KADER PARTAI PEMBELOT BAKAL KENA SANGSI

# DPW PAN terus mengupayakan langkah terbaik untuk menyelesaikan pembangkangan yang dilakukan tiga pengurusnya yang membelot dari keputusan partai. Salah satunya dengan membentuk tim mediasi untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Seperti diketahui tiga pengurus DPW PAN Provinsi Jambi, masing-masing Azrin Oesman sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Robert Faisal Ketua Badan Advokasi dan HAM, dan Nasri Umar selaku Ketua badan Logistik dan Prasarana DPW PAN Provinsi Jambi secara terbuka menyatakan dukungan ke pasangan HBA-Fachrori. Padahal PAN sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Madjid Muaz-Abdullah Hich (MM-Hich). Wakil Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi Ahmad Khusaini mengatakan, berdasarkan rapat yang digelar baru-baru ini disepakati pembentukan tim mediasi yang akan menghubungkan partai dengan tiga pengurus yang dianggap berseberangan dengan partai. “Bahasanya bukan minta klarifikasi lah. Tapi meminta alasan mereka sehingga mendukung calon lain di luar yang telah diputuskan partai,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin. Menurut dia, dalam beberapa hari ke depan pihaknya segera menjadwalkan pertemuan dengan tiga pengurus DPW yang membelot tersebut. “Insya Allah dalam beberapa hari ini,” kata Khusaini yang masuk dalam tim mediasi. Tim mediasi, kata dia, terdiri dari empat orang, yakni dia sendiri, Yos Adrino, Syaipul Azwar, dan Herri. “Jadi tidak ada ketua dan sekretaris, semuanya punya kapasitas yang sama,” jelasnya. Jika tugas ini selesai, tim mediasi segera melaporkan ke partai untuk kemudian dibahas lagi dalam rapat harian. “Artinya, ini jadi bahan pertimbangan. Kita ingin melihat dari dua sisi. Jangan sampai panas setahun terhapus karena hujan sehari,” katanya. Soal sanksi, menurut dia, tergantung keputusan partai. “kita tunggu saja,” ujarnya.(nid) Aksi pembelotan kader partai tidak hanya terjadi di PAN. Sejumlah kader PDIP juga terlihat mendukung salah satu calon di luar pasangan yang resmi diusung partai berlambang banteng moncong putih itu, yakni Safrial-Agus Setyonegoro (SAS). Sekretaris DPD PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto menegaskan, berdasarkan SK DPP Nomor 3328, DPP mengintruksikan agar seluruh kader PDIP, termasuk pengurus memperjuangkan pasangan yang telah diusung partai. Bila ada kader yang membelot akan mendapatkan sanksi organisasi. “Semua kader PDIP solid mendukung pasangan Safrial-Agus. Jika ada yang membelot maka akan dikenakan sanksi,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin. Bagaimana dengan Suwarno Soerinta yang mendukung HBA -Fachrori? Menurut Edi, saat ini secara struktural, Suwarno tidak lagi masuk dalam kepengurusan. Berdasarkan AD/ART, masa kepengurusannya sebagai Dewan Pertimbangan Daerah sudah berakhir setelah kepengurusan baru dilantik beberapa waktu lalu. “Tapi sebagai kader, Pak Suwarno tetap harus mengikuti instruksi yang di SK-kan Bu Mega,” katanya. Saat ini, Lanjut Edi, Dewan Pertimbangan Daerah sudah digantikan oleh Saferi AL. Ini berdasarkan rapat pleno tanggal 17 April lalu. Lalu, apakah akan ada sanksi yang diberikan ke Suwarno? Edi tidak menjawab dengan tegas. Dia hanya mengatakan, partai akan membahasnya jika memang Suwarno secara terbuka mendukung pasangan lain di luar Safrial dan Agus Setyonegoro. “Kita akan bahas dan kita laporkan ke DPP. Jika memang terbukti,” katanya.