MALAYSIA INGIN MENJAJAH SECARA EKONOMI

Berita Kerinci Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalimantan Barat melihat ada upaya Malaysia melemahkan ekonomi Indonesia. Tujuannya agar Malaysia tetap bisa menggunakan tenaga kerja asal Indonesia dengan upah murah karena ketiadaan kesempatan kerja di Indonesia. Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Kalimantan Barat Robert Nusanto mengatakan, upaya itu terlihat dari arogansi aparat Malaysia dalam berbagai kasus, termasuk di Kalbar. "Provokasi terakhir jelas terlihat pada kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kalimantan Barat, kasus pembabatan hutan dan penelantaran tenaga kerja bisa menjadi contoh," kata Robert. Robert mengatakan, provokasi-provokasi itu dilakukan untuk membuat Indonesia sibuk sehingga tidak memiliki waktu memikirkan kemajuan ekonomi. "Kalau ekonomi kita tumbuh, Malaysia terancam karena TKI akan pulang dan bekerja di Indonesia," tutur Robert. Sebelum menjadi Kepala BPKPK, Robert pernah menjadi Kepala Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. "Hampir setiap pekan saya harus mengurus para TKI yang kabur dengan hanya pakaian di badan karena dikejar-kejar polisi Malaysia," kata Robert. Setelah ditelusuri, para TKI itu masuk ke Malaysia secara ilegal. Walau bekerja ilegal, kedatangan para TKI adalah karena pesanan perusahaan-perusahaan Malaysia. Status ilegal itu akan dipakai sebagai sarana menipu TKI. Pengusaha hubungi polisi "Ketika masuk ke Malaysia dan mulai bekerja, gaji mereka dibayar hanya setengah dari yang dijanjikan. Setelah kontrak kerja berakhir, sisa gaji akan dibayarkan hanya untuk ongkos pulang kampung. Namun, satu bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir, para pengusaha menghubungi polisi dan menyatakan bahwa di wilayah usahanya ada para TKI ilegal. Ketimbang ditangkap, ya para TKI itu memilih kabur," tutur Robert. Ironisnya, sejak Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan TKI informal sektor domestik ke Malaysia 25 Juni 2009, jumlah TKI ilegal terus meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani mengatakan, pemerintah telah gagal menghentikan penempatan TKI ke Malaysia.