PROYEK FISIK APBD DI PERSOALKAN DPRD MUNGKIN DAK DAPAT JATAH ATAU ??

Berita Kerinci Bupati Ngotot, Sebut Sudah Ada Kajian

Masih adanya proyek fisik yang tender maupun penunjukan langsung dianggarkan di APBDP Tanjab Barat, menuai kritik dari kalangan DPRD. Mereka menilai waktu pengerjaan proyek sangat singkat sehingga dikhawatirkan pengerjaannya tidak maksimal.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBDP 2010, kemarin (11/10). Fraksi PKB berpandangan, untuk pembangunan fisik ditunda dulu karena waktu pengerjaan sangat singkat. Sejatinya proyek fisik dimasukkan dalam APBD Tanjab Barat 2011.

Sementara juru bicara Fraksi PAN, Abdul Hamid Chung dalam pandangan umum fraksinya juga menyoal hal serupa. "Banyak bangunan fisik pada APBDP, sementara waktu tersisa hanya 53 hari, apakah eksekutif mampu mengejar penyelesaian pembangunan tersebut?" ujarnya.

Bila dipaksakan, menurut Hamid Chung, tidak menutup kemungkinan kualitas pengerjaan proyek infrastruktur sangat rendah dan dikerjakan oleh kontraktor yang nakal. Sehingga Fraksi PAN meminta agar pihak eksekutif dapat memperhatikan hal tersebut dan bisa memberikan tindakan terhadap kontraktor-kontraktor nakal.

“Salah satu faktor penyebab rendahnya pembangunan infrastruktur di Tanjab Barat, diduga karena dikerjakan oleh kontraktor yang nakal. Karena itu, ke depan harus lebih selektif dan pemerintah harus memberikan tindakan terhadap kontrakror-kontraktor yang nakal,” tegasnya.

Bupati Tanjab Barat Safrial MS tetap optimis jika pihaknya mampu menyelesaikan program-program di APBDP tepat waktu. "Saya juga maunya dianggarkan di APBD murni 2011, tapi beberapa program sudah tercantum dalam perda, seperti program air bersih dan dana sertifikasi guru. Masak mau melanggar perda. Di samping itu, ada juga pembuatan tanggul untuk kebun masyarakat," sebutnya.

Buapti menyebutkan semua yang dianggarkan sudah dikaji tim eksekutif Pemkab Tanjab Barat, sehingga optimis bakal selesai. "Staf saya juga sudah berpengalaman, jadi programnya sudah dikaji secara matang," tegasnya.

Sementara untuk pengadaan tanah senilai Rp 2 miliar, Safrial menyebut jika tanah tersebut untuk perluasan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), agar bisa berstatus internasional. "Lebih cepat lebih baik. Kalau PPI kita sudah berstatus internasional, seluruh kapal-kapal nelayan di Pantai Timur dan sekitarnya akan berlabuh di PPI kita. Tentunya ini akan menghidupkan ekonomi Kualatungkal," katanya.