(nid) DPW PAN Provinsi Jambi cukup direpotkan oleh tiga pengurusnya yang membelot ke pasangan Hasan Basri Agus –Fachrori Umar (HBA-Fachrori). Sabtu (17/4) lalu, sejumlah pengurus DPW PAN menggelar pertemuan tertutup untuk membahas masalah kadernya yang dinilai tidak mengikuti keputusan partai tersebut. Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi Chairul Naim membenarkan ada pertemuan yang membahas soal kadernya yang membelot tersebut. Hanya saja, dia tidak mau membahasnya lebih jauh. “Itu urusan partai. Memang ada pertemuan,” katanya saat dihubungi pukul 15.30, Sabtu lalu. Ia sendiri mengaku saat dihubungi sedang menggelar rapat. “Nanti saja dihubungi. Saya sedang rapat,” jawabnya. Sayangnya saat Jambi Independent mencoba menghubungi kembali tadi malam, telepon selulernya bernada tidak aktif. Bendahara DPW PAN Provinsi Jambi H Bakri yang juga Korwil Jambi-Bengku mengatakan, memang partai akan memanggil tiga nama yang dikabarkan telah menyatakan dukungan ke pasangan HBA-Fahrori. “Secara pribadi, kita tidak percaya rumor ini. Karena kita mengenal betul sosok tiga orang itu. Kita akan minta klarifikasinya,”katanya saat dihubungi tadi malam. Soal pertemuan tadi malam, Bakri mengaku tidak mengetahuinya. Karena ia memang tidak ikut dalam pertemuan tersebut. “Saya tidak tahu. Tadi malam saya tidak ikut,” katanya. Setahu dirinya, belum ada jadwal pasti pemanggilan tiga nama itu. “Setahu saya belum dipanggil. Baru rencana mau dipanggil,” katanya. Seperti diketahui, PAN sudah menyatakan resmi mendukung pasangan Madjid Mu’az-Abdullah Hich (MM-Hich). Namun, tiga pengurus DPW PAN Provinsi Jambi, masing-masing Azrin Oesman sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Robert Faisal Ketua Badan Advokasi dan HAM, dan Nasri Umar selaku Ketua badan Logistik dan Prasarana DPW PAN Provinsi Jambi menyatakan sikapnya untuk mendukung dan memenangkan duet Hasan Basri Agus-Fachrori Umar (HBA-Fachrori). “Meskipun PAN sudah memutuskan kandidat, namun kami bertiga tetap konsisten dan komitmen untuk mendukung pasangan HBA-Fachrori dan bertekad akan memenangkan pasangan tersebut pada pilgub mendatang,” ungkap Azrin Oesman didamping Nasri Umar dan Robert Faisal dihadapan sejumlah wartawan di Wiltop Hotel, Kamis (15/4). Menurut dia, mereka bertiga memberikan dukungan sesuai dengan arah dan sikap politik secara individu tanpa adanya kepentingan politik yang akan diambil nantinya. “Alasannya hanya sederhana, HBA memiliki figur yang cukup berpotensi untuk memenangkan pilgub ini,” sambung Azrin bersama rekannya tersebut. Apakah tidak takut dengan sanksi yang akan diberikan oleh DPW PAN? Robert Faisal dan dua rekannya itu mengaku sudah mempertimbangkan hal tersebut. Namun, hingga kini mereka mengaku belum diajak untuk kumpul dan membicarakan strategi politik PAN dalam pilgub ini. “Terus terang kita tetap masih diundang oleh DPW untuk berkumpul. Dan bahkan kita diajak untuk diskusi bersama Hich dikediamannya,” sambung Nasri Umar. Ketika disinggung apakah tidak mengambil sikap untuk keluar atau berhenti dari PAN. “Yang jelas kita tetap masuk dalam pengurus DPW PAN. Jika memang tidak ada yang setuju silahkan ambil keputusan, namun yang jelas kita tidak akan keluar dan tetap mendukung HBA-Fachrori secara pribadi,” lanjut Azrin lagi. Bagaimana soal strategi partai untuk memasang kadernya pada setiap kandidat. “Itu tidak benar, secara kelembagaan partai, PAN tidak ada menginstruksikan hal tersebut. Yang jelas kita mendukung pasangan ini murni atas diri sendiri,” sambung Robert Faisal.