Ditulis oleh roz/aki/dwy/ctr Senin, 29 Maret 2010 15:46 Cenderung Dukung Bupati Pada Pilgub JAMBI - Majunya empat bupati pada pemilihan gubernur (pilgub) 19 Juni mendatang membuat posisi wakil mereka serba sulit. Di satu sisi harus mendukung sang atasan (bupati), di sisi lain para wakil bupati itu wajib mengikuti perintah partainya, memenangkan calon yang diusung partai. Seperti diketahui, empat bupati yang maju pilgub adalah Hasan Basri Agus (HBA); Bupati Sarolangun, Madjid Mu’az (MM); Bupati Tebo, Zulfikar Achmad (ZA) ; Bupati Bungo, Safrial ; Bupati Tanjab Barat, dan Abdullah Hich; Bupati Tanjab Timur untuk posisi cawagub. Wakil mereka umumnya dari kalangan partai. Wakil Bupati Sarolangun Cek Endra jadi pengurus DPW PAN Provinsi. PAN sendiri mengusung MM-Hich. Sementara HBA diusung Golkar, Demokrat, PKS, dan PBB. Kemudian, Wakil Bupati Tebo Sukandar,tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Tebo. Sudirman Zaini yang juga Wakil Bupati Bungo itu tercatat sebagai Wakil Ketua DPD II Golkar Bungo. Lalu M Juber, Wakil Bupati Tanjab Timur juga tercatat sebagai Dewan Pertimbangan DPD II Golkar Tanjab Timur. Jika mengikuti partainya, mereka harus mendukung pasangan HBA-Fachrori. Sementara bupati yang jadi atasanya bukan diusung partai berlambang pohon beringin tersebut. MM-Hich diusung PAN, Hanura, PPP, dan PBR. Sedangkan Zulfikar Achmad diusung Partai Gerindra dan PKB. Pengamat Politik dari Unja Thabrani M Saleh menilai posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang maju pada pilgub mendatang sangat dilematis. Terutama yang tercatat sebagai pengurus parpol. “ Dari sisi politis, mereka harus menentukan sikap. Namun, sebagai pejabat birokrasi harus di posisi netral. Terkecuali jika bicara sebagai pengurus parpol,” katanya. Menurut dia, peranan atau sikap para wakil bupati tersebut sangat hitrogen. Artinya kembali untuk kepentingan partai itu sendiri. “Pada dasarnya sebagai wakil bupati harus netral, tetapi dia bakal bermain dalam kepentingan politik. Tentunya harus mendukung dari parpol tersebut,” terangnya Dosen Fakultas Hukum Unja itu. Akan tetapi, kata dia, fenomena tersebut sulit dilakukan, karena sosok wakil bupati sangat dilematis. Ini akan menjadi beban psikologis. Artinya kalau mau berjuang harus lepas sebagai posisi birokrasi dan mengikuti peranan parpol. “ Untuk menghindari konflik kepentingan, sebaiknya mereka harus netral, sehingga tidak ada beban psikologis,” sarannya. Jika harus memilih, apakah mendukung atasan (bupati yang ikut pilgub) atau mengikuti perintah parpol, Thabrani berkeyakinan para wakil bupati tersebut jelas akan memilih mendukung bupatinya, dari pada mengikuti instruksi dari parpolnya. Menurut analisaThabrani, wakil bupati juga jelas akan mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan partai. “Yang menjadi persoalan memperjuangkan dalam konteks apa. Disinilah akan timbul posisi dilematis yang akan diambil oleh wakil bupati yang bupatinya ikut Pilgub,” sambungnya. Terpisah, pengamat politik IAIN STS Jambi As’ad Isma menegaskan, sebagai pejabat pemerintah, seharusnya para wakil bupati tersebut bersikap netral dalam ajang Pilkada. Namun, dia melanjutkan, jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah merupakan jabatan politik yang harus diputuskan dengan politik. “Secara birokrasi memang harus netral, apalagi kepala daerah maupun wakilnya masih berstatus PNS,” sebutnya. Bagaimana dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terdaftar dalam pengurus partai politik (parpol)? Menurut As’ad Isma, secara kepartaian, kader maupun pengurus parpol harus tunduk kepada keputusan partainya. Namun semuanya tergantung dengan pribadi yang bersangkutan. “Prinsipnya tergantung cara main wakil bupati tersebut. Biasanya lebih condong mengikuti bupatinya yang