DANA POLITIK YANG HARUS DISIAPKAN CAGUB DAN CAWAGUB JAMBI 2010

Ditulis oleh Siti Masnidar, Jambi Kamis, 08 April 2010 11:14 40 Persen Tersedot untuk Sosialisasi dan Publikasi BIAYA politik yang ditanggung oleh para calon Gubernur Jambi periode 2010-2015 semakin besar. Untuk memenangkan hati pemilih, satu pasang calon saja bisa menghamburkan uang dalam kisaran angka Rp 50-Rp 100 miliar. Untuk apa saja dana sebanyak itu? Mantan cagub pada Pilgub Jambi 2005, Usman Ermulan, menyatakan bahwa political cost adalah salah satu faktor penentu kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Kekurangan dana, kata dia, akan membawa calon pada kekalahan, seperti yang dialami sendiri oleh politisi Partai Golkar yang pernah menjadi anggota DPR RI ini. Usman maju sebagai cagub pada 2005 berpasangan dengan Irsal Yunus (kini anggota DPR RI), diusung oleh PDIP dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Pilgub 2005 dimenangkan oleh pasangan Zulkifli Nurdin-Anthony Zeidra Abidin (ZN-AZA), pasangan politisi PAN-Golkar yang sama-sama pengusaha sukses bermodal besar. Usman mengatakan, saat itu dia menghabiskan dana kurang dari Rp 10 miliar. Sedangkan kebutuhannya jauh lebih banyak. “Untuk pencitraan kita butuh baliho, juga butuh biaya turun ke daerah. Yang tidak kalah besar adalah honor saksi,” ujar mantan Bupati Tanjab Barat ini kepada Jambi Independent, kemarin (7/4). Secara terus terang, Usman mengatakan bahwa selain dana pribadi dia mendapat suntikan dari kalangan donatur atau sponsor. Namun, tetap saja tak bisa menutupi kekurangan biaya yang dibutuhkannya untuk memang di kala itu. Senada dengan Usman, Hasip Kalimuddin Syam, cagub yang juga gagal pada Pilgub 2005, megakui bahwa kekalahannya antara lain disebabkan oleh minimnya political cost yang dianggarkannya. “Saya hanya punya Rp 1 miliar, jelas kalah. Dak ada sponsor,” ujar mantan Wakil Gubernur Jambi ini, kemarin. Hasip mengakui, dana menjadi tolok ukur kemenangan walau bukan segala-galanya. “Yang jelas, sosialisasi butuh dana, agar semua komponen bisa berjalan juga butuh dana. Minimal uang bensinlah,” kata Hasip yang kala itu berpasangan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nasrun HR Arbain. Seorang sumber yang berada dalam lingkaran tim sukses menyebutkan bahwa dana untuk mengantarkan cagub ke kursi kemenangan memang harus dalam hitungan puluhan miliar. “Bisa di atas Rp 50 miliar,” ujar sumber ini. Secara garis besar, kebutuhannya meliputi biaya pencitraan, atribut, sumbangan ke partai, dan biaya saksi-saksi di TPS. Yang kasat mata di awal-awal pencalonan adalah sosialisasi dan deklarasi yang bisa menelan Rp 1 miliar. Sedangkan “amunisi” untuk menggerakkan mesin parpol ada kemungkinan cagub mengucurkannya berdasarkan jumlah kursi di DPRD provinsi. Satu kursi dinilai Rp 1 miliar. Bila satu partai pengusung punya lima kader di gedung DPRD, maka artinya butuh Rp 5 miliar. Ada lagi dana untuk bantuan ke masyarakat saat calon turun ke desa-desa. Bila mengunjungi 200 desa saja, dengan bantuan masing-masing Rp 5 juta, maka totalnya sudah Rp 1 miliar. Lalu sosialisasi lanjutan, baik dengan spanduk, baliho, atau media lainnya. Seorang cagub bisa menghabiskan Rp 1 miliar untuk mencetak baliho yang dipasang di berbagai sudut jalan. Yang tak bisa ditinggalkan sudah barang tentu honorarium, akomodasi dan logistik tim sukses dan tim kampanye dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan tingkat ke desa kelurahan. Ada lagi atribut-atribut, mulai dari bendera, kaos, umbul-umbul, stiker, rompi dan lain sebagainya. Pada hari pemungutan suara ada pula biaya saksi di tiap TPS. Ada sekitar 6.500 TPS dalam Provinsi Jambi. Bila seorang saksi dihonori Rp 150 ribu, maka totalnya hampir Rp 1 miliar lebih. “Bisa saja saksi di TPS lebih dari dua orang,” ujar sumber itu. Tanpa menggaji saksi, bisa-bisa suara pemilih di TPS melayang percuma. Ada pula hitung-hitungan mudah untuk mengetahui kebutuhan dana bila cagub memilih cara kotor dengan membeli suara rakyat lewat apa yang disebut “serangan fajar”. Bila mengincar 50 persen dari 2 juta mata pilih Provinsi Jambi, maka dengan Rp 100 ribu per pemilih, cagub akan menghamburkan Rp 100 miliar. Pengamat politik A Somad mengatakan bahwa dalam politik modern seorang calon pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan berorasi dan membujuk hati rakyat. “Modal harus kuat,” ujarnya. Berdasarkan hitung-hitungan Somad, untuk bisa menang seorang kandidat harus menggelontorkan setidaknya Rp 25 miliar. Untuk menggaet satu partai gurem saja, kandidat butuh minimal Rp 150 juta. Apalagi jika si kandidat menyewa partai yang punya kursi di DPRD. Biayanya minimal Rp 500 juta. “Kalikan saja berapa partai pengusung atau pendukung kandidat tersebut,’’ imbuhnya. Biaya terbesar yang dihabiskan calon adalah untuk sosialisasi, termasuk dengan meminjam jasa media massa. Setidaknya, kata dia, 40 persen dari keseluruhan stok anggaran yang ada habis untuk itu. Sejumlah tim sukses meyakinkan bahwa kebutuhan biaya cagub bisa tembus Rp 50 miliar. Koordinator Tim Sukses Zulfikar Achmad-Ami Taher (ZA-Ami), Ridwan Ibrahim, mengatakan, bila kurang dari Rp 10 miliar tak akan memadai untuk menjalankan mesin politik cagub. Katanya, kebutuhan sosialisai sangat besar, termasuk untuk beriklan dan logistik tim. “Sejauh ini, karena calon kita baru mulai, tentu tak sebesar calon lainnya yang sudah star duluan,” ujar Ridwan. Berapa total dana yang disiapkan tim ZA-Ami? “Kalau jumlahnya tidak estislah disebutkan,” elaknya. Sekretaris Tim Sukses Madjid Mu’az-Abdullah Hich (MM-Hich) M Khoiri mengatakan, selain iklan dan publikasi, pemberian bantuan saat cagub berkunjung ke pelosok-pelosok daerah juga tidak sedikit. Hal senada diungkapkan juru bicara pasangan cagub Hasan Basri Agus-Fachrori Umar (HBA-Fachrori), Asnawi Nasution. Katanya, angka Rp 10 miliar itu pasti terlewati. “Tim butuh logistik, mereka bekerja tentu harus dibayar. Jalan butuh bensin dan semuanya,” ujarnya. Menurut dia, dana sebanyak itu tentu tak hanya dari pribadi cagub atau cawagub semata. Ada bantuan dari donatur sesuai aturan undang-undang. “Kalau bantuan itu halal, dan dibolehkan dalam aturan,” ujarnya.(dibantu Hengki Firmansyah)