(nid) Suhu politik menjelang pemilihan gubernur (pilgub) terus memanas. Dukungan partai politik (parpol) terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) pun juga mulai banyak yang goyang. Ini terlihat dari banyaknya kader partai yang membelot, padahal partainya sudah menyatakan dukungan ke pasangan kandidat tertentu. Di pasangan Hasan Basri Agus – Fachroi Umar (HBA-Fachrori), rumor tak solid sempat dialamatkan ke Partai Golkar dan PKS. Ini karena Ketua DPD Golkar Kabupaten Kerinci dan Batanghari dianggap tak serius memenangkan pasangan yang diusung partai berlambang pohon beringin itu. Namun, rumor tersebut dibantah Ketua DPD Golkar Provinsi Zoerman Manap. Begitu juga PKS. Kader PKS dikabarkan banyak memilih mendukung kader internalnya yang maju dengan pasangan lain. Tapi ini juga dibantah ketua DPW PKS Hendri Mansyur. Menurutnya, kader partai memahami aturan partai, sehingga tidak akan membangkang dari keputusan partai. Selain HBA, rumor goyangnya dukungan parpol juga terjadi pada pasangan Madjid Muaz – Abdullah Hich (MM-Hich). Sebut saja PAN yang 4 PAC nya di Kabupaten Tanjabtim malah mendukung HBA. Sementara di Muarojambi, Ketua DPD PAN Muarojambi terang-terangan menyatakan dukungan ke pasangan Zulfikar Achmad - Ami Taher (ZA-Ami). Pasangan ZA-Ami juga demikian. Dukungan parpol mereka juga dikabarkan rapuh. Terbukti, isu tak sedap terlihat saat Ketua PNI Marhenisme hadir dalam acara semalam di tanah Kincai yang digelar HBA. Sebelumnya, dua partai lainnya juga diisukan cabut dukungan. Belum lagi, sebelumnya dukungan ganda sempat terjadi di parpol. Gerindra sebelumnya juga sempat mengambilkan formulir untuk HBA. Begitu juga PMB. Pengurus Majelis A’la memilih untuk memberikan dukungan HBA. Tapi Koordinator Tim ZA-Ami Ridwan Ibrahim juga membantahnya. “Kita sudah klarifikasi, semuanya solid,” jawabnya baru-baru ini dalam pertemuan dengan sejumlah parpol pengusungnya. Pengamat Politik Tabrani M Soleh menilai fenomena tidak solidnya partai pengusung pasangan cagub-cawagub itu sudah biasa. Menurut dia, dukungan parpol dalam pemilihan kepala daerah tidak menjamin massa yang memilih partai itu pada pemilu lalu akan mendukung calon gubernur (cagub) yang diusung. ‘’Apalagi, di era pascareformasi saat ini. Kekuatan parpol tidak sekuat zaman dulu. Saat ini semua orang bebas menentukan pilihannya,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya. Di era sekarang, lanjut Thabrani, selain masalah kebebasan memilih, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi. Pertama, mekanisme di partai itu sendiri. Jika penentuan dukungan tidak melibatkan arus bawah, maka besar kemungkinan dukungan parpol akan rapuh di bawah. “Karena mereka tidak ikut mengambil keputusan. Sehingga tidak merasa terikat untuk menjalankannya,” katanya. Kedua, masalah ego kader. Saat partai memilih kader di luar partai, sementara ada kader partai yang maju, maka biasanya hubungan emosional bisa mengalahkan segalanya. Termasuk untuk melawan aturan