ikut dalam pilgub, dari pada mengikuti instruksi partai,” katanya. Di sisi lain, wakil bupati yang tertarik mengikuti pilkada kabupaten/kota, harus berpikir panjang dan mempertimbangkan dukung parpol yang bersangkutan. “Intinya tergantung permainan dari wakil bupati tersebut,” sambungnya. Informasi yang dihimpun Jambi Independent, selain empat wakil bupati diatas, juga tercatat beberapa kepala daerah yang masuk dalam pengurus partai. Parpol pengusung HBA-Fachrori, yakni Partai Golkar, saat ini tercatat dua bupati menjadi Ketua DPD II Partai Golkar, yaitu Bupati Kerinci Murasman dan BUpati atanghari Syahirsah. Selain itu, Wali Kota Jambi Bambang Priyanto sebagai Ketua MPC Partai Demokrat Kota Jambi. Kemudian, parpol pengusung pasangan MM-Hich, yakni Bupati Muarojambi yang juga Ketua DPD PAN Muarojambi Burhanuddin Mahir, Wakil Bupati Muarojambi yang juga Plt Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Muchtar Muis, Wakil Wali Kota Sum Indra sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi. Selain itu, Wakil Bupati Sarolangun yang juga Bendahara DPW PAN provinsi Jambi Cek Endra. Cek Endra sendiri dikabarkan masuk dalam daftar Koordinator Tim Sukses HBA-Fachrori untuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Sementara, kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang bukan berasal dari parpol, yakni Wakil Bupati Batanghari Adrian Faisal. Ardian Faisal sendiri sudah merapat ke HBA-Fachrori. Hal ini terbukti setiap sosialisasi HBA, Ardian selalu hadir. Lalu, Wakil Bupati Tanjab Barat M Yamin, Wakil Bupati Kerinci M Rahman, Wali Kota Sungaipenuh Hasvia, Bupati Merangin Nalim, dan Wakil Bupati Merangin Hasan Basri Harun (HBH). Wakil Bupati Sarolangun Cek Endra ketika dikonfirmasi soal sikapnya pada pilgub mendatang enggan berkomentar banyak. “Saya no comment dululah dindo,” jawabnya singkat kepada Jambi Independent, kemarin (28/3). “Maaf nian dindo, saya no comment dulu ya,” tukasnya seraya mengakhiri pembicaraan. Wakil Bupati Bungo Sudirman Zaini juga demikian. Dia mengaku sulit mentukan sikap pada Pilgub mendatang, antara mendukung atasannya (Bupati) atau mengikuti perintah partai. “Sebaiknya jangan membahas masalah itu. Karena cukup riskan. Lebih baik membahas masalah UN, kan besok akan digelar UN SMP,” katanya saat dihubungi kemarin. Namun, Sudirman menegaskan tidak ada intervensi dari pimpinan untuk mendukung salah satu calon. Wakil Bupati Tebo Sukandar secara pribadi mengaku mendukung Madjid Muaz. Namun, secara kepartaian, dia juga mengaku akan taat kepada kebijakan partainya. “Saya sangat mendukung pencalonan pak bupati (Madjid Muaz), sebab beliau merupakan salah satu putra terbaik Jambi yang pantas menjadi gubernur,”katanya, kemarin. Menurut Sukandar, bagaimana pun saat ini dia terikat dengan aturan main Partai Golkar yang mendukung kandidat lain. ‘’ Namun sampai saat ini belum ada instruksi, apalagi intervensi dari partai. Kurang tahu kalau ketua DPD (Nasrun Nasir-rd),”kata Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Tebo itu. Sukandar mengingatkan jangan sampai pernyataan tersebut, disalah artikan untuk mengadu dirinya dengan Partai Golkar dan Bupati Madjid Muaz. Sebab, kata dia, selaku wakil bupati ia wajib mendukung Bupati Tebo maju. Namun garis komando partai juga harus dijalankan. “Termasuk jika partai menginstruksi untuk jadi juru kampanye cagub Golkar, maka saya siap,”tegasnya. Sementara itu, Bupati Merangin Nalim membantah sinyalemen yang menyebutkan dia mengarahkan dukungan kepada pasangan MM-Hich, yang diusung PAN. “Saya sudah berikan himbauan kepada PNS di lingkungan Pemkab Merangin baik secara tersirat maupun secara tersurat untuk bersikap netral dalam Pilgub mendatang. Jadi, soal yang satu itu, tidak ada dukung mendukung,” tegasnya, kemarin. (roz/aki/dwy/ctr)