan. “Memang kini sudah ada sedikit beberapa gejolak yang terjadi. Tapi semuanya masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian,” katanya. Terpisah, pengamat politik dari IAIN STS Jambi Sayuti Una, memprediksi daerah yang berpotensi bakal bergejolak terjadi di Tanjab Barat. Karena, dengan dua pasangan kandidat jelas akan ada perlawanan yang seru. “Semua kandidat jelas menggunakan berbagai cara atau instrumen dalam melakukan sosialisasi. Apalagi indikasi politik uang sangat tinggi,” sebutnya. Sementara, di Batanghari, dengan banyaknya jumlah kandidat, dia menilai nomor urut jelas akan berpengaruh. Karena, kandidat yang berdekatan tersebut umumnya merupakan wajah-wajah lama yang sudah pernah memimpin di Batanghari. “Namun, ini beda dengan di Tungkal. Karena kandidat tersebut sama-sama ngotot untuk bisa menjadi pemenang, dan masyarakat pun tidak ada pilihan lain terkecuali dengan kedua kandidat tersebut. Makanya ini saya melihat sangat rawan timbul gejolak,” katanya. Polda Sebarkan Intel Pemilukada Tanjab Barat 21 Oktober dan Batanghari 23 Oktober menjadi skala prioritas pengamanan polda dalam waktu dekat ini. Kemudian, disusul Pilwako Sungaipenuh 11 Desember. Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, mengatakan polda telah mengatur kekuatannya di tiga wilayah itu. “Kita tidak kerepotan untuk mengamankan pilkada di sana,” kata Almansyah. Menurut dia, di Pilkada Tanjab Barat, Polda Jambi menurunkan 102 personel. Selain itu, ada dua per tiga kekuatan Polres Tanjab Barat sebanyak 237 personel, ditambah dua pleton Dit Samapta Polda untuk antisipasi huru hara, dua pleton Sat Brimob Polda untuk pemukul. Kemudian, ada juga bantuan dari polres tetangga, seperti Tanjab Timur sebanyak satu pleton, Muarojambi satu pleton, dan 1.208 linmas. “Ada 11 perwira pengendali yang akan berada di lapangan,” katanya. Lalu, untuk Kabupaten Batanghari dan Kota Sungaipenuh, menurut dia, kekuatan yang diturunkan tidak akan jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak pada bantuan dari polres tetangga. Misalnya Kabupaten Batanghari, akan dibantu dari Polresta Jambi, Polres Muarojambi. Menurut Almansyah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai rencana untuk mengacaukan pilkada di tiga wilayah tersebut. “Kerawanan di sana sementara ini hanya dilihat dari segi geografisnya saja. Seperti di Tanjab Barat yang memiliki wilayah perairan,” katanya. Anggota, kata dia, juga telah diturunkan untuk memantau perkembangan situasi menjelang pilkada. Baik anggota berseragam, atau yang berpakaian sipil. Ada tiga pola yang diterapkan pada tiap TPS. Pertama pola aman, yaitu pola 184, rawan I 142, dan rawan II 121. “Maksudnya, misal pola aman, satu polisi dan delapan linmas, menjaga empat TPS,” katanya. Mengenai jumlah TPS yang dianggap paling rawan, Almansyah belum bisa menjawab. Rencananya, kata dia, akan digelar rapat koordinasi untuk kesiapan pengamanan di Tanjab Barat, Batanghari, dan Sungaipenuh di Mapolda Jambi, Kamis (23/9) mendatang. Sementara itu, Calon Wakil Bupati Tanjab Barat M Yamin menilai tidak ada daerah yang dianggap rawan pada pemilukada nanti, jika semua sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Dia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan permasalahan itu dan tidak melakukan kiat-kiat khusus untuk mengantisipasinya. “Karena semua sudah jelas dan memiliki fungsi tersendiri. Selagi hal itu berjalan optimal Insya Allah pemilukada ini akan berjalan dengan baik. Meski demikian, secara internal tim kita tentunya memiliki langkah antisipasi,” kata pria yang berpasangan dengan Safrial itu. Sementara itu tim pemenangan Usman-Katamso, Suhatmeri, juga mengaku tidak ada daerah yang mereka anggap rawan. Alasannya, karena tim sukses Usman-Katamso menyebar di seluruh desa di Kabuapten Tanjab Barat. Namun, saat ini tetap membentuk tim khusus untuk memantau segala gejala kecurangan pemilukada. Mereka bertugas untuk melaporkan bila ada gejala pelanggaran yang dapat merugikan pasangan Usman-Katamso dengan berkoordinasi dengan anggota DPRD Tanjab Barat yang telah ditunjuk. “Mereka menyebar di seluruh desa dikoordinir oleh para anggota dewan yang telah ditunjuk. Bila ada pelanggaran, tim khusus kita ini langsung memberikan laporan untuk selanjutnya kita tindak lanjuti,” jelasnya.