partai. “Bisa juga ada ikatan emosional antara kader dengan cagub lain yang melebihi ikatan partai. Kondisi seperti itu juga berpengaruh,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unja tersebut. Faktor ketiga, menurut dia, parpol yang telah mendukung merasa ditinggalkan. Misalnya, mereka hanya dianggap saat pemberian dukungan. Ini juga banyak terjadi pada dukungan partai saat ini. Karena itu, kata Thabrani, untuk menggerakkan mesin politik parpol, maka cagub harus “pintar-pintar” melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan parpol yang mengusungnya. Sehingga terjalin ikatan integritas dari kader partai. “Tidak hanya ke pimpinan, tapi juga hingga struktur bawah. Tidak hanya saat tanda tangan dukungan, tapi juga seterusnya hingga pemilihan,”katanya. Selain itu, pimpinan parpol juga harus memiliki ketegasan terhadap kadernya. Karena bagaimanapun menjalankan keputusan partai merupakan salah satu bentuk loyalitas kader pada partainya sendiri. “Penegakan disiplin perlu diambi,” ucapnya.(*) Tindakan pembangkangan dari keputusan partai yang dilakukan tiga pengurus DPW PAN Provinsi Jambi sampai ke DPP. DPP PAN akan memberikan sanksi tegas kepada pengurus PAN yang tidak mau mendukung Madjid Muaz –Abdullah Hich (MM-Hich) tersebut. Penegasan ini diungkapkan Ketua DPP PAN Bidang Politik, Bima Arya Sugiarto di sela-sela acara pengambilan nomor urut cagub di ruang Pola Kantor Gubernur, kemarin. Menurut dia, DPD PAN sudah mendapatkan sejumlah laporan terkait adanya pembelotan sejumlah kader PAN dalam pemenangan MM-Hich di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi. Seperti diketahui, tiga pengurus DPW PAN Provinsi Jambi, masing-masing Azrin Oesman sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Robert Faisal Ketua Badan Advokasi dan HAM, dan Nasri Umar selaku Ketua badan Logistik dan Prasarana DPW PAN Provinsi Jambi menyatakan sikapnya untuk mendukung dan memenangkan duet Hasan Basri Agus-Fachrori Umar (HBA-Fachrori). Selain mereka bertiga, empat pengurus PAC PAN di tanjab Timur juga membelot dari keputusan partai. DPP PAN, kata Bima, sudah membahas masalah tersebut. Pihaknya segera berkomunikasi dengan DPW dan DPD PAN di Provinsi Jambi guna membicarakan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. “Setiap hari kita tampung informasi dan pemberitaan. Kita catat setiap isu yang berkembang. Termasuk jika ada orang-orang yang tidak mengamankan kepentingan partai, “ kata Bima. Menurut dia, nama-nama pengurus PAN yang membelot tersebut sudah ada DPP. “Kita akan mengkomunikasikan masalah ini dengan DPD dan DPW, “ tambahnya. Pria yang kerap menjadi pengamat politik di tingkat nasional itu menegaskan, DPP PAN sangat serius mengawal dan memenangkan pasangan yang diusung PAN di Pilgub Jambi. Pertimbangannya, karena Provinsi Jambi merupakan basis PAN. “Malahan, saya sudah ditugaskan secara khusus oleh Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa,” katanya. Makanya, Bima memastikan bakal ada sanksi tegas yang bakal dijatuhkan kepada kader atau pengurus yang tidak menjalankan perintah partai memenangkan pasangan MM-Hich. Dia mencontohkan, kasus seperti ini sudah pernah dilakukan DPP PAN di Kalimantan Selatan. Ketua DPW PAN wilayah itu sudah dinonaktifkan karena melanggar keputusan partai. “Ini sudah tegas sekali. Sanksi