PAN DIGUNCANG KONFLIK INTERNAL

Ditulis oleh jpnn Selasa, 13 April 2010 11:19 Kubu Tandingan Deklarasi JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) kini diguncang konflik internal. Kemarin (12/4) benturan fisik hampir terjadi saat sejumlah kader PAN pimpinan M. Djunaedi mendeklarasikan PAN legal . Mereka menilai Kongres III PAN di Batam awal Januari lalu ilegal. Karena itu, menurut mereka, segala produk kongres tersebut, termasuk Ketua Umum Hatta Rajasa tidak sah. ‘’Kongres itu digelar berdasar AD/ART yang telah ditolak kekuatan pengadilan," terang Djunaedi saat mendeklarasikan "PAN legal" di Financial Club, Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin. Sejumlah pendiri PAN ikut bergabung. Di antaranya, Hamid Husein dan Hatta Taliwang. Menurut Djunaedi, secara hukum AD/ART yang sekarang digunakan partainya itu tidak sah. Dia merujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel dan bertanggal 5 Februari 2009 bahwa AD/ART yang digunakan (dasar hukum kongres Batam) tidak sesuai dengan hasil Kongres II PAN di Semarang pada 2005. ‘’Pada titik itu, legalitas PAN dan para pengurus hasil kongres PAN di Batam jelas tidak berdasar hukum yang sah," papar Djunaedi di hadapan puluhan pendukungnya. Karena itu, mereka mendesak agar AD/ART produk Kongres II Semarang segera diaktanotariskan dan didaftarkan kepada Kemenkum HAM. "Segera kongres lagi dengan dasar hukum yang sah," ujar mantan anggota DPR itu. Hamid menuturkan, perubahan atau pemalsuan AD/ART tersebut menyangkut enam ayat dari tiga pasal dalam AD dan 22 pasal dalam ART. Perubahan fatal menyangkut badan arbitrase partai (BAP) dan struktur organisasi. Namun, acara tersebut berujung kisruh. Belasan pendukung PAN pimpinan Hatta Rajasa berteriak-teriak meminta forum tersebut dibubarkan. Padahal, acara baru berjalan sebentar. Selain deklarasi "PAN legal’’, panitia mengadakan bedah buku Ketua MPP PAN dan Ketua DPP PAN Ilegal yang ditulis Muchtar Effendi Harahap dan Mohamad Adi Rusdianto. ‘’Justru itu yang ilegal," ujar seorang pendukung Hatta Rajasa. Selain meminta acara disudahi, mereka merusak dua backdrop dengan dalih ada logo PAN di sana. "Silakan diskusi sampai malam. Tapi, jangan bawa-bawa logo PAN," katanya dengan nada tinggi. Khawatir suasana semakin tidak terkendali, manajemen Graha Niaga memutuskan acara tersebut segera diakhiri. Di tempat yang sama, Wasekjen DPP PAN produk kongres Batam, yakni Ibrahim Kadir Tuasamu, menyatakan mengenal belasan orang yang meminta acara dihentikan. "Saya kenal mereka sebagai kader-kader PAN," katanya. Kadir menyatakan datang karena diundang panitia. "Saya sudah berkomunikasi dengan Sekjen (Taufik Kurniawan, Red). Terus, disuruh hadir saja," papar dia. Memang ada rencana membubarkan acara tersebut? "Itu emosi kader. Mereka sudah berkomunikasi dengan panitia dan bisa masuk dengan baik-baik. Mereka tahunya Ketum adalah Hatta Rajasa. Tiba-tiba Pak Djunaedi mengaku sebagai ketua umum, ya mereka marah," ungkap dia. Menurut dia, kubu Djunaedi baru menang di pengadilan negeri. Prosesnya masih panjang. ‘’Kami menghargai penilaian mereka. Tapi, kami dari hasil kongres juga bisa menanggapi," ucap dia. Dia menyebut kongres PAN di Batam dihadiri 33 DPW dan 495 DPD se-Indonesia. Termasuk, 112 ketua departemen dan 47 pengurus harian DPP PAN. "Jadi, sebenarnya tidak ada persoalan dalam kongres," tegas dia. Kadir menyampaikan segera berkoordinasi dengan Taufik untuk mengundang para deklarator "PAN legal’’. "Insya Allah dalam waktu dekat," ujarnya. Yang menarik pada daftar susunan pengurus DPP "PAN legal’’, nama Djoko Susilo masuk dalam keanggotaan majelis penasihat partai dan Alvin Lie didapuk sebagai salah seorang ketua DPP. Namun, saat dikonfirmasi, keduanya membantah terlibat dalam manuver itu. ‘’Wah, saya tidak tahu-menahu dengan acara tersebut. Saya sudah lama di Swiss dan tidak mengikuti perkembangan PAN. Saya mau berkonsentrasi sebagai Dubes (duta besar, Red). Sebab, itu amanat," ucap Djoko saat dihubungi. Alvin mengatakan memang sering diajak berkomunikasi oleh Djunaedi dan Hatta Taliwang. "Tapi, hingga detik ini saya belum pernah bicara soal masuk dalam DPP," terang Alvin.(jpnn)