tribunjambi
Aksi demo yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, untuk menuntut mundur Bupati Kerinci dan Pembentukan Pansus CPNS, ditanggapi wajar oleh Murasman.
Bupati Kerinci, H Murasman, saat diminta komentarnya, mengatakan pembentukan Pansus merupakan hak mutlak kalangan legeslatif. "Ya, kalau urusan pembentukan Pansus, itu wewenangnya DPRD," ujar Murasman, saat dikonfirmasi , Rabu (5/1) kemarin.
Adanya permintaan agar ia turun sebagai Bupati, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. "Segala sesuatu ada prosedur dan undang-undangnya. Jika memang sudah sesuai dengan undang-undang, silakan saja," pungkas Murasman.
Mengenai pelaksanaan tes CPNS beberapa waktu yang lalu, menurutnya pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana, sementara untuk kelulusan, ranking, dan persoalan lainnya, merupakan wewenang pusat melalui ITB, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
"Kalau persoalan banyaknya warga Siulak yang lulus, itu kan sah-sah saja, karena memang mereka yang mengikuti tes juga lebih banyak. Namun secara keseluruhan, persentase kelulusan sudah merata di semua wilayah kecamatan," katanya.
Menanggapi aksi demo tersebut, Murasman mengatakan aksi demo sah-sah saja, dan hal tersebut menandakan masih adanya proses demokrasi di Kabupaten Kerinci. "Kalau demo boleh saja, asalkan santun dan sesuai dengan prosedur," jelas Bupati.
Jika memang ada yang menemukan bukti penyimpangan terkait tes CPNS sebutnya, silakan saja menempuh jalur hukum dan saya siap berhenti jadi Bupati Kerinci. "Pemkab siap menempuh jalur hukum, jika memang ada yang tidak puas dengan hasil tes CPNS," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar