ADA KEMUNGKINAN WAKIL BUPATI HANYA DIPILIH OLEH BUPATI

Ditulis oleh jpnn Senin, 26 April 2010 09:51 Ditunjuk Langsung Kepala Daerah Terpilih JAKARTA - Setelah berwacana memperketat calon Kepala Daerah bukan berasal dari orang yang cacat moral, Kementerian Dalam Negeri kembali membuat terobosan. Rencananya, wakil kepala daerah tidak akan dipilih secara langsung melaui pemilu. Namun ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. “Ya, saya ingin masukkan itu (revisi UU, Red). Supaya nanti biar kepala daerah yang menentukan wakilnya," kata Gamawan Fauzi saat dihubungi kemarin (25/4). Dia menerangkan, wakil kepala daerah nantinya berasal dari kalangan birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS). Revisi yang dimaksudkan Gamawan adalah revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Kini, kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu, pihaknya sudah mempersiapkan rancangan revisi. Selain itu, Kemendagri juga akan berdiskusi dengan DPR untuk membicarakan lebih lanjut tentang terobosan itu. Gamawan lantas menjelaskan alasan bahwa lebih baik seorang wakil kepala daerah tidak dipilih melalui pemilu dan berasal dari kalangan birokrat. Menurutnya salah satu pertimbangannya adalah, belakangan kerap ditemui seorang kepala daerah tidak lagi sejalan dengan wakilnya. Yang lebih parah keduanya tidak akur. "Bahkan yang paling parah kalau mereka saling bertengkar," lanjutnya. Nah, tentu saja dari hubungan yang kurang harmonis para pemimpin daerah, yang paling dirugikan adalah para bahawannya. Sehingga para staf pegawai di daerah sering bingung untuk menjalankan tugasnya. Lanjut Gamawan, kinerja pegawai di daerah tidak akan maksimal jika para pemimpinya bermasalah. Dan ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah masyarakat. "Nah inilah yang sering saya amati," ucap mantan Bupati Solok itu. Permasalah antara kepala dan wakil kepala daerah bisa jadi disebabkan lantaran dua orang tersebut bukan berasal dari partai yang berbeda. "Sering kali kemesraan itu cepat berlalu," imbuhnya. Gamawan mencontohkan, ketika tahun kedua menjabat, para pemimpin itu sudah berpikir pemilu selanjutnya. Sang kepala daerah di dukung partai A sedangkan wakilnya partai B. Nah, hampir dipastikan itu akan mempengaruhi hubungan mereka. Terutama psikologisnya. (jpnn)