juga akan ditegakkan di sini. Tapi tentunya akan dibicarakan mekanisme sanksinya nanti. Yang jelas disiplin partai ditegakkan, “ ujar Bima. Menurut Bima, secara umum menyangkut sanksi partai tersebut sudah tegas dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga PAN Pasal 40 ayat (3). Dalam pasal tersebut secara jelas dan tegas setiap unsur partai wajib menjalankan dan mengamankan serta mengimplementasikan setiap kepentingan partai. Jika ada pelanggaran, tentu diberi sanksi. Sanksi itu diberikan sesuai tingkat kepengurusan partai. Artinya, jika ada pengurus ranting, dibicarakan di tingkat DPC, sedangkan kalau pengurus DPD di tingkat DPW. Yang jelas DPP setiap hari selalu memantau perkembangan. “Pimpinan pusat sangat serius memenangkan pasangan MM-Hich di Jambi ini,” katanya. (nid) Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap mengancam akan membekukan pengurus Golkar yang tak solid memenangkan pasangan HBA-Fachrori. Ancaman ini dilontarkannya terkait beredarnya isu beberapa pimpinan kader Golkar di tingkat DPD II kabupaten ada yang tidak serius mendukung HBA-Fachrori. Tapi malah mengarahkan dukungan ke pasangan lain pada pemilihan gubernur (pilgub) mendatang. Menurut Zoerman, dia sempat mendengar kabar ada pengurus yang tidak solid memenangkan pasangan yang telah diusung Partai Golkar. Namun, dia melanjutkan, sejauh ini berdasarkan konfirmasi ke satu persatu kader DPD, semuanya membantah. ‘’Golkar itu partai dewasa. Kalau ada yang tidak dewasa akan kita beri sanksi,’’ katanya di DPRD Provinsi Jambi, Rabu (14/4), kemarin. Terkait isu yang menerpa Murasman dan Syahirsah, yang dikabarkan mendukung calon dari daerah mereka yang maju dalam Pilgub mendatang, Zoerman membantahnya. ‘’Saya sudah tanya dengan mereka, dan mereka membantahnya. Saya juga sudah menegaskan kepada mereka meskipun ada orang-orang daerahnya yang maju, sebagai kader Golkar meraka harus mendukung HBA-Fachrori,’’ jelasnya. Karena itu, kata dia, siapa saja kader Golkar yang tidak mendukung HBA-Fachrori akan dibekukan. Apalagi ini sudah ada intruksi dari ketua umum. “Ketua umum akan berbicara langsung dengan seluruh ketua DPD II Golkar Provinsi Jambi untuk memastikan hal ini,’’ tegasnya lagi. Lalu, kenapa Murasman tidak menghadiri Rapimda? Soal itu, menurut Zoerman, Murasman sudah meminta izin tidak datang karena saat bersamaan ada pembukan MTQ. ‘’Sebenarnya dia sudah menyatakan datang pada acaranya. Namun, karena ada bencana longsor, jadi dia tidak dating. Dia sudah minta izin dengan saya,’’ kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi itu. Sementara itu, Syahirsah siap memenangkan dan kini menjadi koordinator pemenangan di wilayahnya. Sebagai ketegasan, kemenangan di daerah ini akan menjadi poin penilaian untuk memuluskan dia menggunakan perahu Golkar pada pilkada mendatang. ‘’Meski Batanghari merupakan kota kelahiran salah satu cagub, dan sekdanya merupakan keponakan dari salah satu cagub ini, dia diminta tetap menjaga netralitas bawahannya itu,” katanya. Lebih lanjut Zoerman mengatakan, jika memang nantinya ada kader Golkar yang tidak solid mendukung HBA-Fachrori, dia akan langsung mengganti kader tersebut. ‘’Di Jambi ini banyak kader-kader Golkar. Jadi, jika ada kader yang membangkang atau tidak mengikuti instruksi maka langsung akan kita ganti,’’ pungkasnya.(*)