SATU ABAD Mr SJAFRUDIN PRAWIRA NEGARA

BERITA KERINCI


Seabad Mr Sjafrudin Prawiranegara
Boediono Tak Sebut Perlawanan Mr Sjaf

Selasa, 1 Maret 2011 | 03:51 WIB

LIFE/James Burke Kolonel Dahlan Djambek (paling kiri), Burhanuddin Harahap, pemimpin Dewan Revolusi Ahmad Husein, Mr Sjafruddin Prawiranegara, dan Maludin Simbolon. Foto yang diambil Maret 1958 ini menunjukkan mereka sebagai pemimpin Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berkedudukan di Bukittinggi, melawan rezim Soekarno.

Wakil Presiden Boediono memberikan orasi dalam peringatan seabad Mr Sjafrudin Prawiranegara di Gedung Bank Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (28/2/2011) malam.

Bagi Wapres, sosok Mr Sjafruddin merupakan teladan dan telah memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara. "Beliau adalah putra terbaik bangsa dan memberikan sumbangsih bagi bangsa ini dan yang penting juga beliau adalah pribadi yang memberikan suri tauladan dengan nilai luhur bagi pemimpin bangsa ini," kata Wapres saat memberi sambutan acara tersebut.

Wapres mengatakan, Mr Sjafrudin Prawiranegara sosok orang yang mempunyai integritas tinggi dan jujur, serta memiliki keberanian. "Benar itu benar, salah itu salah," katanya.

Namun, sepanjang orasinya, Boediono tak menyebut sisi lain reputasi Mr Sjafrudin sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Apalagi keterlibatan Mr Sjaf dalam perlawanan terhadap rezim Soekarno di Jakarta, dengan ikut mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, 15 Februari 1958.

Ia juga mengenang saat Mr Syafrudin saat menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada Maret 1950 melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh.

Kebijakan yang terkenal dengan sebutan ’Gunting Sjafruddin’ tersebut sempat menimbulkan polemik namun Sjafruddin tetap gigih membela kebijakannya.

"Banyak sekali cerita di balik gunting Sjaf, baik setuju atau tidak. Saya sebagai ekonom, merasakan situasi saat itu memerlukan gunting, jumlah uang beredar begitu banyak, harga meningkat, uang beredar macam-macam bukan suatu sistem yang normal bisa berjalan kehidupan sehari-hari," katanya.

Menurut dia, negara saat itu membutuhkan dana untuk membiayai jalannya pemerintahan. "Bagi saya, tidak bisa dihindari, memang itu tindakan yang berani tetapi rasional," kata Boediono yang juga seorang ekonom.

Acara peringatan tersebut juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, dan mantan Wapres Try Sutrisno.

Acara yang diketuai AM Fatwa juga menghadirkan anak Mr Sjafruddin, Farid Prawiranegara dan juga diisi pembacaan puisi oleh Taufik Ismail yang diiringi biola Idris Sardi.

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta, 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada 1946 dan Menteri Kemakmuran pada 1947.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah, terjadi Agresi Militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI. Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara 1949-1950.

Sjafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada 1951. Sebelumnya ia Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia.

Akibat ketimpangan sosial, penilaian adanya pelanggaran konstitusi oleh Presiden Soekarno, ketidakpuasan terhadap pusat dan semakin kuatnya pengaruh PKI, Sjafruddin bergabung dengan PRRI dan diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah pada 1958.

Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI.

Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.