Berita Kerinci
JADI MAL: Bekas pelabuhan dagang Angso Duo kini berubah menjadi mal.
Ibukota provinsi seharusnya memberi kesan bagus buat daerah yang diwakilinya. Semua mesti tecermin di ibukota tersebut. Setidaknya ibukota provinsi menjadi kesan pertama buat tamu yang berkunjung.
NAMUN itu tidak sepenuhnya tergambar di Kota Jambi. Sejak awal menjadi ibukota provinsi, Kota Jambi kali ini lamban berkembang. Hanya ada perkembangan "formalitas" yang sekadar memenuhi program kerja dinas-dinas.
Periode kali ini minim inovasi dan kreatifitas para pelaku di tingkat dinas. Dugaan terkuat adalah karena seringnya Walikota Jambi, Bambang Priyanto, bongkar pasang kabinet. Selain itu gesekan politis di dalam kabinet (juga penentuan kabinet) membuat tim tidak bisa bekerja maksimal.
Bahkan salah satu pos yang vital di pemerintahan (sekretaris daerah) juga masih lowong. Entah sampai kapan ini akan terjadi. Namun itu menunjukkan bahwa kesungguhan pembangunan dan pengembangan Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi belum terlihat sungguh-sungguh.
"Masak di dalam kota lebih banyak jalan rusak daripada yang mulus,"tutur Roni, salah satu warga Lingkar Selatan kepada harian ini kemarin. Dia mengaku bahwa dirinya risih mengaku tinggal di kota. "Bagaimana tidak, ternyata di dalam kota jalan rusaknya sangat panjang,"tandasnya.
Di sepanjang jalan lingkar, jalanan yang rusak memang dominan. Hampir tiga per empat ruas jalan yang melingkari Kota Jambi itu rusak parah.
Belum lagi kalau kita masuk ke lorong-lorong hingga gang-gang yang ada. Tidak/belum semua beraspal. Kalaupun ada, perbandingan yang aspalnya halus dan berlubang bisa dikatakan lebih banyak yang berlubang.
Yang juga cukup parah menggambarkan Provinsi Jambi di Kota Jambi adalah tata kota. Di Kota ini, seakan tidak ada master plan untuk merencanakan sebuah kota yang nyaman.
"Saya paling kesal kalau lewat di Simpang Mayang atau Pasar Angso Duo hingga WTC Batanghari. Selalu macet,"tukas Ali, salah satu warga Sarolangun beberapa hari lalu.
Pegawai di salah satu instansi swasta di Kota Jambi ini mengaku pernah sampai 2 jam hanya untuk melewati Simpang Mayang. "Tidak ada alternatif. Kesannya kota ini terus membangun mal tapi tidak memikirkan jalur keluar masuk mobil parkir atau jalan alternatif untuk menghindari kemacetan,"urainya.
Wajar saja, sebab berdasarkan data Dispenda Kota Jambi, saat ini sudah hampir 1 juta kendaraan bermotor yang ada di jalanan di dalam kota. "Jumlah pastinya berdasarkan catatan pajak, ada 900.785 unit kendaraan yang tercatat,"kata Asnawi KS, Kabid Pajak Dispenda Kota Jambi. Sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2010 saja, di Kota Jambi terdapat 238.874 motor baru. Bisa dibayangkan kalau setengahnya keluar berbarengan dalam sehari.
Banyaknya kendaraan bermotor ini tidak selamanya bisa nyaman dikendarai. Selain macet karena jalan yang banyak tertutup akibat parkir dan sebaginya, banjir juga terus mengintip.
Hujan sebentar saja, beberapa titik di protokol kota in pasti tergenang air. Banyak kalangan usaha harus berpikir sampai seribu kali untuk mengatasi ini. Penguasaha juga haru berpikir ekstra untuk drainase yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkot. "Saya sampai bingung menghadapi demo warga akibat banjir,"jelas salah satu pengusaha retail beberapa waktu lalu.
Dia yang tidak mau disebut namanya itu mengaku bingung karena standar di retailnya sebenarnya sudah memenuhi. Namun begitu saluran drainase dari retailnya bertemu dengan drainase milik Pemkot, itu jadi tidak ketemu. "Milik Pemkot kecil sekali, jadi tidak bisa menampung dari kami,"ujarnya. Makanya wajar jika air tergenang di sekitar lokasi retail.
Di titik-titik lain seperti Simpang Transito, Cadas, Budiman, Legok dan beberapa daerah lain, setiap kali hujan meski sebentar, dijamin genangan air pasti terjadi. Kalau sudah seperti ini, macet juga menjadi langganan. Fasilitas jalan pun menjadi cepat rusak.
Akhirnya, biaya yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan sektor lain jadi lebih banyak tersedot untuk perbaikan infrastruktur.
JADI MAL: Bekas pelabuhan dagang Angso Duo kini berubah menjadi mal.
Ibukota provinsi seharusnya memberi kesan bagus buat daerah yang diwakilinya. Semua mesti tecermin di ibukota tersebut. Setidaknya ibukota provinsi menjadi kesan pertama buat tamu yang berkunjung.
NAMUN itu tidak sepenuhnya tergambar di Kota Jambi. Sejak awal menjadi ibukota provinsi, Kota Jambi kali ini lamban berkembang. Hanya ada perkembangan "formalitas" yang sekadar memenuhi program kerja dinas-dinas.
Periode kali ini minim inovasi dan kreatifitas para pelaku di tingkat dinas. Dugaan terkuat adalah karena seringnya Walikota Jambi, Bambang Priyanto, bongkar pasang kabinet. Selain itu gesekan politis di dalam kabinet (juga penentuan kabinet) membuat tim tidak bisa bekerja maksimal.
Bahkan salah satu pos yang vital di pemerintahan (sekretaris daerah) juga masih lowong. Entah sampai kapan ini akan terjadi. Namun itu menunjukkan bahwa kesungguhan pembangunan dan pengembangan Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi belum terlihat sungguh-sungguh.
"Masak di dalam kota lebih banyak jalan rusak daripada yang mulus,"tutur Roni, salah satu warga Lingkar Selatan kepada harian ini kemarin. Dia mengaku bahwa dirinya risih mengaku tinggal di kota. "Bagaimana tidak, ternyata di dalam kota jalan rusaknya sangat panjang,"tandasnya.
Di sepanjang jalan lingkar, jalanan yang rusak memang dominan. Hampir tiga per empat ruas jalan yang melingkari Kota Jambi itu rusak parah.
Belum lagi kalau kita masuk ke lorong-lorong hingga gang-gang yang ada. Tidak/belum semua beraspal. Kalaupun ada, perbandingan yang aspalnya halus dan berlubang bisa dikatakan lebih banyak yang berlubang.
Yang juga cukup parah menggambarkan Provinsi Jambi di Kota Jambi adalah tata kota. Di Kota ini, seakan tidak ada master plan untuk merencanakan sebuah kota yang nyaman.
"Saya paling kesal kalau lewat di Simpang Mayang atau Pasar Angso Duo hingga WTC Batanghari. Selalu macet,"tukas Ali, salah satu warga Sarolangun beberapa hari lalu.
Pegawai di salah satu instansi swasta di Kota Jambi ini mengaku pernah sampai 2 jam hanya untuk melewati Simpang Mayang. "Tidak ada alternatif. Kesannya kota ini terus membangun mal tapi tidak memikirkan jalur keluar masuk mobil parkir atau jalan alternatif untuk menghindari kemacetan,"urainya.
Wajar saja, sebab berdasarkan data Dispenda Kota Jambi, saat ini sudah hampir 1 juta kendaraan bermotor yang ada di jalanan di dalam kota. "Jumlah pastinya berdasarkan catatan pajak, ada 900.785 unit kendaraan yang tercatat,"kata Asnawi KS, Kabid Pajak Dispenda Kota Jambi. Sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2010 saja, di Kota Jambi terdapat 238.874 motor baru. Bisa dibayangkan kalau setengahnya keluar berbarengan dalam sehari.
Banyaknya kendaraan bermotor ini tidak selamanya bisa nyaman dikendarai. Selain macet karena jalan yang banyak tertutup akibat parkir dan sebaginya, banjir juga terus mengintip.
Hujan sebentar saja, beberapa titik di protokol kota in pasti tergenang air. Banyak kalangan usaha harus berpikir sampai seribu kali untuk mengatasi ini. Penguasaha juga haru berpikir ekstra untuk drainase yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkot. "Saya sampai bingung menghadapi demo warga akibat banjir,"jelas salah satu pengusaha retail beberapa waktu lalu.
Dia yang tidak mau disebut namanya itu mengaku bingung karena standar di retailnya sebenarnya sudah memenuhi. Namun begitu saluran drainase dari retailnya bertemu dengan drainase milik Pemkot, itu jadi tidak ketemu. "Milik Pemkot kecil sekali, jadi tidak bisa menampung dari kami,"ujarnya. Makanya wajar jika air tergenang di sekitar lokasi retail.
Di titik-titik lain seperti Simpang Transito, Cadas, Budiman, Legok dan beberapa daerah lain, setiap kali hujan meski sebentar, dijamin genangan air pasti terjadi. Kalau sudah seperti ini, macet juga menjadi langganan. Fasilitas jalan pun menjadi cepat rusak.
Akhirnya, biaya yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan sektor lain jadi lebih banyak tersedot untuk perbaikan infrastruktur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar